Tarmizi A Karim : Dana Desa itu Saya yang Desain

Tarmizi A Karim berkampanye di Meulaboh, Aceh Barat

SERAMBINEWS.COM, MEULABOH - Silaturrahmi relawan pasangan Cagub dan Cawagub nomor urut satu Tarmizi A Karim - Machsalmina Ali yang dilaksanakan di Lapangan Teuku Umar, Jumat (3/2/2017) dihadiri relawan dan masyarakat kota Meulaboh.

Tarmizi mengajak masyarakat untuk berani mengambil sikap dan menetapkan pilihan tanpa rasa takut akan intimidasi dari pihak-pihak manapun.

"Kita harus berani tentukan pilihan dan bersikap, tak perlu takut intimidasi dari pihak manapun," ucapnya disambut teriakan yel yel "hidup Tarmizi Karim" dari massa yang hadir. [VIDEO Kampanye Tarmizi A Karim di Aceh Barat]

Dia juga mengatakan akan membangun wilayah barat selatan yang dalam programnya disebut sebagai zona hinterland atau zona belakang.

Bahkan saat ini masyarakat sudah merasakan jerih payah Tarmizi Karim dalam bentuk dana desa yang disusun saat masih menjabat dirjen PMD di kementrian dalam negeri.

"Saya tak pandai mengungkit-ungkit apa yang sudah saya lakukan, dana desa itu memang saya yang desain," sebutnya.

Dia juga menambahkan, "ini bukan mengaku-ngaku melainkan memang buah fikiran saya," pungkasnya.

Acara ditutup dengan doa yang dipimpin langsung oleh kandidat gubernur nomor 1 Tarmizi A Karim.

KIP Pidie Sosialisasi Pilkada ke Rutan Benteng

KETUA KIP Pidie, Ridwan SPd menjelaskan tata cara pencoblosan pilkada di Rutan Benteng Kota Sigli, Pidie, Jumat (3/2/2017).

Laporan : Nur Nihayati| Pidie

SERAMBINEWS.COM, SIGLI - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Pidie melakukan sosialisasi pilkada ke Rumah Tahanan (Rutan) Benteng, Kota Sigli, Pidie, Jumat (3/2/2017) petang.

Ketua KIP Pidie, Ridwan SPd di hadapan penghuni bui tersebut menjelas tata cara mencoblos.

Ia juga menerangkan nama kandidat pasangan calon gubernur Aceh dan pasangan calon bupati di Pidie akan mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) berlangsung pada 15 Februari 2017.

Maka itu, penghuni Rutan Benteng dapat memberi hak pilihnya memilih siapa dihendaki untuk menjadi kepala daerah nanti.

Ketua KIP Pidie juga didampingi para Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dari Kecamatan Kota Sigli yakni, Putra Karyanto, Sayed Usman, M Ihsan, Ziat dan M Tareh.

Sementara itu, penghuni Rutan Benteng terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) berjumlah 155 orang.

Warga Pidie yang tidak terdata sebanyak 23 orang dan warga luar Pidie sebanyak 92 orang.

Dua Paslon di Lhokseumawe dan Abdya tak Gelar Kampanye Akbar

LHOKSEUMAWE - Dua pasangan calon (paslon) kepala daerah di Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) dipastikan tidak menggelar rapat umum atau kampanye akbar.

Di Kota Lhokseumawe, dua paslon dimaksud adalah pasangan nomor urut 1, Helmi Musa Kuta-Maisyuri, dan paslon nomor urut 3, Rachmatsyah-T Nauval. Kedua pasangan ini memilih untuk menggelar pertemuan dialogis.

Penanggungjawab Pokja Kampanye KIP Lhokseumawe, Armia M Nur SE, kepada Serambi, Rabu (1/2), mengatakan, sesuai jadwal yang ada, pasangan Rachmatsyah-T Nauval mendapatkan jatah untuk menggelar rapat umum pada 7 Januari 2017. Sedangkan pasangan Helmi Musa Kuta-Maisyuri pada 21 Januari 2017.

“Tetapi kedua paslon tersebut telah menginformasikan ke KIP kalau mereka tidak menggelar rapat umum, tapi memilih kampanye dialogis. Itu sah-sah saja, karena mau digelar rapat umum atau tidak, hak masing-masing paslon,” katanya.

Sedangkan untuk paslon nomor urut 2, Zulkifli-Amni, sudah menggelar rapat umum pada 14 Januari 2017 di lapangan eks Cunda Plaza. Hanya pasangan nomor urut 4, Suaidi Yahya-Yusuf Muhammad, yang belum memiliki jadwal jelas setelah sebelumnya meminta penundaan dari jadwal seharusnya 28 Januari kemarin.

“Secara aturan dibenarkan kalau setiap paslon meminta penundaan rapat akbar. Jadi dalam waktu dekat kami akan memutuskan kembali kapan paslon nomor urut 4 bisa mengelar rapat umum,” demikian Armia.

Sementara di Abdya, dua paslon yang juga tidak melakukan kampanye akbar adalah paslon nomor urut 10, Zainal Aripin Yur-Said Azhari, dan nomor urut 7, H Junaidi-Edwar Rahman. Kedua pasangan ini lebih memilih bergerilya melakukan kampanye dialogis.

“Iya, kita tidak melakukan kampanye terbuka karena waktu untuk mobilisasi massa tidak cukup, terlebih kita sudah ada jadwal yang sangat padat untuk melakukan pertemuan dialogis dengan para pendukung di sembilan kecamatan,” kata calon wakil bupati Abdya, Said Azhari.

Menurutnya, melakukan kampanye dialogis dengan para pendukung akan lebih efektif dibandingkan kampanye terbuka. “Para simpatisan dan relawan juga sepakat dengan dialogis ini, makanya hari ini (kemarin) kita tidak lakukan kampanye terbuka sesuai jadwal yang ditetapkan KIP Abdya,” terangnya.

Sementara, calon bupati Abdya nomor urut 7, Junaidi, mengatakan, alasannya tidak melakukan kampanye terbuka mempertimbangkan keamanan dan keselamatan para pendukungnya. “Kalau saya bawa massa saya dari Babahrot dan Lembah Sabil berkumpul di Susoh, saya khawatir keamanan dan keselamatan mereka tidak terjaga, seperti kecelakaan atau musibah yang tidak kita inginkankan. Makanya kita antisipasi itu, kalau cuma Susoh kan tidak meriah, dan lebih baik saya turun saja ke rumah masyarakat dan Alhamdulilah,” kata pensiunan TNI ini.

