Tiba di Bandara Hong Kong, Ustaz Abdul Somad Dipulangkan ke Indonesia, Ada Apa ?

Umat Islam di Indonesia kini sedang menggandrungi Ustadz Abdul Somad Lc MA (40), seorang dai kondang yang jenaka.

Mereka yang menggandrungi Ustadz Somad, mendengarkan ceramahnya secara langsung dari mimbar maupun melalui media sosial.

Sangat mudah menemukan ceramah lengkap maupun potongan ceramah beliau pada situs berbagi video YouTube.

Dalam ceramahnya, pendakwah dan ulama asal Pekanbaru, Riau ini sering mengulas berbagai macam persoalan agama, khususnya kajian ilmu hadits dan Ilmu fikih.

Selain itu, ia juga banyak membahas mengenai nasionalisme dan berbagai masalah terkini yang sedang menjadi pembahasan hangat di kalangan masyarakat.

Ulasan yang cerdas dan lugas, ditambah lagi dengan keahlian dalam merangkai kata yang menjadi sebuah retorika dakwah, membuat ceramah Ustadz Somad begitu mudah dicerna dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan masyarakat.

Kajian-kajiannya yang tajam dan menarik membuat banyak orang suka ceramah atau tausiahnya.

Di tengah kesibukannya sebagai dosen Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru, Riau, Ustadz Somad kini harus keliling Indonesia menghadiri berbagai macam undangan.

Namun, baru-baru ini akun Instagram Ustaz Abdul Somad @ustadzabdulsomad menuliskan sebuah klarifikasinya yang tidak jadi mengisi tausiyah di Hong Kong, Sabtu (24/12/2017).

Dalam unggahan tersebut, Ustaz Abdul Somad mengunggah sebuah poster tentang acara tausiyahnya yang digelar di Hong Kong pada tanggal 24-25 Desember 2017.

Tak hanya mengunggah foto,Ustaz Abdul Somad juga menuliskan keterangannya bahwa dirinya sudah tiba di Hong Kong pada pukul 15.00 WIB.

Setelah itu, dia menceritakan bahwa dirinya saat keluar dari pintu pesawat langsung dihadang orang tak berseragam.

Orang tersebut meminta Ustaz Abdul Somad untuk menjelaskan identitasnya secara lengkap.

Setelah itu, Ustaz Abdul Somad mengaku dipulangkan ke Indonesia.


Begini klarifikasi Ustaz Abdul Somad :

"KLARIFIKASI TENTANG KUNJUNGAN KE HONGKONG"

1. Saya sampai di Hongkong pukul 15.00 WIB (jam tangan belum saya rubah)

2. Keluar dari pintu pesawat, beberapa orang tidak berseragam langsung menghadang kami dan menarik kami secara terpisah; saya, Sdr. Dayat dan Sdr. Nawir.

3. Mereka meminta saya buka dompet. Membuka semua kartu-kartu yang ada. Diantara yang lama mereka tanya adalah kartu nama Rabithah Alawiyah (Ikatan Habaib). Saya jelaskan. Di sana saya menduga mereka tertelan isu terorisme. Karena ada logo bintang dan tulisan Arab.

4. Mereka tanya-tanya identitas, pekerjaan, pendidikan, keterkaitan dengan ormas dan politik. Saya jelaskan bahwa saya murni pendidik, intelektual muslim lengkap dengan latar belakang pendidikan saya.

5. Lebih kurang 30 menit berlalu. Mereka jelaskan bahwa negara mereka tidak dapat menerima saya. Itu saja. Tanpa alasan. Mereka langsung mengantar saya ke pesawat yang sama untuk keberangkatan pukul 16.00 WIB ke Jakarta.

6. Kita hanya bisa berusaha dan berdoa. Qaddarallah, ada hikmah di balik itu semua.

7. Kepada sahabat-sahabat panitia jangan pernah berhenti menebar kebaikan di jalan da'wah.

8. Mohon maaf tidak terhingga buat sahabat-sahabat pahlawan devisa negara di Hongkong.

9. Semoga tulisan singkat ini mampu menjadi klarifikasi.

6 Rabiul Akhir 1439
24 Desember 2017
Abdul Somad

Sejauh ini  belum ada keterangan langsung dari Ustaz Abdul Somad kepada awak media.

Namun postingannya di Instagram mendapat banyak simpati dari warganet dan tetap mendoakan sang ustaz.

Bahkan tak sedikit yang memberi dukungan dan meminta ustaz abdul somad bersabar karena kejadian ini ada hikmahnya.

