Pelabuhan Ulee Lheue Membuka Titipan mobil bagi Wisatawan yang Mau ke Sabang, Ini Tarifnya

BANDA ACEH - Saat ini sejumlah wisatawan yang ingin menuju ke Sabang memilih menitipkan mobilnya di Kompleks Pelabuhan Ulee Lheue, Banda Aceh.

Alasannya, karena mereka menghindari antrean masuk ke kapal saat pergi dan pulang dari Kota Sabang.

Apalagi penitipan kendaraan di pelabuhan dijamin keamanannya oleh otoritas pelabuhan.

Saat ini pihak pelabuhan sudah menyediakan satu gedung hanggar untuk menyimpan mobil yang dititipkan.

Meskipun pada saat musim liburan seperti ini, sebagian wisatawan harus memarkirkan mobil di area parkir karena hanggar sudah penuh.

Kepala UPTD Pelabuhan Ulee Lheue Banda Aceh, Aqil Perdana kepada Serambinews.com mengatakan, para wisatawan yang menitipkan mobil itu berasal dari sejumlah daerah di Aceh, hingga Sumatera Utara.

Ia merincikan, bagi mobil yang diinapkan akan dijaga oleh petugas pelabuhan.

Untuk yang diinapkan di hanggar dikenakan tarif Rp 20 ribu/malam. Sedangkan yang di luar hanggar Rp 10 ribu/malam, dan sepeda motor Rp 5 ribu/malam.

Tiba di Bandara Hong Kong, Ustaz Abdul Somad Dipulangkan ke Indonesia, Ada Apa ?

Umat Islam di Indonesia kini sedang menggandrungi Ustadz Abdul Somad Lc MA (40), seorang dai kondang yang jenaka.

Mereka yang menggandrungi Ustadz Somad, mendengarkan ceramahnya secara langsung dari mimbar maupun melalui media sosial.

Sangat mudah menemukan ceramah lengkap maupun potongan ceramah beliau pada situs berbagi video YouTube.

Dalam ceramahnya, pendakwah dan ulama asal Pekanbaru, Riau ini sering mengulas berbagai macam persoalan agama, khususnya kajian ilmu hadits dan Ilmu fikih.

Selain itu, ia juga banyak membahas mengenai nasionalisme dan berbagai masalah terkini yang sedang menjadi pembahasan hangat di kalangan masyarakat.

Ulasan yang cerdas dan lugas, ditambah lagi dengan keahlian dalam merangkai kata yang menjadi sebuah retorika dakwah, membuat ceramah Ustadz Somad begitu mudah dicerna dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan masyarakat.

Kajian-kajiannya yang tajam dan menarik membuat banyak orang suka ceramah atau tausiahnya.

Di tengah kesibukannya sebagai dosen Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru, Riau, Ustadz Somad kini harus keliling Indonesia menghadiri berbagai macam undangan.

Namun, baru-baru ini akun Instagram Ustaz Abdul Somad @ustadzabdulsomad menuliskan sebuah klarifikasinya yang tidak jadi mengisi tausiyah di Hong Kong, Sabtu (24/12/2017).

Dalam unggahan tersebut, Ustaz Abdul Somad mengunggah sebuah poster tentang acara tausiyahnya yang digelar di Hong Kong pada tanggal 24-25 Desember 2017.

Tak hanya mengunggah foto,Ustaz Abdul Somad juga menuliskan keterangannya bahwa dirinya sudah tiba di Hong Kong pada pukul 15.00 WIB.

Setelah itu, dia menceritakan bahwa dirinya saat keluar dari pintu pesawat langsung dihadang orang tak berseragam.

Orang tersebut meminta Ustaz Abdul Somad untuk menjelaskan identitasnya secara lengkap.

Setelah itu, Ustaz Abdul Somad mengaku dipulangkan ke Indonesia.


Begini klarifikasi Ustaz Abdul Somad :

"KLARIFIKASI TENTANG KUNJUNGAN KE HONGKONG"

1. Saya sampai di Hongkong pukul 15.00 WIB (jam tangan belum saya rubah)

2. Keluar dari pintu pesawat, beberapa orang tidak berseragam langsung menghadang kami dan menarik kami secara terpisah; saya, Sdr. Dayat dan Sdr. Nawir.

3. Mereka meminta saya buka dompet. Membuka semua kartu-kartu yang ada. Diantara yang lama mereka tanya adalah kartu nama Rabithah Alawiyah (Ikatan Habaib). Saya jelaskan. Di sana saya menduga mereka tertelan isu terorisme. Karena ada logo bintang dan tulisan Arab.

4. Mereka tanya-tanya identitas, pekerjaan, pendidikan, keterkaitan dengan ormas dan politik. Saya jelaskan bahwa saya murni pendidik, intelektual muslim lengkap dengan latar belakang pendidikan saya.

5. Lebih kurang 30 menit berlalu. Mereka jelaskan bahwa negara mereka tidak dapat menerima saya. Itu saja. Tanpa alasan. Mereka langsung mengantar saya ke pesawat yang sama untuk keberangkatan pukul 16.00 WIB ke Jakarta.

6. Kita hanya bisa berusaha dan berdoa. Qaddarallah, ada hikmah di balik itu semua.

7. Kepada sahabat-sahabat panitia jangan pernah berhenti menebar kebaikan di jalan da'wah.

8. Mohon maaf tidak terhingga buat sahabat-sahabat pahlawan devisa negara di Hongkong.

9. Semoga tulisan singkat ini mampu menjadi klarifikasi.

6 Rabiul Akhir 1439
24 Desember 2017
Abdul Somad

Sejauh ini  belum ada keterangan langsung dari Ustaz Abdul Somad kepada awak media.

Namun postingannya di Instagram mendapat banyak simpati dari warganet dan tetap mendoakan sang ustaz.

Bahkan tak sedikit yang memberi dukungan dan meminta ustaz abdul somad bersabar karena kejadian ini ada hikmahnya.

Berikut sejumlah komentar netizen di instagram:

yellow_sweet_lemon: Keren tadz ini nama nya allah swt lagi semakin meninggikan derajat pak ustad @ustadzabdulsomad ... karena kalau engga kenapa mereka takut banget kedatangan ustad.
ferdijasmin

Tetapkan UMP Rp 3,6 Juta, Sandi: Jalan Tengah Bagi Semua Pihak

Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menyebut 15 acuan yang menjadi dasar penetapan kenaikan UMP tahun 2018. Penetapan Rp 3,6 juta dianggap sebagai solusi jalan tengah bagi semua pihak.

"Kemarin kita ikhtiar, ingin sampaikan inovasi dan solusi baik untuk buruh dan juga dunia usaha yang sedang melemah ini," kata Sandi di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Rabu (1/11/2017).

Diakui Sandi, penetapan kenaikan UMP tersebut telah mempertimbangkan berbagai sisi dan aspek. Dirinya ingin menghadirkan program yang executable atau langsung bisa dijalankan.

"Dari serikat buruh bilang kenaikan UMP untuk memenuhi kebutuhan biaya hidup tinggi di Jakarta. Oleh karena itu kita harapkan dengan diturunkannya biaya belanja dan transportasi mampu menjadi solusi yang berkecukupan," jelas Sandi.

Sandi menambahkan, dirinya ingin menghadirkan solusi yang adil dan mampu mengakomodir kebutuhan pengusaha dan pekerjanya. Kendati demikian nilai penetapan UMP Rp 3,6 juta memiliki artinya masing-masing.