Komisioner KIP Abdya Pokja Kampanye, Said Masykur saat dikonfirmasi tidak mempermasalahkan apabila ada kandidat yang tidak melakukan kampanye terbuka. “Kalau mereka tidak melaksanakan kampanye terbuka, ya tidak masalah. Namun selaku penyelenggara, kita sudah sediakan waktu dan tempat, kalau tidak dimanfaatkan, itu hak masing-masing,” ucapnya.(bah/c50)

Kertas Suara tanpa Said-Nafis

Calon Bupati Abdya nomor urut 4, H Said Syamsul Bahri didamping calon wakil bupati, Drs HM NAfis A Manaf dan sejumlah partai pengusung menyampaikan orasi politik dan menyerahkan pernyataan sikap kepada Ketua KIP Abdya, Elfiza (nonaktif) saat mendatangi kantor KIP Abdya. SERAMBI/RAHMAT SAPUTRA

* KIP Adbya: Kami Patuh pada Perintah KIP Aceh

BLANGPIDIE - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Barat Daya (Abdya) memastikan tetap akan mencetak kertas suara sesuai dengan hasil koreksi KIP Aceh pada 21 Januari kemarin.

Ini berarti, kertas suara yang akan digunakan dalam Pilkada nanti berisikan sembilan pasangan calon (paslon), tanpa menyertakan nama Said Syamsul-HM Nafis A Manaf di dalamnya.

“Kami sedang melakukan persiapan untuk segera cetak surat suara hasil koreksi KIP Aceh,” kata Divisi Logistik KIP Abdya, Hasbi, kepada Serambi, Selasa (31/1) sore.

Jumlah kertas suara yang akan dicetak sebanyak 106.896 lembar, atau sama dengan jumlah kertas suara yang telah dicetak sebelumnya, yang berisi 10 paslon.

Hasbi juga menuturkan bahwa ia dan Sekretaris KIP, Hermi Suherdi, sudah bertemu dengan Ketua dan Anggota KPU, Senin (30/1). Dalam pertemuan itu, lanjut Hasbi, pihak KPU menanyakan kesiapan KIP Abdya untuk melaksanakan keputusan KIP Aceh tentang koreksi penetapan pasangan calon dan nomor urut Pilkada bupati dan wakil bupati.

Pihak KPU juga menegaskan bahwa apapun keputusan dan perintah KIP Aceh juga merupakan keputusan dan perintah KPU, sehingga harus dilaksanakan. “Kami menjawab, siap melaksanakan keputusan KIP Aceh tentang koreksi penetapan paslon, termasuk mencetak surat suara,” kata Hasbi.

Seperti diketahui, KIP Aceh sebelumnya mengoreksi penetapan pasangan calon dan nomor urut pemilihan bupati dan wakil bupati Abdya pada Pilkada 2017. Hasil koreksi tersebut berisikan sembilan nama dan nomor urut paslon, dengan meniadakan nama H Said Syamsul Bahri dan HM Nafis A Manaf, yang merupakan paslon nomor urut 4.

Keputusan KIP Aceh itu dituangkan dalam pengumuman Nomor 01/KIP-Aceh/I/2017 tanggal 21 Januari 2017, sebagai tindak lanjut dari keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI Nomor 2/DKPP-PKE-VI/2017.

Ketua KIP Abdya, Elfiza SH MH, mengatakan akan segera mencetak surat suara, sesuai hasil koreksi KIP Aceh. Elfiza juga mengklarifikasi pemberitaan sebelumnya bahwa surat suara bupati dan wakil bupati Abdya belum dilipat karena seolah-olah ada permintaan tim pemenangan Said Syamsul Bahri dan HM Nafis A Manaf.



“Perlu kami jelaskan bahwa surat suara belum kita lipat karena surat suara yang sesuai hasil koreksi KIP Aceh memang belum dicetak atau belum ada. Jadi bukan karena permintaan dari tim tertentu. Kami harus patuh kepada perintah KPU dan KIP Aceh,” tegas Elfiza.

Terkait surat suara berisi 10 paslon yang sebelumnya telah dicetak, Elfiza memastikan bahwa surat suara tersebut sudah disimpan dengan baik.

Terpisah, H Said Syamsul Bahri saat dihubungi Serambi Selasa sore kemarin, mengaku keberatan atas kebijakan KIP Abdya yang mencetak surat suara tanpa menyertakan dirinya (Said-Nafis).

Menurut Said Syamsul, dirinya dan Nafis sudah sah menjadi paslon bupati dan wakil bupati karena ditetapkan berdasarkan rapat pleno KIP Abdya. Selain itu, gugatan yang diajukannya tentang pelanggaran administrasi pemilihan juga sudah terdaftar (teregistrasi) di Mahkamah Agung (MA) pada 25 Januari lalu.

“Upaya hukum yang kita tempuh sedang diproses dan kita sedang menunggu keputusan MA RI yang diperkirakan akan turun dalam beberapa hari ini. Idealnya, KIP Abdya menunggu putusan MA yang sifatnya mengikat itu,” ujarnya.

Said juga mempertanyakan keputusan KPU RI yang mengaktifkan kembali empat komioner KIP Abdya hanya dalam kurun waktu empat hari setelah dinonaktifkan. “Diaktifkan kembali, berarti KIP Abdya tidak bersalah menetapkan saya sebagai calon, dan itu berarti kami (Said-Nafis) tidak bersalah atau sah sebagai calon. Kalau bersalah, kenapa empat komisioner KIP Abdya tidak diberhentikan secara tetap,” tegasnya.

Karena itu, apabila KIP Abdya menganggap pasangan Said-Nafis tidak sah, maka pihaknya akan menempuh jalur hukum karena telah dipermalukan oleh pihak KIP. “Kalau tidak sah, kenapa alat peraga kampanye (APK) kami disosialisikan kepada masyarakat? Kenapa kami diminta ikut melakukan debat kandidat? Malah sampai mencetak surat suara dengan 10 nama dan nomor urut paslon. Ini kan mempermalukan orang. Saya siap melakukan upaya hukum terhadap KIP Abdya,” pungkasn mantan Ketua DPRD Abdya ini.

Dia juga mempertanyakan koreksi yang dilakukan KIP Aceh, sebab yang dipahaminya koreksi bukanlah mencoret, melainkan melihat kembali berkas pencalonan, apakah sudah lengkap atau tidak. Bukan langsung mencoret. “Negara ini berdasarkan hukum, tindakan KIP menghilangkan nama kami (Said-Nafis) dari daftar calon adalah perbuatan melawan hukum. Saya percaya masih ada keadilan di negeri ini, maka saya siap menempuh jalur hukum,” demikian Said Syamsul Bahri.(nun)

Massa Mulai Berdatangan ke Lokasi Kampanye Mualem-TA di Nagan

Laporan Dedi Iskandar | Nagan Raya

SERAMBINEWS.COM, SUKA MAKMUE - Massa yang akan menghadiri kampanye akbar perdana pasangan calon gubernur/wakil gubernur Aceh, Muzakir Manaf-TA Khalid di Nagan Raya hingga Kamis (2/2/2017) siang mulai memadati Lapangan Bolakaki Leupee, Kecamatan Kuala.