Berikut sejumlah komentar netizen di instagram:

yellow_sweet_lemon: Keren tadz ini nama nya allah swt lagi semakin meninggikan derajat pak ustad @ustadzabdulsomad ... karena kalau engga kenapa mereka takut banget kedatangan ustad.
ferdijasmin

Tetapkan UMP Rp 3,6 Juta, Sandi: Jalan Tengah Bagi Semua Pihak

Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menyebut 15 acuan yang menjadi dasar penetapan kenaikan UMP tahun 2018. Penetapan Rp 3,6 juta dianggap sebagai solusi jalan tengah bagi semua pihak.

"Kemarin kita ikhtiar, ingin sampaikan inovasi dan solusi baik untuk buruh dan juga dunia usaha yang sedang melemah ini," kata Sandi di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Rabu (1/11/2017).

Diakui Sandi, penetapan kenaikan UMP tersebut telah mempertimbangkan berbagai sisi dan aspek. Dirinya ingin menghadirkan program yang executable atau langsung bisa dijalankan.

"Dari serikat buruh bilang kenaikan UMP untuk memenuhi kebutuhan biaya hidup tinggi di Jakarta. Oleh karena itu kita harapkan dengan diturunkannya biaya belanja dan transportasi mampu menjadi solusi yang berkecukupan," jelas Sandi.

Sandi menambahkan, dirinya ingin menghadirkan solusi yang adil dan mampu mengakomodir kebutuhan pengusaha dan pekerjanya. Kendati demikian nilai penetapan UMP Rp 3,6 juta memiliki artinya masing-masing.

"Angka punya masing-masing posisi sendiri punya kewernangan untuk mengakomodir semua. Membantu kaum pekerja kami berusaha menurunkan biaya hidup mereka, di dunia usaha bisa diterima mampu menggerakkan dunia usaha tanpa ancaman PHK," imbuhnya.
(adf/nvl)

Pakar Hukum Pidana: Ketua MUI Punya Dasar Hukum Laporkan Kubu Ahok ke Bareskrim Polri

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ma'ruf Amin (tengah) hadir menjadi saksi di persidangan ke-8 sidang perkara dugaan penodaan agama dengan terdakwa Gubernur DKI Jakarta nonaktif, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang digelar oleh Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara di Auditorium Kementerian Pertanian (Kementan), Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa (31/1/2017).

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Kubu Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin dianggap memiliki dasar hukum untuk melaporkan calon Gubernur DKI Jakarta petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ke Bareskrim Polri.

Sebab, sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang penyadapan bahwa sadap menyadap merupakan kewenangan penyidik. Bila itu benar adanya, maka kubu Ahok telah melakukan pelanggaran.

"Berdasarkan UU ITE dan UU telemomunikasi juga cukup alasan saksi Kiai Ma'ruf Amin atau kuasa hukum melaporkan dugaan tindak pidana ke Bareskrim. Ahok dan kuasa hukum harus dapat diminta pertanggungjawaban karena perolehan info bahwa ada telepon SBY dan saksi. Hukum pidana fokus pada prosedur bukan konten sadapan,"ujar Pakar Hukum Pidana dari Universitas Padjajaran Romli Atmasasmita, Jumat (3/2/2017).

Dasar terdakwa penista agama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang mengaku memiliki rekaman percakapan antara Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia KH Ma'ruf Amin juga dipertanyakan

"Penashat hukum Ahok tahu ada telepon SBY dan Ketua MUI dari mana. Kita kan tahu penyadapan hanya boleh dilakukan oleh penyidik," ujar Romli

Dia pun mempertanyakan, kenapa jaksa penuntut umum yang menyidangkan Ahok hanya biasa diam, tidak mengklarifikasi asal-usul informasi yang didapat.

"Yang aneh mustinya jaksa penuntut umum mempertanyakan asal-usul informasi tesebut dan melaporkan ke Bareskrim pelanggaran hukum tersebut,"katanya.

Jaja Miharja Sakit Hati atas Perlakuan Ahok Kepada KH Ma’ruf Amin

Pedangdut senior Jaja Miharja.

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Pedangdut kenamaan Jaja Miharja bereaksi keras merespons peristiwa yang dialami Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Maruf Amin, saat menjadi saksi dalam sidang lanjutan perkara dugaan penistaan agama, Selasa (31/1/2017).

Jaja merasa tersinggung apabila orang yang sangat dihormatinya diperlakukan secara tidak patut.

Bahkan cenderung dipojokkan dengan sejumlah tudingan dari tim penasihat hukum Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

"Gua sakit hati kalau kiai gua diginiin. Dia yang ngajarin gua ngaji," ujar Jaja di Kantor MUI, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (3/2/2017).

Sikap Ahok yang dinilainya buruk menyebabkan dirinya mengimbau masyarakat DKI Jakarta untuk tidak memilihnya sebagai gubernur.

"Saya sebagai orang Betawi, orang paling tua di Betawi, udah deh gak usah nusuk die (coblos Ahok). Paham," katanya.