"Angka punya masing-masing posisi sendiri punya kewernangan untuk mengakomodir semua. Membantu kaum pekerja kami berusaha menurunkan biaya hidup mereka, di dunia usaha bisa diterima mampu menggerakkan dunia usaha tanpa ancaman PHK," imbuhnya.
(adf/nvl)

Usai Bikin Agnez Mo Kagum, Lantunan Shalawat Sharla Disanjung Penyanyi Internasional Terkenal Ini

SERAMBINEWS.COM - Beberapa waktu yang lalu, Agnes Monica dibuat tercengang oleh seorang bocah asal Jombang bernama Sharla yang mendendangkan salawat.

Diketahui, Sharla adalah seorang peserta dalam Blind Audition The Voice Kids season 2.

Penampilannya memukau dan mendapatkan pujian tak hanya dari Agnes Monica, namun juga Muhammad Tulus Rusydi dan Bebi Romeo, juri The Voice Kids season 2 lainnya.

Namun, diketahui bahwa shalawat yang didendangkan Sharla bukanlah lagu utama yang ia bawakan saat audisi pencarian bakat ini.

Saat Agnes menanyakan perihal lagu apalagi yang disukai Sharla, ia pun mengungkapkan bahwa ia menggemari lagu qasidahan.

Sharla pun dipersilakan untuk membawakan lagu qasidahan dan akhirnya membuat Agnes terpukau dengan penampilannya.

"Shalli ala Muhammad, assalamualaika Ya Rasulallah, assalamualaika Ya Habibi Ya Nabiyallah Ya Rasulallah..."

Video Sharla yang sedang mendendangkan lagu aqidah ini pun menjadi viral saat diunggah oleh akun Instagram bernama @fuadbakh pada Jumat (27/10/2017) silam.

Bahkan video ini sudah ditonton sebanyak lebih dari 1 juta kali dan medapatkan komentar lebih dari 5 ribu netizen sejak diunggah hingga sekarang, Selasa (31/10/2017).

Sontak saja unggahan ini mendapatkan banyak pujian dari para netizen.

Ternyata, video ini tak hanya memikat hati para netizen, namun juga seorang penyanyi lagu rohani internasional asal Eropa yaitu Maher Zain.

Kekaguman Maher Zain terhadap penampilan Sharla tersebut ia ungkapkan melalui potongan video Sharla yang sedang bersalawat tersebut melalui akun Instagram pribadinya, @maherzainofficial pada Sabtu (28/10/2017).

Melalui keterangan fotonya tersebut, Maher Zain mengungkapkan kekagumannya pada penampilan Sharla dan turut mendoakannya.

Amazing mashaAllah
May Allah bless you Sharla #thevoiceindonesia" tulis Maher Zain pada keterangan videonya.
Sontak, unggahan ini pun mendapatkan reaksi yang beragam dari para netizen.

Bahkan tak sedikit dari mereka yang meminta Maher Zain untuk berduet dengan Sharla.
"Merinding dengar dia nyanyi salawat. Subhanalloh tidk banyak orang bisa bersalawat sampai yang mendengar bisa merinding" tulis akun @tyox_rahman04.

"Kepengin melihat Bang Maher Zain dan Sharla duet" tulis akun @ahmad_ahmad2592.
"Masyaallah Indonesia, beautiful voice, may be you @maherzainofficial can sing feat Sharla" tulis akun @dickydarmawan2.

"Waiting for Maher Zain feat Sharla" tulis akun @yuda_estilol.

"Maher Zain feat Sharla. Hehehe" tulis akun @ammad_satunggal.
Berdasarkan pantauan hingga Selasa (31/10/2017) pukul 17.33 WIB, unggahan Maher Zain sudah ditonton lebih dari 400 ribu kali lebih dan mendapatkan lebih dari 6 ribu komentar netizen.

Tarmizi A Karim : Dana Desa itu Saya yang Desain

Tarmizi A Karim berkampanye di Meulaboh, Aceh Barat

SERAMBINEWS.COM, MEULABOH - Silaturrahmi relawan pasangan Cagub dan Cawagub nomor urut satu Tarmizi A Karim - Machsalmina Ali yang dilaksanakan di Lapangan Teuku Umar, Jumat (3/2/2017) dihadiri relawan dan masyarakat kota Meulaboh.

Tarmizi mengajak masyarakat untuk berani mengambil sikap dan menetapkan pilihan tanpa rasa takut akan intimidasi dari pihak-pihak manapun.

"Kita harus berani tentukan pilihan dan bersikap, tak perlu takut intimidasi dari pihak manapun," ucapnya disambut teriakan yel yel "hidup Tarmizi Karim" dari massa yang hadir. [VIDEO Kampanye Tarmizi A Karim di Aceh Barat]

Dia juga mengatakan akan membangun wilayah barat selatan yang dalam programnya disebut sebagai zona hinterland atau zona belakang.

Bahkan saat ini masyarakat sudah merasakan jerih payah Tarmizi Karim dalam bentuk dana desa yang disusun saat masih menjabat dirjen PMD di kementrian dalam negeri.

"Saya tak pandai mengungkit-ungkit apa yang sudah saya lakukan, dana desa itu memang saya yang desain," sebutnya.

Dia juga menambahkan, "ini bukan mengaku-ngaku melainkan memang buah fikiran saya," pungkasnya.

Acara ditutup dengan doa yang dipimpin langsung oleh kandidat gubernur nomor 1 Tarmizi A Karim.

KIP Pidie Sosialisasi Pilkada ke Rutan Benteng

KETUA KIP Pidie, Ridwan SPd menjelaskan tata cara pencoblosan pilkada di Rutan Benteng Kota Sigli, Pidie, Jumat (3/2/2017).

Laporan : Nur Nihayati| Pidie

SERAMBINEWS.COM, SIGLI - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Pidie melakukan sosialisasi pilkada ke Rumah Tahanan (Rutan) Benteng, Kota Sigli, Pidie, Jumat (3/2/2017) petang.

Ketua KIP Pidie, Ridwan SPd di hadapan penghuni bui tersebut menjelas tata cara mencoblos.

Ia juga menerangkan nama kandidat pasangan calon gubernur Aceh dan pasangan calon bupati di Pidie akan mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) berlangsung pada 15 Februari 2017.

Maka itu, penghuni Rutan Benteng dapat memberi hak pilihnya memilih siapa dihendaki untuk menjadi kepala daerah nanti.

Ketua KIP Pidie juga didampingi para Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dari Kecamatan Kota Sigli yakni, Putra Karyanto, Sayed Usman, M Ihsan, Ziat dan M Tareh.

Sementara itu, penghuni Rutan Benteng terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) berjumlah 155 orang.

Warga Pidie yang tidak terdata sebanyak 23 orang dan warga luar Pidie sebanyak 92 orang.

Pakar Hukum Pidana: Ketua MUI Punya Dasar Hukum Laporkan Kubu Ahok ke Bareskrim Polri

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ma'ruf Amin (tengah) hadir menjadi saksi di persidangan ke-8 sidang perkara dugaan penodaan agama dengan terdakwa Gubernur DKI Jakarta nonaktif, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang digelar oleh Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara di Auditorium Kementerian Pertanian (Kementan), Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa (31/1/2017).

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Kubu Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin dianggap memiliki dasar hukum untuk melaporkan calon Gubernur DKI Jakarta petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ke Bareskrim Polri.

Sebab, sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang penyadapan bahwa sadap menyadap merupakan kewenangan penyidik. Bila itu benar adanya, maka kubu Ahok telah melakukan pelanggaran.