Pantauan Serambinews.com massa yang berdatangan ke lokasi acara ini menggunakan truk, mobil bak terbuka, mobil pribadi, sepeda motor hingga berjalan kaki.

Sebagian massa juga terlihat mengenakan atribut Partai Aceh serta juga mengusung gambar pasangan calon bupati dan wakil bupati yang diusung oleh partai lokal dari sejumlah kabupaten/kota di wilayah pantai barat selatan Aceh. (*)

Massa Perempuan Dominasi Kampanye Mualem-TA Khalid di Nagan Raya

Laporan Dedi Iskandar | Nagan Raya

SERAMBINEWS.COM, SUKA MAKMUE-Massa dari kaum perempuan dilaporkan turut mendomimasi hadir ke arena kampanye pasangan cagub/cawagub Aceh, Muzakir Manaf-TA Khalid di Lapangan Bolakaki Leupee, Kecamatan Kuala, Nagan Raya, Rabu (2/2/2017) siang.

Pantauan Serambinews.com terlihat kaum perempuan ini turut mengenakan pakaian berwarna merah, serta turut mengenakan atribut Partai Aceh.

Sebagian perempuan lainnya juga duduk berjejer di bagian tribun guna menghindari teriknya panas matahari.

Ada Kampanye, Ratusan Kendaraan Antre Panjang di Lintas Meulaboh-Nagan Raya

Laporan Dedi Iskandar | Nagan Raya

SERAMBINEWS.COM, SUKA MAKMUE-Antrean panjang kendaraan roda dua, empat hingga truk di lintasan Meulaboh-Jeuram tepatnya di kawasan Leupee, Kecamatan Kuala, Nagan Raya hingga Kamis (2/2/2017) siang masih terus memanjang mencapai satu kilometer.

Hal ini terjadi stelah ratusan kendaraan yang mengangkut massa bertolak untuk menghadiri kampanye akbar perdana pasangan calon gubernur/wakil gubernur Aceh Muzakir Manaf-TA Khalid, berlangsung di Lapangan Bolakaki Leupee, Kecamatan Kuala.

Sejumlah petugss kepolisian dari Polres Nagan Raya bersama Satgas Partai Aceh juga terlihat di lokasi antrean, guna mengatur arus lalulintas.

Sesuai jadwal, kampanye akbar Mualem-TA Khalid di Nagan Raya ini dimulai sekitar pukul 14.00 WIB dan kabarnya akan dihadiri oleh sejumlah tokoh politik nasional lainnya.

Panelis Diduga tak Netral, Panwas Surati KIP

* Ekses Debat Cawalko Banda Aceh

BANDA ACEH - Satu dari tiga panelis debat publik calon wali kota dan wakil wali kota Banda Aceh diduga tidak netral dalam memberikan argumen terhadap penampilan kandidat saat berdebat. Hal ini mengemuka bukan saat berlangsungnya debat, melainkan ketika menjadi narasumber pada salah satu televisi nasional yang mengulas tentang debat yang berlangsung pada 24 Januari itu.

Panelis dimaksud adalah Suraiya Kamaruzzaman ST. Terhadap ucapannya yang dinilai melanggar kode etik panelis tersebut, Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Banda Aceh menyurati Komisi Independen Pemilihan (KIP) Banda Aceh agar mempertimbangkan kelayakan dan kepatutan Suraiya untuk dijadikan kembali sebagai panelis dalam debat tahap dua.

Debat tersebut, menampilkan dua pasangan kandidat, yaitu calon nomor urut 1, Illiza Sa’aduddin Djamal-Farid Nyak Umar dan pasangan calon nomor urut 2, Aminullah Usman-Zainal Arifin.

“Iya benar, kami sudah layangkan surat rekomendasi, bukan istilahnya untuk ditindaklanjuti pada pelanggaran pidana, bukan. Kalau bisa ya menjadi catatan dan perhatian KIP agar untuk debat kedua pada tanggal 6 Februari 2017, mohon dipertimbangkan kelayakan panelis tersebut,” kata Ketua Panwaslih Banda Aceh, Drs Sabirin MD kepada Serambi di Banda Aceh, Rabu (1/2).

Berdasarkan penelusuran Serambi, pernyataan Suraiya yang dinilai melanggar independensi tersebut adalah ketika ia menjawab pertanyaan tentang gesture (bahasa tubuh) para kandidat saat berdebat. “Kalau pasangan nomor urut 1, relasi antara pasangan mereka, itu gesture kerja samanya sangat terlihat, kompak dan menarik gitu. Pasangan 2 belum sepenuhnya, kalau saya melihat cara mereka membagi jawaban. Kalau pasangan satu saya lihat mereka menyiapkan dan melengkapi: Anda ini, saya itu, dan ketika masuknya itu smooth (mulus). Tapi kalau pasangan satunya, belum habis, ada yang mau ditambahin, kesannya seperti itu. Ini pandangan saya personal, tentu saja setiap orang bisa memandang macem-macem. Tetapi tadi malam saya memandangnya seperti itu.”

Berdasarkan kajian dan laporan yang diterima dari masyarakat, Sabirin menyatakan bahwa disinyalir Suraiya Kamaruzzaman bertindak tidak netral. “Panelis itu kan sama dengan hakim, sangat-sangat mulia posisinya. Jadi, tidak perlu komentar sana-sini, bagus si pulan bagus si pulen. Itu yang komentar kalau kita lihat acara di pusat ada pakar masing-masing yang mengulas debat itu,” ujarnya.

Terkait laporan tersebut, Komisioner KIP Banda Aceh, Indra Milwady, mengaku sudah menerima surat rekomendasi dari Panwaslih Banda Aceh. Ia katakan, persoalan tersebut sudah dievaluasi dan diperingatkan pihaknya. “Panelis harus independen dan tidak boleh memberikan penilaian. Walaupun memang sudah selesai acara, tapi ini masalah etik saja,” imbuhnya.

Mengenai rekomendasi yang disampaikan panwaslih yang meminta agar dievaluasi keterlibatan Suraiya pada debat kedua, Indra mengatakan bahwa panelis debat tahap dua berbeda dengan tahap pertama. “Kita memang sudah menyiapkan panelis enam orang. Tiga untuk debat pertama dan tiga lagi untuk debat kedua. Jadi, memang tidak kita pakai lagi,” ungkap dia.

Bantah memihak
Terpisah, Suraiya Kamaruzzaman yang dihubungi Serambi kemarin sore membantah bahwa ia memihak kepada salah satu kandidat dalam memberikan pernyataan saat tampil sebagai narasumber di salah satu televisi nasional, 24 Januari lalu.