Jaja menambahkan, seharusnya Ahok bisa lebih menjaga ucapannya menjelang Pilgub DKI Jakarta yang akan digelar pertengahan Februari mendatang.

Agar pembicaraan yang sifatnya sensitif tidak membuat panas suhu politik di Jakarta.

"Iya, Ayah (panggilan akrab Jaja) kan orang Islam juga, turut prihatin dong," ungkapnya.

Jaja Mihardja turut hadir dalam pertemuan sejumlah organisasi masyarakat (ormas) Islam di gedung MUI, siang tadi.

Kedatang mereka bertujuan untuk menyampaikan sikap guna menanggapi kejadian yang dialami Maruf Amin. (Rangga Baskoro)

Perwira Polda Digerebek saat Ngamar Bersama Polwan Cantik Tanpa Busana

SERAMBINEWS.COM - Seorang perwira menengah Polda Lampung berpangkat Ajun Komisaris Besar berinisial FI digerebek saat bersama seorang polisi wanita (polwan) Inspektur Dua berinisial AN, di Hotel Pop, Senin (30/1) sekitar pukul 11.30 WIB.

Penggerebekan dilakukan oleh suami AN, yang juga anggota polisi Inspektur Dua berinisial D.

D menggerebek istrinya didampingi anggota Provost Polda Lampung.

Pada saat digerebek, FI dalam keadaan tak berbusana yang ditutupi selimut. Sedangkan AN masih mengenakan pakaian.

Adanya penggerebekan ini diungkapkan kerabat DO berinisial AS.

AS mengatakan, keponakannya sudah melaporkan peristiwa tersebut ke Propam dan ke Direktorat Reserse Kriminal Umum dengan pasal perzinahan.

Wakapolda Lampung Brigjen Bonifasius Tamboi, saat dihubungi Tribun, tidak membantah maupun membenarkan peristiwa tersebut.

"Saya no comment-lah soal itu. Pokoknya no comment, saya tidak mau berkomentar soal itu," kata pria yang akrab disapa Boni ini.

Saat ditanya laporan Ipda D, suami dari AN, ke Polda Lampung pada Senin lalu, Boni mengaku proses hukum terhadap laporan tersebut tetap berjalan.

"Laporan tetap diproses, dan masih berjalan," pungkas Boni.


Direktur Kriminal Umum Polda Lampung Kombes Heri Sumarji, yang ditemui di Polda Lampung, juga enggan berkomentar perihal laporan dugaan perzinaan AN dengan perwira menengah Polda.

"Saya tidak mau berkomentar, saya lagi puasa berkomentar," ujarnya berseloroh.

Ketika ditanyakan tentang proses laporan tersebut, Heri memastikan, proses hukum atas laporan tersebut akan tetap berjalan. "Ya tetap kita proses laporan itu," tegasnya.

Kabid Propam Polda Lampung Kombes Anton S, yang beberapa kali dihubungi Tribun, Selasa (31/1) malam, tidak memberikan respons meskipun ponselnya dalam keadaan aktif.

Pesan singkat yang dikirim Tribun sekitar pukul 19.30 WIB, Selasa, untuk konfirmasi juga tak mendapat balasan.

Informasi yang dihimpun Tribun, terbongkarnya skandal ini bermula dari kecurigaan D terhadap perilaku istrinya.

Menurut AS, AN sering pergi keluar malam dengan alasan tugas.

Sang suami juga pernah mendengar percakapan telepon AN dengan seorang laki-laki menggunakan kata-kata mesra.

Terjadilah pertengkaran antara D dengan AN pada Minggu (29/1) malam. Akibat pertengkaran itu, AN pergi dari rumahnya dengan alasan pulang ke rumah orangtuanya.

Keesokan harinya, D mengecek keberadaan AN di rumah mertuanya.


Ternyata AN tidak ada di rumah orangtuanya. Karena tidak diketahui keberadaan AN hingga Senin siang, D berinisiatif mencari istrinya.

"Keponakan saya berhasil mengetahui keberadaan AN di Hotel Pop," ujar AS, Selasa (31/1).

D juga menemukan mobil sang istri diparkir di Rumah Sakit Bumi Waras, yang letaknya bersebelahan dengan Hotel Pop.

D berinisiatif menghubungi anggota Provost Polda Lampung untuk mendampinginya menggerebek sang istri.

Dugaan D benar. Di dalam sebuah kamar, D melihat istrinya bersama FIF, yang bertugas di Direktorat Reserse Kriminal ini.

Anggota Provost lalu membawa FI dan AN ke Polda Lampung untuk menjalani pemeriksaan.

AS mengatakan, FI dan AN menginap di hotel tersebut sejak Minggu malam. Ia juga menduga keduanya sudah lama menjalin hubungan.