"Berdasarkan UU ITE dan UU telemomunikasi juga cukup alasan saksi Kiai Ma'ruf Amin atau kuasa hukum melaporkan dugaan tindak pidana ke Bareskrim. Ahok dan kuasa hukum harus dapat diminta pertanggungjawaban karena perolehan info bahwa ada telepon SBY dan saksi. Hukum pidana fokus pada prosedur bukan konten sadapan,"ujar Pakar Hukum Pidana dari Universitas Padjajaran Romli Atmasasmita, Jumat (3/2/2017).

Dasar terdakwa penista agama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang mengaku memiliki rekaman percakapan antara Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia KH Ma'ruf Amin juga dipertanyakan

"Penashat hukum Ahok tahu ada telepon SBY dan Ketua MUI dari mana. Kita kan tahu penyadapan hanya boleh dilakukan oleh penyidik," ujar Romli

Dia pun mempertanyakan, kenapa jaksa penuntut umum yang menyidangkan Ahok hanya biasa diam, tidak mengklarifikasi asal-usul informasi yang didapat.

"Yang aneh mustinya jaksa penuntut umum mempertanyakan asal-usul informasi tesebut dan melaporkan ke Bareskrim pelanggaran hukum tersebut,"katanya.

Jaja Miharja Sakit Hati atas Perlakuan Ahok Kepada KH Ma’ruf Amin

Pedangdut senior Jaja Miharja.

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Pedangdut kenamaan Jaja Miharja bereaksi keras merespons peristiwa yang dialami Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Maruf Amin, saat menjadi saksi dalam sidang lanjutan perkara dugaan penistaan agama, Selasa (31/1/2017).

Jaja merasa tersinggung apabila orang yang sangat dihormatinya diperlakukan secara tidak patut.

Bahkan cenderung dipojokkan dengan sejumlah tudingan dari tim penasihat hukum Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

"Gua sakit hati kalau kiai gua diginiin. Dia yang ngajarin gua ngaji," ujar Jaja di Kantor MUI, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (3/2/2017).

Sikap Ahok yang dinilainya buruk menyebabkan dirinya mengimbau masyarakat DKI Jakarta untuk tidak memilihnya sebagai gubernur.

"Saya sebagai orang Betawi, orang paling tua di Betawi, udah deh gak usah nusuk die (coblos Ahok). Paham," katanya.

Jaja menambahkan, seharusnya Ahok bisa lebih menjaga ucapannya menjelang Pilgub DKI Jakarta yang akan digelar pertengahan Februari mendatang.

Agar pembicaraan yang sifatnya sensitif tidak membuat panas suhu politik di Jakarta.

"Iya, Ayah (panggilan akrab Jaja) kan orang Islam juga, turut prihatin dong," ungkapnya.

Jaja Mihardja turut hadir dalam pertemuan sejumlah organisasi masyarakat (ormas) Islam di gedung MUI, siang tadi.

Kedatang mereka bertujuan untuk menyampaikan sikap guna menanggapi kejadian yang dialami Maruf Amin. (Rangga Baskoro)

Perwira Polda Digerebek saat Ngamar Bersama Polwan Cantik Tanpa Busana

SERAMBINEWS.COM - Seorang perwira menengah Polda Lampung berpangkat Ajun Komisaris Besar berinisial FI digerebek saat bersama seorang polisi wanita (polwan) Inspektur Dua berinisial AN, di Hotel Pop, Senin (30/1) sekitar pukul 11.30 WIB.

Penggerebekan dilakukan oleh suami AN, yang juga anggota polisi Inspektur Dua berinisial D.

D menggerebek istrinya didampingi anggota Provost Polda Lampung.

Pada saat digerebek, FI dalam keadaan tak berbusana yang ditutupi selimut. Sedangkan AN masih mengenakan pakaian.

Adanya penggerebekan ini diungkapkan kerabat DO berinisial AS.

AS mengatakan, keponakannya sudah melaporkan peristiwa tersebut ke Propam dan ke Direktorat Reserse Kriminal Umum dengan pasal perzinahan.

Wakapolda Lampung Brigjen Bonifasius Tamboi, saat dihubungi Tribun, tidak membantah maupun membenarkan peristiwa tersebut.

"Saya no comment-lah soal itu. Pokoknya no comment, saya tidak mau berkomentar soal itu," kata pria yang akrab disapa Boni ini.

Saat ditanya laporan Ipda D, suami dari AN, ke Polda Lampung pada Senin lalu, Boni mengaku proses hukum terhadap laporan tersebut tetap berjalan.

"Laporan tetap diproses, dan masih berjalan," pungkas Boni.


Direktur Kriminal Umum Polda Lampung Kombes Heri Sumarji, yang ditemui di Polda Lampung, juga enggan berkomentar perihal laporan dugaan perzinaan AN dengan perwira menengah Polda.

"Saya tidak mau berkomentar, saya lagi puasa berkomentar," ujarnya berseloroh.

Ketika ditanyakan tentang proses laporan tersebut, Heri memastikan, proses hukum atas laporan tersebut akan tetap berjalan. "Ya tetap kita proses laporan itu," tegasnya.

Kabid Propam Polda Lampung Kombes Anton S, yang beberapa kali dihubungi Tribun, Selasa (31/1) malam, tidak memberikan respons meskipun ponselnya dalam keadaan aktif.

Pesan singkat yang dikirim Tribun sekitar pukul 19.30 WIB, Selasa, untuk konfirmasi juga tak mendapat balasan.

Informasi yang dihimpun Tribun, terbongkarnya skandal ini bermula dari kecurigaan D terhadap perilaku istrinya.

Menurut AS, AN sering pergi keluar malam dengan alasan tugas.

Sang suami juga pernah mendengar percakapan telepon AN dengan seorang laki-laki menggunakan kata-kata mesra.

Terjadilah pertengkaran antara D dengan AN pada Minggu (29/1) malam. Akibat pertengkaran itu, AN pergi dari rumahnya dengan alasan pulang ke rumah orangtuanya.

Keesokan harinya, D mengecek keberadaan AN di rumah mertuanya.


Ternyata AN tidak ada di rumah orangtuanya. Karena tidak diketahui keberadaan AN hingga Senin siang, D berinisiatif mencari istrinya.

"Keponakan saya berhasil mengetahui keberadaan AN di Hotel Pop," ujar AS, Selasa (31/1).

D juga menemukan mobil sang istri diparkir di Rumah Sakit Bumi Waras, yang letaknya bersebelahan dengan Hotel Pop.

D berinisiatif menghubungi anggota Provost Polda Lampung untuk mendampinginya menggerebek sang istri.

Dugaan D benar. Di dalam sebuah kamar, D melihat istrinya bersama FIF, yang bertugas di Direktorat Reserse Kriminal ini.

Anggota Provost lalu membawa FI dan AN ke Polda Lampung untuk menjalani pemeriksaan.

AS mengatakan, FI dan AN menginap di hotel tersebut sejak Minggu malam. Ia juga menduga keduanya sudah lama menjalin hubungan.

AS berharap pihak kepolisian bertindak profesional mengingat kasus ini melibatkan seorang perwira menengah.(kos/rri/Bangka Pos)

Pipik Dian Irawati: Digosipkan Menikah Lagi, Saya Senyum Saja

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Istri mendiang Ustaz Jeffry Al Buchori atau Uje, Pipik Dian Irawati, mengatakan ia sudah biasa diterpa kabar tak sedap, termasuk gosip ia menikah lagi.