Kendati demikian, ia katakan bahwa jika ada pihak yang menilai lain, itu di luar kemampuan dirinya. “Saya tahu posisi kerja saya. Kita tidak bisa mengontrol cara orang lain menilai kita. Yang penting, kita berjalan sesuai role,” kata dosen Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala yang juga aktivis perempuan ini. (mas)

Isu JKA Dominasi Debat

Suasana Debat Publik Pilkada Aceh yang disiarkan secara langsung pada salah satu televisi swasta nasional di Gedung Amel Convention Halll, Banda Aceh, Selasa (31/1). Debat ini diikuti oleh enam pasangan cagub/cawagup Aceh yang akan bertarung dalam Pilkada serentak pada 15 Februari 2017 mendatang. SERAMBI/BUDI FATRIA

* Dua Paslon Saling Klaim

BANDA ACEH - Debat kandidat terakhir antarcalon gubernur (cagub)/calon wakil gubernur (cawagub) Aceh di Amel Convention Hall, Banda Aceh, Selasa (31/1) siang berlangsung alot dan meriah. Sejumlah isu mencuat dalam debat yang disiarkan langsung oleh salah satu televisi swasta nasional itu.

Dari beberapa isu yang mencuat, isu tentang Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) paling menyedot perhatian para hadirin yang menyaksikan langsung debat tersebut. Persoalan itu mengemuka saat cagub Aceh nomor urut dua, Zakaria Saman atau Apa Karya mengajukan pertanyaan kepada cagub Aceh nomor urut enam Irwandi Yusuf, dalam segmen tanya, jawab, tanggap, dan tanggap.

Apa Karya tampaknya tak menerima jika program JKA diklaim milik atau dicetuskan Irwandi Yusuf saat menjabat Gubernur Aceh periode 2007-2010. Menurut Apa Karya, program itu lahir berkat inisiasi dirinya bersama beberapa tokoh perdamaian Aceh dari luar Indonesia, sebelum penandatanganan MoU Helsniki.

“Bapak Irwandi Yusuf, baru-baru ini gencar di Aceh soal JKA, katanya (JKA) dengan bapak, kapan JKA itu lahir, siapa yang buatnya? Apa bukan saya yang duluan?” tanya Apa Karya, disambut tepuk tangan peserta yang hadir.

Seperti biasa, sosok Apa Karya bagaikan magnet dalam debat kandidat. Apa yang dia ujarkan memantik tawa dan tepuk tangan peserta debat.

Irwandi kemudian menjawabnya dengan santai atas pertanyaan tersebut. “Yang terhormat Apa Karya. JKA itu saya yang cetuskan pada tahun 2010, saya ada mendengar di kampanye (Anda) mengatakan, bahwa JKA itu Anda yang bikin sebelum MoU atau sesudah MoU, dengan menyampaikan pesan kepada Martti Ahtisaari,” cetus Irwandi.

Ia jelaskan bahwa anggapan itu salah, kabar itu tidak benar, lalu Irwandi meminta Apa Karya tidak mengada-ada soal itu dalam tiap kampanyenya. “Itu hoax Apa Karya, tidak benar. Oleh karena itu, janganlah dalam kampanye mengarang-ngarang cerita. Rakyat Aceh sudah pintar, tahu mana yang salah, mana yang benar, demikian,” ujar Irwandi Yusuf.

Jawaban itu kemudian kembali ditanggapi Apa Karya. Menurutnya, jelang penandatanganan MoU Helsinki 2005 silam, mantan ketua Aceh Monitoring Mission (AMM), Pieter Feith menjalin komunikasi dengan Apa Karya yang saat itu sedang berada di hutan. Saat itulah, menurut Apa Karya, dirinya menyampaikan persoalan jaminan kesehatan itu agar kemudian diperjuangkan bagi masyarakat Aceh, apalagi pascadamai terwujud akan banyak eks kombatan GAM yang akan berobat.

“Kemudian hal itu dibilang ke Jakarta, Jakarta kemudian bilang ke gubernur saat itu Mustafa Abubakar dan ketua DPRA Sayed Fuad Zakaria. Beliau buat dokumen itu, kemudian ketua DPRA naik Pak Hasbi Abdullah, beliau yang teken, apakah waktu sudah teken itu saya yang punya, orang lain punya, atau orang Aceh punya,” sebut Apa Karya.

Secara tidak langsung, Apa Karya menjelaskan bahwa program jaminan kesehatan itu awalnya permintaan atau inisiasi dirinya yang kemudian menjadi perbicangan dan perjanjian dengan Pemerintah Indonesia, lalu direalisasi setelah perdamaian.

Mendengar penjelasan Apa Karya itu, Irwandi tak tinggal diam, ia yang masih diberi kesempatan langsung menanggapi. Menurutnya, apa yang disampaikan Apa Karya soal permintaan atau komunikasi dirinya dengan Pieter Feith terkait jaminan kesehatan bagi masyarakat Aceh, tidak pernah ia dengar sebelumnya.

Ia jelaskan, JKA itu murni idenya, oleh karena itu Irwandi menuding Apa Karya sudah melakukan pembohongan publik terhadap persoalan tersebut. “JKA itu idenya dari saya, tapi yang melakukannya legislatif dan eksekutif. Tanpa persetujuan legislatif nggak bisa eksekutif melakukannya, waktu itu legislatif didominasi PA, partai saya waktu itu, maka saya pun lancar memberlakukan JKA. Jadi demikian, mudah-mudahan sejarah tidak salah,” pungkas Irwandi Yusuf.

Pertanyaan yang sama juga ditanyakan calon wakil gubernur Aceh nomor urut lima, TA Khalid kepada Apa Karya. Pertanyaan itu ditujukan lantaran, menurut TA Khalid, debat antara Apa Karya dan Irwandi Yusuf terkait JKA tidak tuntas. Jawaban Apa Karya tetap sama, ia mengklaim JKA itu lahir di Aceh berkat inisiasi dirinya sebelum perdamaian. “Meunyo hana disetujui le Jakarta, meunyo hana lon kheun ‘e watei di gle, meuhan tan. Bek keubue punya susu lembu punya nama/Kalau tidak disetujui oleh Jakarta, kalau tidak saya utarakan saat di gunung, mana pernah ada. Janganlah kerbau punya susu, lembu punya nama,” pungkas Apa Karya.

Debat untuk kali ketiga ini dihadiri sejumlah wajah baru, di antaranya Adnan Ganto (Penasihat Menteri Pertahanan Bidang Ekonomi), Mayjen TNI (Purn) Djali Yusuf (mantan Pangdam Iskandar Muda), dan Mayjen TNI (Purn) Chairawan (mantan Danrem Lilawangsa). (dan)

Ahok Minta Maaf kepada KH Ma'ruf Amin

Gubenur DKI Jakarta non aktif Basuki Tjahaja Purnama atau yang biasa disapa Ahok mengikuti persidangan perdana kasusnya di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Jakarta, Selasa (13/12/2016). Ahok diajukan ke pengadilan terkait dugaan penistaan agama yang dilakukannya dalam sebuah acara di Kepulauan Seribu beberapa waktu silam. TRIBUNNEWS/CNN

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyatakan permintaan maaf kepada Ketua MUI Ma'ruf Amin. Dia juga menegaskan tidak akan melaporkan Ma'ruf Amin.