"Apa yang mau diklarifikasi? Dari dulu juga diberitain begini ah ya. Jadi saya no comment, monggo aja mau diberitain apapun, saya hanya senyum saja," kata Pipik seusai memberikan ceramah di Masjid Pondok Indah, Jakarta Selatan, Jumat (3/1/2017).

Pipik mengatakan, banyak dampak yang dirasakannya terkait pemberitaan itu. Bukan hanya terhadap pribadinya, tetapi juga terhadap anak-anaknya.

"Efeknya pasti ya. Pasti kasihanlah anak-anak saya, tolong hargai saya, tolong hargai anak-anak saya, terima kasih," ucap Pipik.

Saat ini Pipik sibuk dengan kegiatan dakwahnya ke berbagai daerah, bahkan hingga ke luar negeri.

"Jadi saya lagi dakwah ke sana kemari. Karena kemarin dari Singapura dan Malaysia dakwah di KBRI. Terus saya juga lagi mau nyiapin film saya dan ada umrah nanti bulan April," ujarnya.

Kisah Polisi yang Rela Jadi Pedagang Sayur Demi Membantu Petani

Bripka Wahyu Muliawan melaksanakan salat di antara sayur-sayuran di Kecamatan Medan Marelan, Medan, Kamis (2/2). Bripka Wahyu dari satuan Bhabinkamtibmas Polsek Medan Labuhan ini kesehariannya membina para pedagang sayur dan menggerakkan potensi masyarakat serta memberdayakan para mantan narkoba untuk bekerja.TRIBUN MEDAN/RISKI CAHYADI

SERAMBINEWS.COM, MEDAN - Masih ingatkah anda akan sosok polisi jujur, Brigadir Polisi Kepala Seladi asal Malang, Jawa Timur yang gigih menjadi pemulung sampah dan menolak uang sogokan, tidak lakukan pungli? Ternyata kisah inspiratif seperti itu terdapat pada diri Si Polisi Sayur berikut ini.

Kisah ini bermula Kamis (2/2/2017) ketika Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Rycko Amelza Dahniel, memberikan penghargaan kepada personel polisi berprestasi yang ada di jajaran Polda Sumut.

Dari sekian banyak personel polisi yang mendapat penghargaan, satu personel polisi mendapat penghargaan yang unik dari Kapolda Sumut, yaitu Si Polisi Sayur.

Penghargaan ini diterima Bripka Wahyu Mulyawan yang bertugas di Polsek Medan Labuhan.

Usut punya usut, ternyata Bripka Wahyu yang tinggal di Jalan Yong Panah Hijau, Lingkungan 3 Gang Mawar, Kelurahan Labuhan Deli, Kecamatan Medan Marelan ini ternyata memiliki kegiatan sebagai pedagang sayur dan membina petani-petani sayur di samping kegiatannya sebagai polisi yang bertugas di Bhabinkamtibmas Polsek Medan Labuhan.

Bripka Wahyu Muliawan membantu pedagang mengangkat sayur di Kecamatan Medan Marelan, Medan, Kamis (2/2). Bripka Wahyu dari satuan Bhabinkamtibmas Polsek Medan Labuhan ini kesehariannya membina para pedagang sayur dan menggerakkan potensi masyarakat serta memberdayakan para mantan narkoba untuk bekerja.TRIBUN MEDAN/RISKI CAHYADI

Saat disambangi Tribun Medan ke tempat dia beraktivitas sebagai pedagang sayur yang tidak jauh dari rumahnya, Bripka Wahyu yang mengenakan seragam cokelat kebanggaannya berkali-kali mengangkat sayur mayur dari becak barang yang silih berganti datang ke gudang sayur miliknya.

Gudang tempat menempatkan sayur mayur tersebut juga merupakan buah karya dari Bripka Wahyu untuk membantu para petani untuk menyalurkan hasil pertaniannya dengan harga pasaran (sesuai standar pasar).

Sayuran hasil pertanian para petani ini disalurkan ke berbagai penjuru pasar di Kota Medan.

Beginilah Keseharian Bripka Seladi

Saat diajak berbincang, Wahyu dengan bangga memperkenalkan bahwa dirinya adalah Polisi Sayur.

Kebanggaannya ini dia sampaikan karena dia merasa dirinya sangat berguna bagi masyarakat yang dia bantu dengan cara menjadi pedagang sayur mayur.


"Perkenalkan saya polisi sayur," ujar Wahyu sambil tertawa seraya menyalami wartawan yang berkunjung ke gudang sayur tersebut, Kamis sore (2/2/2017).

Sungguh tak diduga, Bripka Wahyu menggadaikan rumahnya untuk memeroleh modal melakukan usaha pemberdayaan ini.

"Modal awal saya ini dari menggadaikan rumah. Istri mendukung, cuma sempat khawatir. Istri saya pun sempat nyuruh saya tidur garasi karena hal ini. Cuma sekarang sangat mendukung," ucapnya sembari tertawa.

Ia bercerita bahwa setiap harinya dirinya memang selalu berkutat dengan sayur mayur hasil dari petani yang ada di sekitar lingkungan tersebut, baik yang dibinanya, maupun warga yang masih bekerja sediri-sendiri.

"Hasil sayuran dari petani binaan kami. Ada juga memang dari petani yang lain. Tapi kami lebih mengutamakan yang dari petani binaan. Berapa banyak pun yang diantarnya. Tidak pernah kami tolak dan harganya sesuai harga pasaran," bebernya.

Wahyu memaparkan bahwa mereka dari usahanya ini sudah membuat dunia pertanian yang ada di daerah tersebut seakan bergairah lagi seperti dahulu kala.

"Sempat redup memang hasil pertanian di sini. Sekarang alhamdulillah sudah mulai semakin digeluti para warga," ujarnya.

Ia menceritakan bahwa mereka bisa menjual sayuran sebanyak enam pikap setiap harinya, dan selisih harga jual mereka dengan hasil pertanian warga hanya Rp 1.000 setiap kilonya.

Hal ini menurutnya selalu dia sampaikan kepada para petani, sehinga pada saat harga barang turun dan naik petani pun tetap percaya kepada mereka.

Wahyu bercerita inisiatifnya untuk mendirikan persatuan pedagang Kamtibmas ini adalah berawal dari kegelisahannya saat melihat sayur mayur milik petani dipermainkan para pedagang yang jahat.


Harga sayur mayur para petani kerap kali tidak dihargai oleh para pedagang tersebut.

"Di depan sana kan ada pasar. Dulu di sana aja dijual para warga ini. Saya pun dulu jualan di sana pertama kali. Kenapa saya terjun jualan ini? Karena saya tidak tega dengan para petani ini. Bawa hasil panen dari ladang, hingga malam gak ada yang beli. Kemudian malam, datanglah tauke-tauke yang mau beli dengan harga yang sangat murah," ujarnya.

Dari hasil berdagangnya ini, Wahyu memaparkan bahwa setiap bulannya mereka bisa rata-rata meraup untung hingga 28 juta. Ia juga sudah mempekerjakan empat pegawai yang digaji Rp 700 ribu setiap minggunya.

"Penghasilan kami setiap bulan ini kami bagi dua. Setengah buat saya dan setengah lagi dengan perkumpulan pedagang kamtibmas. Kemudian bagian saya setengahnya saya sumbangkan ke Zakat. Nah ada juga penghasilan kami pada hari Jumat itu kami sumbangkan ke masjid-masjid," ujarnya.

Sumardi salah seorang petani yang datang menjual hasil pertaniannya bercerita bahwa dirinya sangat nyaman sejak kehadiran dari Bripka Wahyu yang mau masuk ke pasar dan membeli dagangan dari petani.

"Dulu susah jualan. Ini tinggal antar aja ke gudang. Kalau dulu saya harus lama di pasar sana menjualnya. Kena panas. Sayuran saya pun jadi enggak segar lagi. Harganya pun sudah turun," ujarnya.(Royandi Hutasoit/tribun medan)

Dua Paslon di Lhokseumawe dan Abdya tak Gelar Kampanye Akbar

LHOKSEUMAWE - Dua pasangan calon (paslon) kepala daerah di Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) dipastikan tidak menggelar rapat umum atau kampanye akbar.

Di Kota Lhokseumawe, dua paslon dimaksud adalah pasangan nomor urut 1, Helmi Musa Kuta-Maisyuri, dan paslon nomor urut 3, Rachmatsyah-T Nauval. Kedua pasangan ini memilih untuk menggelar pertemuan dialogis.

Penanggungjawab Pokja Kampanye KIP Lhokseumawe, Armia M Nur SE, kepada Serambi, Rabu (1/2), mengatakan, sesuai jadwal yang ada, pasangan Rachmatsyah-T Nauval mendapatkan jatah untuk menggelar rapat umum pada 7 Januari 2017. Sedangkan pasangan Helmi Musa Kuta-Maisyuri pada 21 Januari 2017.

“Tetapi kedua paslon tersebut telah menginformasikan ke KIP kalau mereka tidak menggelar rapat umum, tapi memilih kampanye dialogis. Itu sah-sah saja, karena mau digelar rapat umum atau tidak, hak masing-masing paslon,” katanya.

Sedangkan untuk paslon nomor urut 2, Zulkifli-Amni, sudah menggelar rapat umum pada 14 Januari 2017 di lapangan eks Cunda Plaza. Hanya pasangan nomor urut 4, Suaidi Yahya-Yusuf Muhammad, yang belum memiliki jadwal jelas setelah sebelumnya meminta penundaan dari jadwal seharusnya 28 Januari kemarin.

“Secara aturan dibenarkan kalau setiap paslon meminta penundaan rapat akbar. Jadi dalam waktu dekat kami akan memutuskan kembali kapan paslon nomor urut 4 bisa mengelar rapat umum,” demikian Armia.

Sementara di Abdya, dua paslon yang juga tidak melakukan kampanye akbar adalah paslon nomor urut 10, Zainal Aripin Yur-Said Azhari, dan nomor urut 7, H Junaidi-Edwar Rahman. Kedua pasangan ini lebih memilih bergerilya melakukan kampanye dialogis.

“Iya, kita tidak melakukan kampanye terbuka karena waktu untuk mobilisasi massa tidak cukup, terlebih kita sudah ada jadwal yang sangat padat untuk melakukan pertemuan dialogis dengan para pendukung di sembilan kecamatan,” kata calon wakil bupati Abdya, Said Azhari.

Menurutnya, melakukan kampanye dialogis dengan para pendukung akan lebih efektif dibandingkan kampanye terbuka. “Para simpatisan dan relawan juga sepakat dengan dialogis ini, makanya hari ini (kemarin) kita tidak lakukan kampanye terbuka sesuai jadwal yang ditetapkan KIP Abdya,” terangnya.

Sementara, calon bupati Abdya nomor urut 7, Junaidi, mengatakan, alasannya tidak melakukan kampanye terbuka mempertimbangkan keamanan dan keselamatan para pendukungnya. “Kalau saya bawa massa saya dari Babahrot dan Lembah Sabil berkumpul di Susoh, saya khawatir keamanan dan keselamatan mereka tidak terjaga, seperti kecelakaan atau musibah yang tidak kita inginkankan. Makanya kita antisipasi itu, kalau cuma Susoh kan tidak meriah, dan lebih baik saya turun saja ke rumah masyarakat dan Alhamdulilah,” kata pensiunan TNI ini.

Komisioner KIP Abdya Pokja Kampanye, Said Masykur saat dikonfirmasi tidak mempermasalahkan apabila ada kandidat yang tidak melakukan kampanye terbuka. “Kalau mereka tidak melaksanakan kampanye terbuka, ya tidak masalah. Namun selaku penyelenggara, kita sudah sediakan waktu dan tempat, kalau tidak dimanfaatkan, itu hak masing-masing,” ucapnya.(bah/c50)

Kertas Suara tanpa Said-Nafis

Calon Bupati Abdya nomor urut 4, H Said Syamsul Bahri didamping calon wakil bupati, Drs HM NAfis A Manaf dan sejumlah partai pengusung menyampaikan orasi politik dan menyerahkan pernyataan sikap kepada Ketua KIP Abdya, Elfiza (nonaktif) saat mendatangi kantor KIP Abdya. SERAMBI/RAHMAT SAPUTRA

* KIP Adbya: Kami Patuh pada Perintah KIP Aceh

BLANGPIDIE - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Barat Daya (Abdya) memastikan tetap akan mencetak kertas suara sesuai dengan hasil koreksi KIP Aceh pada 21 Januari kemarin.

Ini berarti, kertas suara yang akan digunakan dalam Pilkada nanti berisikan sembilan pasangan calon (paslon), tanpa menyertakan nama Said Syamsul-HM Nafis A Manaf di dalamnya.

“Kami sedang melakukan persiapan untuk segera cetak surat suara hasil koreksi KIP Aceh,” kata Divisi Logistik KIP Abdya, Hasbi, kepada Serambi, Selasa (31/1) sore.

Jumlah kertas suara yang akan dicetak sebanyak 106.896 lembar, atau sama dengan jumlah kertas suara yang telah dicetak sebelumnya, yang berisi 10 paslon.

Hasbi juga menuturkan bahwa ia dan Sekretaris KIP, Hermi Suherdi, sudah bertemu dengan Ketua dan Anggota KPU, Senin (30/1). Dalam pertemuan itu, lanjut Hasbi, pihak KPU menanyakan kesiapan KIP Abdya untuk melaksanakan keputusan KIP Aceh tentang koreksi penetapan pasangan calon dan nomor urut Pilkada bupati dan wakil bupati.

Pihak KPU juga menegaskan bahwa apapun keputusan dan perintah KIP Aceh juga merupakan keputusan dan perintah KPU, sehingga harus dilaksanakan. “Kami menjawab, siap melaksanakan keputusan KIP Aceh tentang koreksi penetapan paslon, termasuk mencetak surat suara,” kata Hasbi.

Seperti diketahui, KIP Aceh sebelumnya mengoreksi penetapan pasangan calon dan nomor urut pemilihan bupati dan wakil bupati Abdya pada Pilkada 2017. Hasil koreksi tersebut berisikan sembilan nama dan nomor urut paslon, dengan meniadakan nama H Said Syamsul Bahri dan HM Nafis A Manaf, yang merupakan paslon nomor urut 4.

Keputusan KIP Aceh itu dituangkan dalam pengumuman Nomor 01/KIP-Aceh/I/2017 tanggal 21 Januari 2017, sebagai tindak lanjut dari keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI Nomor 2/DKPP-PKE-VI/2017.

Ketua KIP Abdya, Elfiza SH MH, mengatakan akan segera mencetak surat suara, sesuai hasil koreksi KIP Aceh. Elfiza juga mengklarifikasi pemberitaan sebelumnya bahwa surat suara bupati dan wakil bupati Abdya belum dilipat karena seolah-olah ada permintaan tim pemenangan Said Syamsul Bahri dan HM Nafis A Manaf.