"Saya meminta maaf kepada KH Ma'ruf Amin apabila terkesan memojokkan beliau," kata pria yang akrab disapa Ahok itu dalam keterangan tertulisnya, Rabu (1/2/2017).

Menurut Ahok, meski jaksa menghadirkan Ma'ruf Amin sebagai Ketua Umum MUI, dia mengakui bahwa Ma'ruf juga sesepuh NU.

"Dan saya menghormati beliau sebagai sesepuh NU, seperti halnya tokoh-tokoh lain di NU, Gus Dur, Gus Mus, tokoh-tokoh yang saya hormati dan panuti," ujarnya.


surat permintaan maaf

Dia juga menegaskan bahwa apa yang terjadi kemarin merupakan proses yang ada dalam persidangan.

"Saya sebagai terdakwa sedang mencari kebenaran untuk kasus saya," katanya.

Terkait informasi telepon SBY ke Kiai Ma'ruf pada 7 Oktober, kata Ahok, hal itu adalah urusan penasihat hukumnya.

"Saya hanya disodorkan berita liputan6.com tanggal 7 Oktober, bahwa ada informasi telepon SBY ke Kiai Ma'ruf, selanjutnya terkait soal ini saya serahkan kepada penasihat hukum saya," ujarnya.

Dia menegaskan kembali bahwa saksi yang dilaporkan pihaknya ke polisi adalah saksi pelapor.

Pemkab Simeulue Diminta Bentuk Forum Maritim

Laporan Sari Muliyasno I Simeulue

SERAMBINEWS.COM, SINABANG - Perwakilan khusus Pemerintah RI untuk Internasional Maritim Organization (IMO) berkunjung ke Kabupaten Simeulue selama dua hari, Selasa hingga Rabu (1/2/2017).

Kedatangan rombongan yang diketuai oleh DR Marsetio MM ke wilayah kepulauan itu, selain kunjungan lapangan juga melakukan pertemuan silaturahmi dengan jajaran Pemkab Simeulue.

Dalam pertemuan tatap muka dengan jajaran Pemkab Simeulue, Marsetio, yang juga mantan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) itu, menyebutkan bahwa wilayah Simeulue ini belum diexplor dan perlu dikelola dengan baik.

"Pemda Simeulue perlu berbenah, jangan banyak berdiam diri karena itu mari tingkatkan kemaritiman dengan membentuk forum maritim di Simeulue," ujar Marsetio di hadapan jajaran Pemda Simeulue dan juga para Muspida plus.

Sementara itu, Sekda Simeulue Drs Naskah Bin Kamar, mewakili Plt Bupati Simeulue, pada kesempatan itu menyatakan rasa terimakasih atas kunjungan rombongan ke Simelue dan telah memaparkan tentang ilmu kemaritiman.

Di hadapan Marsetio, Sekda Naskah mengakui kalau daerah ini masih tertinggal, dari segi sumber daya manusia (SDM) juga masih kurang.

553 Personel Gabungan Amankan Kampanye Akbar di Aceh Timur

Kapolres Aceh Timur, AKBP Rudi Purwiyanto

Laporan Seni Hendri | Aceh Timur

SERAMBINEWS.COM, IDI - Pengamanan kampanye akbar pasangan calon bupati dan wakil bupati Aceh Timur Ridwan Abubakar (Nek Tu) dan Tgk Abdul Rani (Polem) pada Rabu (1/2/2017) besok akan dikawal 553 personel gabungan terdiri dari TNI, Polri, BKO Brimob Polda Sumsel, Brimob Aramia, Satpol PP, dan Dishub Aceh Timur.

“Sekitar 553 personel gabungan turut mengamankan pelaksanaan kampanye terbuka paslonbup dan cawabup Aceh Timur,” ungkap Kabag Ops Polres Aceh Timur, Kompol Rusman Sinaga dalam rapat koordinasi tentang pengamanan pelaksanaan kampanye terbuka panlonbup dan cawabup Aceh Timur, dengan intansi terkait di Aula Polres.

Selain membahas tentang pengamanan, rapat koordinasi itu juga dibahas tentang pengaturan lalu lintas.

Kabag Ops menyebutkan, kendaraan massa pendukung cabup dan cawabup Aceh Timur Nek Tu-Polem yang dari arah Barat (Kecamatan Madat sampai Idi Rayeuk) telah disediakan parkir di halaman gedung Idi Sport Center (ISC).

Sedangkan, kendaraan massa pendukung dari arah Timur (Kecamatan Birem Bayeun-Idi Rayeuk) telah disediakan tempat parkir di ruas jalan masuk Puspemkab Aceh Timur.

“Hal ini dilakukan agar tidak mengganggu arus lalu lintas di jalan Nasional Medan-Banda Aceh,” jelas Kabag Ops.

Sesuai jadwal kampanye akbar yang telah ditetapkan oleh KIP Aceh Timur, jelas Kabag Ops, yaitu Rabu (1/2/2017) merupakan jadwal kampanye paslonbup dan cawabup nomor urut 1 yakni Ridwan Abubakar (Nek Tu) dan Tgk Abdul Rani (Polem).

Sedangkan, Senin (6/2/2017) merupakan jadwal kampanye akbar paslonbup dan cawabup Aceh Timur nomor urut 2 yakni H Hasballah HM Thaib (Rocky) dan Syahrul bin Syamaun (Linud).

Sedangkan lokasi kampanye akbar telah ditetapkan di Lapangan Pusat Pemerintahan Kabupaten (Puspemkab) Aceh Timur, di Gampong Titi Baro, Kecamatan Idi Rayeuk. (*)

Abusyiek Terima Dukungan dari Partai Atjeh Hijau

Presiden Partai Atjeh Hijau, Zahrul SH membacakan surat dukungan kepada Paslon Bupati dan Wakil Bupati Pidie Periode 2017-2022 Roni Ahmad-Fadhlullah TM Daud ST di Gampong Puuk Aree, Kecamatan Delima, Pidie, pada Minggu (29/1/ 2017).

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH -- Calon Bupati Pidie, Roni Ahmad Ahmad alias Abusyiek menerima dukungan dari pengurus Partai Atjeh Hijau (PAH)--partai yang telah terbentuk dan dideklarasikan beberapa tahun lalu.

Dukungan politik untuk pertama kali kepada calon kandidat yang bertarung dalam Pilkada 2017 oleh partai yang didominasi para pegiat lingkungan itu disampaikan Presiden PAH, Zahrul SH di Gampong Puuk Aree, Kecamatan Delima, Pidie, pada Minggu (29/1/ 2017) .

Dalam kesempatan itu, Zahrul juga membacakan surat dukungan yang dihadiri langsung Abusyiek yang turut disaksikan oleh ketua dan beberapa unsur tim pemenangan Paslon tersebut.