“Perlu kami jelaskan bahwa surat suara belum kita lipat karena surat suara yang sesuai hasil koreksi KIP Aceh memang belum dicetak atau belum ada. Jadi bukan karena permintaan dari tim tertentu. Kami harus patuh kepada perintah KPU dan KIP Aceh,” tegas Elfiza.

Terkait surat suara berisi 10 paslon yang sebelumnya telah dicetak, Elfiza memastikan bahwa surat suara tersebut sudah disimpan dengan baik.

Terpisah, H Said Syamsul Bahri saat dihubungi Serambi Selasa sore kemarin, mengaku keberatan atas kebijakan KIP Abdya yang mencetak surat suara tanpa menyertakan dirinya (Said-Nafis).

Menurut Said Syamsul, dirinya dan Nafis sudah sah menjadi paslon bupati dan wakil bupati karena ditetapkan berdasarkan rapat pleno KIP Abdya. Selain itu, gugatan yang diajukannya tentang pelanggaran administrasi pemilihan juga sudah terdaftar (teregistrasi) di Mahkamah Agung (MA) pada 25 Januari lalu.

“Upaya hukum yang kita tempuh sedang diproses dan kita sedang menunggu keputusan MA RI yang diperkirakan akan turun dalam beberapa hari ini. Idealnya, KIP Abdya menunggu putusan MA yang sifatnya mengikat itu,” ujarnya.

Said juga mempertanyakan keputusan KPU RI yang mengaktifkan kembali empat komioner KIP Abdya hanya dalam kurun waktu empat hari setelah dinonaktifkan. “Diaktifkan kembali, berarti KIP Abdya tidak bersalah menetapkan saya sebagai calon, dan itu berarti kami (Said-Nafis) tidak bersalah atau sah sebagai calon. Kalau bersalah, kenapa empat komisioner KIP Abdya tidak diberhentikan secara tetap,” tegasnya.

Karena itu, apabila KIP Abdya menganggap pasangan Said-Nafis tidak sah, maka pihaknya akan menempuh jalur hukum karena telah dipermalukan oleh pihak KIP. “Kalau tidak sah, kenapa alat peraga kampanye (APK) kami disosialisikan kepada masyarakat? Kenapa kami diminta ikut melakukan debat kandidat? Malah sampai mencetak surat suara dengan 10 nama dan nomor urut paslon. Ini kan mempermalukan orang. Saya siap melakukan upaya hukum terhadap KIP Abdya,” pungkasn mantan Ketua DPRD Abdya ini.

Dia juga mempertanyakan koreksi yang dilakukan KIP Aceh, sebab yang dipahaminya koreksi bukanlah mencoret, melainkan melihat kembali berkas pencalonan, apakah sudah lengkap atau tidak. Bukan langsung mencoret. “Negara ini berdasarkan hukum, tindakan KIP menghilangkan nama kami (Said-Nafis) dari daftar calon adalah perbuatan melawan hukum. Saya percaya masih ada keadilan di negeri ini, maka saya siap menempuh jalur hukum,” demikian Said Syamsul Bahri.(nun)

4 Ruang Operasi RSUZA Telantar

BANDA ACEH - Akibat masalah hukum yang belum tuntas, pembangunan 4 ruang operasi RSUZA senilai Rp 8,6 miliar yang dimulai tahu 2014, sampai kini belum bisa dilanjutkan alias telantar. Penyebabnya, PT Handaru Adhiputra selaku rekanan proyek itu tak menerima pemutusan kontrak oleh manajemen RSUZA pada akhir tahun 2014. Sehingga rekanan itu mengugat ke Pengadilan Negeri (PN) Banda Aceh dan Pengadilan Tinggi (PT) Aceh.

Karena putusan PN dan PT mengabulkan gugatan PT Handaru, manajemen RSUZA harus membayar kerugian penggugat Rp 3.341.679.267,01 ditambah bunga pinjaman bank Rp 434.418.305,34, serta membayar biaya perkara Rp 2.644.000.

Direktur RSUZA, dr Fachrul Jamal SpAN (Kic) menjelaskan hal itu kepada Wakil Ketua I DPRA, Drs Sulaiman Abda MSi dan Ketua Komisi VI DPRA, T Iskandar Daoed SE MSiAk saat meninjau lokasi proyek yang sudah terbengkalai dua tahun itu, Rabu (1/2).

Pada tahun 2015 dan 2016, kata Fachrul, pihaknya tetap mengusulkan anggaran untuk kelanjutan pembangunan 4 ruang operasi itu dengan harapan jika nanti pada awal tahun anggaran masalah hukumnya tuntas, pembangunannya bisa langsung dilanjutkan.

Setelah kalah di PN dan PT, menurutnya, Pemerintah Aceh dan RSUZA melalui pengacaranya dari kalangan jaksa kabarnya akan mengajukan kasasi ke Makamah Agung (MA). “Sambil menunggu ada putusan dari MA, kami berharap ada pihak yang bisa memberikan izin agar pembangunan 4 ruang operasi itu dapat dilanjutkan,” harap Fachrul Jamal.

Sebab, ruang tersebut sekarang sangat dibutuhkan untuk mengurangi pasien yang membutuhkan operasi. Kini antrean mencapai 194 orang, yang terdiri atas 100 pasien bedah tulang atau orthopedi, 49 pasien bedah plastik dan 45 pasien bedah onkologi. Masa tunggu operasinya ada yang mencapai di atas 3 bulan, terutama untuk operasi bedah tulang.

Ketua Komisi VI DPRA, T Iskandar Daoed mengatakan, masalah yang dihadapi RSUZA hari segera dicarikan solusi dalam tahun ini. Sehingga pembangunan 4 ruang operasi baru itu bisa dilanjutkan tahun ini juga.

Salah satu solusinya, kata Iskandar, adalah meminta pendapat atau legal opinion (LO) ke pengadilan apakah pembangunan ruang bedah itu yang proses hukumnya belum tuntas bisa dilanjutkan atau tidak. Sebab, kehadiran gedung itu sangat dibutuhkan masyarakat. Apalagi, antrean pasien yang mau dioperasi mencapai ratusan orang dengan masa tunggu di atas tiga bulan.

Wakil Ketua I DPRA, Drs Sulaiman Abda MSi mengatakan, pihaknya akan bertemu Kepala PT Aceh untuk menanyakan apakah mereka bisa memberi solusi terhadap masalah itu atau tidak serta apa yang bisa dilakukan Pemerintah Aceh dan RSUZA untuk bisa melanjutkan pembangunan 4 ruang operasi tersebut.(her)

Dr Hafifuddin Jadi Rektor IAIN Malikussaleh

MENTERI Agama RI, Lukman Hakim Saifuddin menyalami Dr H Hafifuddin MAg usai melantik menjadi Rektor IAIN Malikussaleh Lhokseumawe di Aula Kantor Kementerian Agama Jakarta Pusat, Rabu (1/2).

LHOKSUKON - Menteri Agama RI, Lukman Hakim Saifuddin melantik Dr H Hafifuddin MA menjadi Rektor Istitut Agama Islam Negeri (IAIN) Malikussaleh Lhokseumawe periode 2017-2021 di Aula Kementerian Agama RI Jakarta Pusat, Rabu (1/2). Sebelumnya, Hafifuddin menjabat Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Malikussaleh Lhokseumawe.

STAIN Malikussaleh resmi beralih status menjadi IAIN Malikussaleh Lhokseumawe setelah Presiden RI Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72/2016 tentang IAIN Lhokseumawe pada 1 Agustus 2016. Sedangkan Organisasi dan Tata Kerja (Ortaker)-nya dengan Nomor 46 Tahun 2016 resmi diteken Menag RI pada 9 November 2016.

Hafifuddin dilantik bersama empat pimpinan kampus yang juga sudah beralih status menjadi IAIN. Masing-masing, IAIN Pekalongan, Ponorogo, Metro Lampung, dan IAIN Kerinci.

Hadir saat pelantikan Sekretaris Jenderal Menag RI Prof Dr Nursyam MA, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI Prof Dr Phil Kamaruddin MA, wakil ketua, ketua jurusan, dan para kabag di lingkungan STAIN Malikussaleh.

Saat memberikan sambutan, Menteri Agama menyebutkan alih status dari STAIN menjadi IAIN bukan akhir dari sebuah perjuangan. Tapi ini merupakan awal untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan dengan peningkatkan sumber daya manusia (SDM), peningkatkan kuallitas lulusan, dan pembinaan terhadap alumni.

Menteri Agama berharap, Rektor IAIN Malikussaleh yang pertama ini agar senantiasa membangun hubungan kerja sama dengan semua kampus dan stakeholder yang ada, untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Selain itu, perbanyak terus penelitian dan kajian untuk menjawab persoalan masyarakat tentang keagamaan yang terjadi di daerah masing-masing.

Lukman Hakim Saifuddin juga menyampaikan kepada Rektor IAIN Malikussaleh untuk mengembangkan kapasitas dalam memimpin perguran tinggi. “Selain itu. pengembangan akademik tidak boleh mengabaikan kehati-hatian pengelolaan administrasi,” imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Rektor IAIN Malikussaleh Lhokseumawe, Darmadi MA, kepada Serambi kemarin menyatakan, pihaknya sudah mempersiapkan kebutuhan administrasi untuk institut baru itu jauh-jauh hari, sehingga mulai hari ini logo, stempel, dan kelengkapan administrasi lainnya bisa langsung difungsikan.

“IAIN Malikussaleh sekarang sudah memiliki empat fakultas dan satu program pascasarjana,” sebut Darmadi.

Program pascasarjana di IAIN ini terdiri atas Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah, serta Pascasarjana Komunikasi Penyiaran Islam. (jaf)

900 Pejabat Deplu AS Berontak

ANGGOTA Parlemen Hong Kong, Eddie Chu (tengah) bergabung bersama partai Liga Sosial Demokrat dan aktivis lainnya untuk memprotes larangan imigran dan pengungsi Muslim masuk ke AS di depan gedung Konsulat AS di Hong Kong, Rabu (1/2).

WASHINGTON - Sebanyak 900 pejabat Departemen Luar Negeri (Deplu) AS menandatangani petisi perbedaan pendapat internal untuk memprotes larangan Presiden AS Donald Trump atas pengungsi dan warga tujuh negara mayoritas Muslim.

Sebuah sumber yang akrab dengan dokumen tersebut menyatakan para pejabat tersebut melancarkan pemberontakan terhadap kebijakan presiden baru AS itu. Seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri AS, Rabu (1/2) menegaskan memorandum atau petisi tersebut telah disampaikan ke Sekretaris Negara, Tom Shannon melalui Departemen ‘Perbedaan Pendapat’.

Departemen tersebut khusus memproses para pejabat yang mengekspresikan ketidakbahagiaan atas sebuah kebijakan yang dikeluarkan presiden. Juru bicara Gedung Putih Sean Spicer, menyadari memo tersebut, tetapi memperingatkan para diplomat karir tetap harus bersikap baik terhadap program tersebut atau mereka bisa dipecat.

Rancangan petisi perbedaan pendapat yang didapat Reuters bertuliskan perintah eksekutif akan mengeruhkan hubungan dengan negara-negara yang terkena dampak, mengobarkan sentimen anti-Amerika dan melukai orang-orang yang berusaha mengunjungi AS karena alasan kemanusiaan.

Dikatakan kebijakan itu bertentangan dengan nilai-nilai Amerika, inti non-diskriminasi, fair play dan memperluas sambutan hangat kepada pengunjung asing dan imigran.

Trump pada Jumat (27/1) menandatangani sebuah perintah eksekutif melarang pengungsi dan orang-orang dari tujuh negara mayoritas Muslim. Kebijakan itu langsung memicu keributan di bandara AS dan protes di kota-kota besar Amerika dan sejumlah negara lainnya.

Larangan itu mempengaruhi Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Suriah dan Yaman. Bahkan sebelum perintah eksekutif imigrasi dikeluarkan, kekhawatiran di kalangan pejabat Departemen Luar Negeri telah tumbuh bahwa Trump hendak meringankan sanksi terhadap Rusia, kata seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS.

Pengunduran diri setidaknya empat pejabat Departemen Luar Negeri, termasuk Menlu untuk Manajemen, Patrick Kennedy, yang secara resmi meninggalkan departemen pada Selasa (31/1) juga menyebabkan beberapa kegelisahan di kalangan diplomat yang khawatir tentang kekosongan jabatan tersebut. Aksi protes para diplomat itu dinilai sebagai yang paling populer dalam sejarah departemen di AS.

Sebelumnya, para Jaksa Agung dari 16 negara bagian Amerika Serikat, termasuk California dan New York, mengeluarkan kecaman terhadap Donald Trump. Para Jaksa Agung juga menyebut kebijakan Presiden AS yang diusung Partai Republik tersebut melawan konstitusi dan berjanji akan melawan perintah Trump tersebut.

Dua sekutu Amerika Serikat di Timur Tengah, Uni Emirat Arab (UEA) dan Arab Saudi memberi dukungan atas larangan masuknya warga tujuh negara Muslim ke AS, Rabu (1/2). Menteri Luar Negeri UEA, Syeikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, AS memiliki hak mengambil keputusan secara berdaulat atas larangan imigran dan warga tujuh negara Muslim.

UEA menjadi negara pertama di jazirah Arab yang memberi dukungan, bahkan menyebutkan pemerintah AS telah memberi jaminan bahwa keputusan itu bukan berdasarkan agama. “Ini adalah larangan sementara dan akan direvisi dalam tiga bulan,” katanya setelah bertemu dengan timpalannya dari Rusia di ibukota Emirat, Abu Dhabi.

“Beberapa negara yang berada di daftar ini adalah negara-negara yang menghadapi masalah struktural,” lanjutnya. Emirates adalah salah satu sekutu terdekat Amerika Serikat Arab menumpas kelompok ISIS, termasuk pangkalan militer AS.

Sementara, Menteri Perminyakan Arab Saudi, Khalid al-Falih juga mengatakan Amerika Serikat mempunyai hak untuk meminimalkan risiko-risiko bagi rakyatnya, termasuk melarang sementara warga dari tujuh negara masuk ke wilayah Amerika. Dia menegaskan keyakinannya bahwa Arab Saudi akan menjalin kerja sama erat dengan Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump.

Sedangkan Presiden Iran, Hassan Rouhani, Rabu (1/2) menyatakan Presiden AS, Donald Trump merupakan pendatang baru yang berbahaya bagi dunia. Dia menyampaikan hal tersebut terkait larangan imigran dan warga dari tujuh negara Muslim, termasuk Iran dilarang masuk ke AS.