Zahrul mengatakan, Partai Atjeh Hijau telah memutuskan dan selanjutnya menetapkan untuk memberi dukungan politik secara penuh dan memenangkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie Periode 2017-2022 Nomor urut 2 atas nama Roni Ahmad-Fadhlullah TM Daud ST.

Dikatakan, sebagai salah satu elemen politik, Partai Atjeh Hijau menyatakan dan memastikan untuk terlibat aktif dan partisipatif pada momentum Pilkada Aceh 2017.

Zahrul menambahkan, penentuan dukungan dilakukan melalui serangkaian proses penilaian dan analisis objektif dan terukur yang menitikberatkan pada keberpihakan para masing- masing Paslon terhadap upaya perlindungan, pelestarian lingkungan hidup serta pemanfaatan sumber daya alam Aceh.

Selain itu, kata Zahrul, juga dilakukan penilaian dan analisa terukur setentang rekam jejak serta visi misi yang diusung oleh masing-masing pasangan calon kepala daerah berkaitan isu-isu seperti penghormatan HAM, ekonomi kerakyatan, kesetaraan akses, termasuk perlidungan untuk para dissabilitas, hak dan penguatan peran perempuan, ruang ramah anak serta percepatan pengakuan secara penuh akan kedaulatan masyarakat adat Aceh. (*)

Siapa Firza Husein yang Mendadak Heboh?

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - NAMA Firza Husein mendadak melejit. Perempuan yang kerap tampil cantik dengan jilbab menutup auratnya ini, pada 2 Desember 2016 lalu ditangkap polisi bersama sembilan tokoh lain dengan tuduhan makar.

Yang menghebohkan lagi, Selasa (31/1/2017) siang mendadak beredar babar bahwa Firza ditangkap polisi di kediamannya, kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur.

Penangkapan Firza tak lama setelah beredar rumor di dunia maya yang menggosipkan Firza memiliki kedekatan dengan Imam Besar FPI Rizieq Shihab yang kemudian dibantah pihak FPI dan juga Firza.

Firza Husein adalah salah satu dari 10 tokoh yang ditangkap atas tuduhan makar menjelang aksi damai 2 Desember 2016 di kawasan Monumen Nasional. Firza dituntut dengan pasal 107 jo 110 KUHP jo 87 KUHP (makar).

Firza Husein dikenal sebagai Ketua Solidaritas Sahabat Cendana (SSC). Firza ditangkap di Hotel San Pasific Jakarta Rabu, (2/12/2016) pada pukul 16.30 WIB.

Ia mengaku menjadi seorang pengagum berat Soeharto, mantan Presiden RI Ke-2 yang terkenal dengan julukan Bapak Pembangunan Indonesia ini.

Tak sampai 24 jam setelah ditangkap, Firza Husein diperbolehkan pulang dan tidak ikut ditahan seperti 3 aktivis lainnya.

Dana Makar

Beberapa waktu lalu Kapolda Metro Jaya Irjen Mochamad Iriawan mengatakan, Ketua Yayasan Solidaritas Sahabat Cendana, Firza Husein, berperan sebagai pengumpul dana makar.

"Sudah dijelaskan, kita ambil (tangkap) malam itu, Firza ada aliran dana," ujar Irjen Iriawan

Menurut Irjen Iriawan, Firza salah satu pemegang dana untuk menyediakan mobil komando.

Sebelumnya, Ahmad Dhani juga menyatakan, ia sempat dimintai Firza menyumbang uang untuk mobil komando.

Namun, mobil komando itu akhirnya batal dibayar oleh Dhani karena sudah ada yang membayar.
Baca: Tuduhan Makar, Ahmad Dhani: Saya Datang ke Universitas Bung Karno Atas Undangan Firza

Rencananya, Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab akan berorasi di mobil itu.

Tommy Soeharto

Mengenai status Firza sebagai Ketua Solidaritas Sahabat Cendana (SSC), membuat kubu Cendana berang.

Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto melalui kuasa hukumnya, Cynthia Sutrisno, mengatakan Tommy Soeharto bukan sebagai pemilik atau pendiri Yayasan SSC yang dipimpin Firza Husein.

Justru Cynthia Sutrisno menunggu itikad baik dari Firza Husein untuk menjawab somasi pertama terkait pencatutan nama Tommy Soeharto.

Cynthia menyatakan jika somasi pertama tidak dijawab, pihaknya akan berdiskusi guna menyiapkan teguran kedua kepada Firza Husein, yang menuding Tommy sebagai pemilik Yayasan Solidaritas Sahabat Cendana.

"Kami sudah mengirimkan somasi pertama pada 20 Desember 2016. Kami memberikan teguran untuk tidak membawa nama klien kami dalam sebuah yayasan," kata Cynthia saat dihubungi dari Jakarta, Selasa.

Ia menambahkan, "Kami tunggu jawabannya. Jika tidak melalui kuasa hukum, silakan Firza sendiri yang menjawab secara pribadi."

Cynthia menjelasakan dua hal utama pada somasi yang dilayangkan tim kuasa hukum Tommy, Erwin Kallo & Co, pada 20 Desember 2016 adalah klarifikasi pernyataan Firza yang tidak benar dengan menyebut Tommy sebagai pemilik Yayasan Solidaritas Sahabat Cendana.

Selain itu, kuasa hukum Tommy juga meminta Firza tidak menggunakan nama, foto dan menyebarkan informasi dengan mencatut nama Tommy untuk kepentingan apapun.

"Mas Tommy sama sekali tidak mengetahui. Sebenarnya Mas Tommy tidak mau ribet seperti ini, tapi ini merugikan klien kami," kata dia.

Cynthia juga memastikan bahwa kliennya sama sekali tidak terlibat dan tidak mengetahui dengan kasus makar yang menjerat Firza dan sejumlah tokoh antara lain Kivlan Zen, Ratna Sarumpaet, Ahmad Dhani, Sri Bintang Pamungkas dan Rachmawati Sukarnoputri. (dennis destriawan/theresia felisiani)

Hakim Tegur Pengacara Ahok agar Tidak Membentak Saksi

Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjalani sidang lanjutan kasus dugaan penodaan agama di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (31/1/2017). Sidang kedelapan tersebut masih mengagendakan mendengarkan keterangan lima saksi dari pihak Jaksa Penuntut Umum.

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA — Seorang kuasa hukum Basuki Tjahaja Purnama, Fifi, mencecar saksi pelapor Ibnu Baskoro dalam persidangan kasus dugaan penodaan agama. Sebab, keterangan Ibnu dalam berita acara pemeriksaan (BAP) sering berbeda di beberapa poinnya.

Contohnya, dalam BAP, Ibnu mengaku menerima laporan dari warga pada 28 September 2016 tentang Ahok yang menyebut Al-Maidah ayat 51 di Kepulauan Seribu. Itu merupakan awal mula Ibnu mengetahui kejadian tersebut.

Padahal, dalam sidang, Ibnu mengaku pertama kali tahu dari diskusi di Masjid Darusallam, Kota Wisata, pada 6 Oktober 2016.

"Yang benar yang mana?" tanya Fifi, dengan nada bicara tinggi kepada Ibnu, dalam persidangan yang digelar PN Jakarta Utara di Kementerian Pertanian, Ragunan, Selasa (31/1/2017).

Selain itu, kata Fifi, BAP menyatakan lbnu menerima laporan dari warga sekitar pukul 11.00 WIB. Padahal, Pemprov DKI baru mengunggah video pidato Ahok ke akun YouTube sekitar pukul 12.38 WIB.

"Apa ada penampakan lagi pukul 11.00?" tanya Fifi.

"Ya, saya tetap berpendirian dan saya tetap meyakini bahwa tanggal 6 Oktober itu benar adanya. Tanggal 28 sampai jamnya saya sudah lupa," jawab Ibnu.

Fifi juga mempersoalkan isi BAP Ibnu yang menyebutkan tidak mengenal siapa saja orang yang ada dalam video pidato Ahok.

Padahal, di poin lain dalam BAP itu, Ibnu menyebutkan orang yang ada dalam video adalah warga, muspida, anggota DPRD DKI, camat, lurah, dan bupati.

Ibnu mengatakan, dia mengetahui hal itu karena Ahok sempat menyebut jabatan mereka dalam video. Hanya saja, Ibnu memang tidak hafal siapa saja nama orang tersebut. Ibnu pun bertanya kepada Fifi apakah perlu diputarkan kembali video pidato Ahok.

"Kan Anda yang lihat video kok tanya saya?" ujar Fifi.

"Ya sudah kalau enggak boleh lihat, saya tetap pada pernyataan saya itu," kata Ibnu.

Majelis hakim sempat menegur Fifi agar tidak membentak Ibnu dalam persidangan.

"Tolong Saudara jangan membentak," ujar hakim.

"Baik," jawab Fifi.

Setelah itu, Fifi melanjutkan pertanyaan dengan nada bicara yang lebih rendah.

Apa Karya Tanyakan JKA, Ini Jawaban Irwandi Yusuf

Pasangan cagub/cawagub Aceh, Zakaria Saman-T Alaidinsyah tampil dalam debat kandidat terakhir di Amel Convention Hall, Banda Aceh, Selasa (31/1/2017).

Laporan Subur Dani | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Debat kanididat terakhir calon gubernur (cagub) Aceh yang berlangsung di Amel Convention Hall, Banda Aceh, Selasa (31/1/2017) berlangsung alot dan meriah.

Beberapa isu mencuat dalam debat tersebut, salah satunya adalah isu Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), program yang pernah dilakukan oleh mantan gubernur Aceh, Irwandi Yusuf pada periode 2007-2012.

Pertanyaan soal JKA itu ditanyakan oleh cagub Aceh nomor dua, Zakaria Saman atau Apa Karya kepada Irwandi Yusuf.

"Bapak Irwandi yusuf, baru baru ini gencar di Aceh soal JKA, katanya (JKA) dengan bapak, kapan JKA itu lahir, siapa yang buatnya? apa saya dulu?," tanya Apa Karya, disambut tepuk tangan peserta yang hadir.

Irwandi pun tampak santai menjawab pertanyaan tersebut.

"Apa Karya, JKA itu saya yang cetuskan tahun 2010, saya ada mendengar di kampanye mengatakan, bahwa JKA itu anda yang bikin sebelum MoU atau sesudah MoU, dengan menyampaikan pesan kepada Martti Ahtisaari," cetus Irwandi.

"Itu hoax Apa Karya, itu hoax tidak benar. Oleh karena itu janganlah dalam kampanye mengarang-ngarang cerita, rakyat Aceh sudah pintar, tahu mana yang salah mana yang benar, demikian," pungkas Irwandi Yusuf. (*)

Di Lokasi Kampanye, Pasangan Illiza-Farid Gelar Zikir Akbar

Kandidat Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa'aduddin Djamal duduk bersama massa dan zikir bersama di lokasi kampanye di depan stadion H Dimoertala, Lampineung, Banda Aceh, Minggu (29/1/2017)

Laporan Subur Dani | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Kampanye akbar pasangan wali kota/wakil wali kota Banda Aceh, Illiza Sa'aduddin Djamal - Farid Nyak Umar yang sedang berlangsung di depan Stadion H Dimoertala, Lampineung, Banda Aceh, Minggu (29/1/2017) tampak berbeda dengan kampanye kandidat lainnya.

Dalam kampanye pasangan nomor urut satu ini, turut dilaksanakan zikir akbar yang dipimpin oleh Ustaz Said Khualid. Massa dalam jumlah besar yang hadir, ikut zikir bersama-sama, mereka duduk bersila di bawa tenda yang disediakan panitia.

Selain zikir, kampanye ini juga akan diisi tausiah oleh dai kondang ibu kota, Ustaz Ahmad Alhabsyi. Dijadwalkan, di lokasi kampanye sebentar lagi juga akan dilaksanakan shalat Ashar berjamaah.

Sementara orasi politik akan dilakukan setelah shalat, selain Illiza-Farid, orasi politik juga akan menghadirkan Walikota Surabaya, Tri Rismaharini. (*)

Muzakir Manaf - TA Khalid Diarak Naik Kuda Ke Stadion Kutacane

Cagub/cawagub Aceh, Muzakir Manaf-TA Khalid, diarak naik kuda di Pulonas menuju lokasi kampanye Akbar di Stadion Haji Shahadat Kutacane, Minggu (29/1/2017).

Laporan Asnawi Luwi | Aceh Tenggara

SERAMBINEWS.COM, KUTACANE - Calon Gubernur/ calon Wakil Gubernur Aceh, Muzakir Manaf-TA Khalid diarak naik kuda dari Posko Pemenang di Pulonas menuju lokasi kampanye Akbar di Stadion Haji Syahadah Kutacane, Minggu (29/1/2017).

Rombongan Muzakir Manaf diarak naik kuda sejauh 500 meter oleh pendukungnya.

Pantauan Serambinews.com, rombongan Muzakir Manaf disambut dengan selawat dan dipeseujuek dan diarak oleh ribuan massa pendukung dan pengusung Paslon Gubernur/Wagub Aceh, Muzakir Manaf-TA Khalid periode 2017-2022.

Acara peusijuek itu dihadiri Calon Bupati/Wabup Agara, Ali Basrah-Denny Febrian Roza.(***)

Massa Illiza-Farid Shalat Ashar Berjamaah di Lokasi Kampanye

Massa pendukung Illiza-Farid, melaksanakan shalat Ashar berjamaah di lokasi kampanye akbar pasangan ini, di depan stadion H Dimoertala, Lampineung, Banda Aceh, Minggu (29/1/2017).