Rouhani menegaskan Trump dan pemerintahannya sebagai pendatang baru yang tidak memahami politik. “Seorang pria yang hidup di dunia lain, saat ini memasuki dunia politik,” katanya, merujuk Trump yang merupakan raja real estate dunia. Dia juga mengatakan Trump seharusnya mengakhiri melukai hati warga negaranya, termasuk negeri Muslim lainnya. (ap/afp/rtr/bbc/muh)

Massa Mulai Berdatangan ke Lokasi Kampanye Mualem-TA di Nagan

Laporan Dedi Iskandar | Nagan Raya

SERAMBINEWS.COM, SUKA MAKMUE - Massa yang akan menghadiri kampanye akbar perdana pasangan calon gubernur/wakil gubernur Aceh, Muzakir Manaf-TA Khalid di Nagan Raya hingga Kamis (2/2/2017) siang mulai memadati Lapangan Bolakaki Leupee, Kecamatan Kuala.

Pantauan Serambinews.com massa yang berdatangan ke lokasi acara ini menggunakan truk, mobil bak terbuka, mobil pribadi, sepeda motor hingga berjalan kaki.

Sebagian massa juga terlihat mengenakan atribut Partai Aceh serta juga mengusung gambar pasangan calon bupati dan wakil bupati yang diusung oleh partai lokal dari sejumlah kabupaten/kota di wilayah pantai barat selatan Aceh. (*)

Massa Perempuan Dominasi Kampanye Mualem-TA Khalid di Nagan Raya

Laporan Dedi Iskandar | Nagan Raya

SERAMBINEWS.COM, SUKA MAKMUE-Massa dari kaum perempuan dilaporkan turut mendomimasi hadir ke arena kampanye pasangan cagub/cawagub Aceh, Muzakir Manaf-TA Khalid di Lapangan Bolakaki Leupee, Kecamatan Kuala, Nagan Raya, Rabu (2/2/2017) siang.

Pantauan Serambinews.com terlihat kaum perempuan ini turut mengenakan pakaian berwarna merah, serta turut mengenakan atribut Partai Aceh.

Sebagian perempuan lainnya juga duduk berjejer di bagian tribun guna menghindari teriknya panas matahari.

Ada Kampanye, Ratusan Kendaraan Antre Panjang di Lintas Meulaboh-Nagan Raya

Laporan Dedi Iskandar | Nagan Raya

SERAMBINEWS.COM, SUKA MAKMUE-Antrean panjang kendaraan roda dua, empat hingga truk di lintasan Meulaboh-Jeuram tepatnya di kawasan Leupee, Kecamatan Kuala, Nagan Raya hingga Kamis (2/2/2017) siang masih terus memanjang mencapai satu kilometer.

Hal ini terjadi stelah ratusan kendaraan yang mengangkut massa bertolak untuk menghadiri kampanye akbar perdana pasangan calon gubernur/wakil gubernur Aceh Muzakir Manaf-TA Khalid, berlangsung di Lapangan Bolakaki Leupee, Kecamatan Kuala.

Sejumlah petugss kepolisian dari Polres Nagan Raya bersama Satgas Partai Aceh juga terlihat di lokasi antrean, guna mengatur arus lalulintas.

Sesuai jadwal, kampanye akbar Mualem-TA Khalid di Nagan Raya ini dimulai sekitar pukul 14.00 WIB dan kabarnya akan dihadiri oleh sejumlah tokoh politik nasional lainnya.

Panelis Diduga tak Netral, Panwas Surati KIP

* Ekses Debat Cawalko Banda Aceh

BANDA ACEH - Satu dari tiga panelis debat publik calon wali kota dan wakil wali kota Banda Aceh diduga tidak netral dalam memberikan argumen terhadap penampilan kandidat saat berdebat. Hal ini mengemuka bukan saat berlangsungnya debat, melainkan ketika menjadi narasumber pada salah satu televisi nasional yang mengulas tentang debat yang berlangsung pada 24 Januari itu.

Panelis dimaksud adalah Suraiya Kamaruzzaman ST. Terhadap ucapannya yang dinilai melanggar kode etik panelis tersebut, Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Banda Aceh menyurati Komisi Independen Pemilihan (KIP) Banda Aceh agar mempertimbangkan kelayakan dan kepatutan Suraiya untuk dijadikan kembali sebagai panelis dalam debat tahap dua.

Debat tersebut, menampilkan dua pasangan kandidat, yaitu calon nomor urut 1, Illiza Sa’aduddin Djamal-Farid Nyak Umar dan pasangan calon nomor urut 2, Aminullah Usman-Zainal Arifin.

“Iya benar, kami sudah layangkan surat rekomendasi, bukan istilahnya untuk ditindaklanjuti pada pelanggaran pidana, bukan. Kalau bisa ya menjadi catatan dan perhatian KIP agar untuk debat kedua pada tanggal 6 Februari 2017, mohon dipertimbangkan kelayakan panelis tersebut,” kata Ketua Panwaslih Banda Aceh, Drs Sabirin MD kepada Serambi di Banda Aceh, Rabu (1/2).

Berdasarkan penelusuran Serambi, pernyataan Suraiya yang dinilai melanggar independensi tersebut adalah ketika ia menjawab pertanyaan tentang gesture (bahasa tubuh) para kandidat saat berdebat. “Kalau pasangan nomor urut 1, relasi antara pasangan mereka, itu gesture kerja samanya sangat terlihat, kompak dan menarik gitu. Pasangan 2 belum sepenuhnya, kalau saya melihat cara mereka membagi jawaban. Kalau pasangan satu saya lihat mereka menyiapkan dan melengkapi: Anda ini, saya itu, dan ketika masuknya itu smooth (mulus). Tapi kalau pasangan satunya, belum habis, ada yang mau ditambahin, kesannya seperti itu. Ini pandangan saya personal, tentu saja setiap orang bisa memandang macem-macem. Tetapi tadi malam saya memandangnya seperti itu.”

Berdasarkan kajian dan laporan yang diterima dari masyarakat, Sabirin menyatakan bahwa disinyalir Suraiya Kamaruzzaman bertindak tidak netral. “Panelis itu kan sama dengan hakim, sangat-sangat mulia posisinya. Jadi, tidak perlu komentar sana-sini, bagus si pulan bagus si pulen. Itu yang komentar kalau kita lihat acara di pusat ada pakar masing-masing yang mengulas debat itu,” ujarnya.

Terkait laporan tersebut, Komisioner KIP Banda Aceh, Indra Milwady, mengaku sudah menerima surat rekomendasi dari Panwaslih Banda Aceh. Ia katakan, persoalan tersebut sudah dievaluasi dan diperingatkan pihaknya. “Panelis harus independen dan tidak boleh memberikan penilaian. Walaupun memang sudah selesai acara, tapi ini masalah etik saja,” imbuhnya.

Mengenai rekomendasi yang disampaikan panwaslih yang meminta agar dievaluasi keterlibatan Suraiya pada debat kedua, Indra mengatakan bahwa panelis debat tahap dua berbeda dengan tahap pertama. “Kita memang sudah menyiapkan panelis enam orang. Tiga untuk debat pertama dan tiga lagi untuk debat kedua. Jadi, memang tidak kita pakai lagi,” ungkap dia.

Bantah memihak
Terpisah, Suraiya Kamaruzzaman yang dihubungi Serambi kemarin sore membantah bahwa ia memihak kepada salah satu kandidat dalam memberikan pernyataan saat tampil sebagai narasumber di salah satu televisi nasional, 24 Januari lalu.

Kendati demikian, ia katakan bahwa jika ada pihak yang menilai lain, itu di luar kemampuan dirinya. “Saya tahu posisi kerja saya. Kita tidak bisa mengontrol cara orang lain menilai kita. Yang penting, kita berjalan sesuai role,” kata dosen Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala yang juga aktivis perempuan ini. (mas)