Laporan Subur Dani | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Massa pendukung pasangan wali kota/wakil wali kota Banda Aceh, Illiza-Farid, melaksanakan shalat Ashar berjamaah di lokasi kampanye akbar, depan stadion H Dimoertala, Lampineung, Banda Aceh, Minggu (29/1/2017).

Amatan Serambinews.com, shalat Ashar berjamaah dilaksanakan di bawah tenda tempat massa berkumpul.

Jamaah wanita tampak lebih mendominasi dibandingkan dengan jamaah laki-laki dalam shalat berjamaah tersebut.

Saat ini, massa kembali duduk rapi di depan pentas kampanye, di bawah tenda. "Selamat datang Wali Kota Surabaya, Ibu Risma Tri Rismaharini. Sebentar lagi kita akan dengar orasi dari beliau, mari sama-sama kita duduk rapi seperti semula," ujar panitia melalui pengeras suara. (*)

Apa Karya Goyang Beureunuen

Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Aceh nomor urut 2, Zakarya Saman alias Apa Karya dan H T Alaidinsyah menyampaikan orasi politik dihadapan massa pendukungnya di Lapangan Bolakaki Persimura Mutiara, Pidie, Kamis (26/1). SERAMBI/IDRIS ISMAIL

* Tak Lagi Mencalon jika tak Terpilih

SIGLI - Kampanye akbar pasangan calon gubernur/calon wakil gubernur (cagub/cawagub) Aceh nomor urut 2, Zakaria Saman atau Apa Karya dan Teuku Alaidinsyah berlangsung meriah di Lapangan Sepakbola Persimura Beureunuen, Kecamatan Mutiara Timur, Pidie, Kamis (26/1). Apa Karya mampu menggoyang Beureunuen saat menyampaikan orasi politiknya di hadapan puluhan ribu massa yang memadati lapangan di pinggir jalan nasional itu.

Suami Cut Rahmi ini mampu membuat massa tenggelam dalam gelak tawa saat mendengarkan orasi politiknya yang dominan dalam bahasa Aceh dibandingkan bahasa Indonesia. Terkadang Apa Karya menggunakan bahasa Inggris dan mengutip ayat-ayat Alquran.

Mengawali pidato politiknya, Apa Karya melemparkan pertanyaan kepada massa pendukungnya. “Ngon bahsa peu lon peugah haba kampanye? Peu ngon bahsa Aceh, bahsa Indonesia? Bahsa Inggris lon jeut bacut-bacut/Dengan bahasa apa saya berbicara dalam kampanye? Apa dalam bahasa Aceh, bahasa Indonesia? Bahasa Inggris saya bisa sedikit-sedikit),” kata Apa Karya yang disambut gemuruh tepuk tangan dan teriakan massa.

Menurut Apa Karya, sebenarnya dia bersama Teuku Alaidinsyah tidak berkeinginan mencalonkan diri jadi gubernur Aceh. Tapi, memperhatikan masyarakat Aceh yang hidup di desa banyak yang masih hidup di bawah garis kemiskinan, tinggal di rumah tidak layak huni, dan menjadi pengemis, maka fakta ini menggugah dirinya untuk mendaftarkan diri bisa memimpin Aceh. Makanya, terserah kepada masyarakat apakah bersedia memilih Apa Karya atau tidak.

“Sangat tasayangkan leu that ureung gasien laweut nyoe. Peu buet pemerintah provinsi dan kabupaten? Sigeutrek beh-sigeutrek beh. Nyoe meunyoe jadeh digelar kandidat lom akan kubuka abeh/Sangat disayangkan betapa banyak warga miskin belakangan ini. Apa kerja pemerintah provinsi dan kabupaten? Sekali lagi-sekali lagi ya. Apabila jadi digelar debat kandidat lagi, maka akan saya buka habis semua,” kata Apa Karya.

Mantan menteri Pertahanan Aceh Merdeka ini berseru, perlu diingat oleh semua masyarakat agar tidak terpengaruh oleh genderang politik yang tidak mampu direalisasikan. Contohnya sekarang, pemerintah belum mampu berbuat banyak untuk Aceh.

Dalam kampanyenya kemarin, Apa Karya tidak mengangkat program muluk-muluk jika terpilih menjadi gubernur Aceh periode 2017-2022. Malah apabila dirinya tidak terpilih menjadi gubernur, maka Apa Karya mangangkat dua tangan tidak akan mencalonkan diri lagi.

“Lon cukop sigoe mencalonkan diri, maka jieh neupike beuabeh le droneuh mandum. Meunyoe neujak u rumoh lon silakan, tanyoe ureung Aceh. Tapi, meunyeu neutanyong masalah politik, teubit/Saya cukup sekali mencalonkan diri, maka cobalah kalian pikirkan semua. Jika datang ke rumah saya, silakan saja karena kita orang Aceh. Tapi, kalau datang untuk menanyakan masalah politik, silakan ke luar,” kata Apa Karya.

Apa Karya menambahkan, jika dijanjikan satu kepala keluarga (KK) akan menerima satu juta rupiah setiap bulan, tetapi tidak mampu dilaksanakan karena tak ada uang, maka tidak perlu berjanji kepada masyarakat jika tak mampu merealisasikannya.

“Sijuta satu KK, kali 15 bulan lalu kali limong thon tan peng. Pajoh jalo toh kapai, raya cilet ngon pajoh nyan kon/Satu juta per KK, kalau dikali 15 bulan, dikali lima tahun, tidak ada uang. Makan sampan keluarkan kapal itu bukan?” kata Apa Karya disambut geerrr massa.

Menurut Apa Karya, jika ia terpilih jadi Gubernur Aceh, maka akan dia jalankan kemauan masyarakat Aceh sesuai kemampuannya. Bila kemauan orang Aceh tersebut tidak melanggar undang-undang dan hukum Allah Swt, ia juga berjanji jika menjadi Gubernur Aceh akan meminta diusut kembali dana untuk eks kombatan GAM Rp 650 miliar yang dikucurkan Pemerintah Aceh tahun 2013 melalui 11 Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA).

Dalam orasinya, Apa Karya mengklaim bahwa program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) justru berawal dari idenya yang disampaikan kepada pihak asing saat menjumpainya selagis masih berjuang di dalam hutan. Saat itu, 30 persen warga Aceh diserang penyakit, tapi mereka tak mampu mengobatinya.

Lalu, menurut Apa Karya, ia sampaikan kepada Dokter Zaini Abdullah dan Malik Mahmud yang kemudian disampaikan kepada Martti Ahtisaari (mediator perundingan RI dan GAM) yang kemudian menyampaikannya kepada Jakarta.

Pihak Jakarta, kata Apa Karya, kemudian menyambut program JKA dengan mengundang Penjabat Gubernur Aceh, Dr Mustafa Abubakar MSi untuk membahas masalah tersebut. “Dan, Mustafa Abubakar yang pertama membuat program JKA. Tapi JKA nyan ide lon/Program JKA itu ide saya,” tegas Apa Karya. (naz/c43/aya)