AS berharap pihak kepolisian bertindak profesional mengingat kasus ini melibatkan seorang perwira menengah.(kos/rri/Bangka Pos)

Pipik Dian Irawati: Digosipkan Menikah Lagi, Saya Senyum Saja

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Istri mendiang Ustaz Jeffry Al Buchori atau Uje, Pipik Dian Irawati, mengatakan ia sudah biasa diterpa kabar tak sedap, termasuk gosip ia menikah lagi.

"Apa yang mau diklarifikasi? Dari dulu juga diberitain begini ah ya. Jadi saya no comment, monggo aja mau diberitain apapun, saya hanya senyum saja," kata Pipik seusai memberikan ceramah di Masjid Pondok Indah, Jakarta Selatan, Jumat (3/1/2017).

Pipik mengatakan, banyak dampak yang dirasakannya terkait pemberitaan itu. Bukan hanya terhadap pribadinya, tetapi juga terhadap anak-anaknya.

"Efeknya pasti ya. Pasti kasihanlah anak-anak saya, tolong hargai saya, tolong hargai anak-anak saya, terima kasih," ucap Pipik.

Saat ini Pipik sibuk dengan kegiatan dakwahnya ke berbagai daerah, bahkan hingga ke luar negeri.

"Jadi saya lagi dakwah ke sana kemari. Karena kemarin dari Singapura dan Malaysia dakwah di KBRI. Terus saya juga lagi mau nyiapin film saya dan ada umrah nanti bulan April," ujarnya.

Kisah Polisi yang Rela Jadi Pedagang Sayur Demi Membantu Petani

Bripka Wahyu Muliawan melaksanakan salat di antara sayur-sayuran di Kecamatan Medan Marelan, Medan, Kamis (2/2). Bripka Wahyu dari satuan Bhabinkamtibmas Polsek Medan Labuhan ini kesehariannya membina para pedagang sayur dan menggerakkan potensi masyarakat serta memberdayakan para mantan narkoba untuk bekerja.TRIBUN MEDAN/RISKI CAHYADI

SERAMBINEWS.COM, MEDAN - Masih ingatkah anda akan sosok polisi jujur, Brigadir Polisi Kepala Seladi asal Malang, Jawa Timur yang gigih menjadi pemulung sampah dan menolak uang sogokan, tidak lakukan pungli? Ternyata kisah inspiratif seperti itu terdapat pada diri Si Polisi Sayur berikut ini.

Kisah ini bermula Kamis (2/2/2017) ketika Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Rycko Amelza Dahniel, memberikan penghargaan kepada personel polisi berprestasi yang ada di jajaran Polda Sumut.

Dari sekian banyak personel polisi yang mendapat penghargaan, satu personel polisi mendapat penghargaan yang unik dari Kapolda Sumut, yaitu Si Polisi Sayur.

Penghargaan ini diterima Bripka Wahyu Mulyawan yang bertugas di Polsek Medan Labuhan.

Usut punya usut, ternyata Bripka Wahyu yang tinggal di Jalan Yong Panah Hijau, Lingkungan 3 Gang Mawar, Kelurahan Labuhan Deli, Kecamatan Medan Marelan ini ternyata memiliki kegiatan sebagai pedagang sayur dan membina petani-petani sayur di samping kegiatannya sebagai polisi yang bertugas di Bhabinkamtibmas Polsek Medan Labuhan.

Bripka Wahyu Muliawan membantu pedagang mengangkat sayur di Kecamatan Medan Marelan, Medan, Kamis (2/2). Bripka Wahyu dari satuan Bhabinkamtibmas Polsek Medan Labuhan ini kesehariannya membina para pedagang sayur dan menggerakkan potensi masyarakat serta memberdayakan para mantan narkoba untuk bekerja.TRIBUN MEDAN/RISKI CAHYADI

Saat disambangi Tribun Medan ke tempat dia beraktivitas sebagai pedagang sayur yang tidak jauh dari rumahnya, Bripka Wahyu yang mengenakan seragam cokelat kebanggaannya berkali-kali mengangkat sayur mayur dari becak barang yang silih berganti datang ke gudang sayur miliknya.

Gudang tempat menempatkan sayur mayur tersebut juga merupakan buah karya dari Bripka Wahyu untuk membantu para petani untuk menyalurkan hasil pertaniannya dengan harga pasaran (sesuai standar pasar).

Sayuran hasil pertanian para petani ini disalurkan ke berbagai penjuru pasar di Kota Medan.

Beginilah Keseharian Bripka Seladi

Saat diajak berbincang, Wahyu dengan bangga memperkenalkan bahwa dirinya adalah Polisi Sayur.

Kebanggaannya ini dia sampaikan karena dia merasa dirinya sangat berguna bagi masyarakat yang dia bantu dengan cara menjadi pedagang sayur mayur.


"Perkenalkan saya polisi sayur," ujar Wahyu sambil tertawa seraya menyalami wartawan yang berkunjung ke gudang sayur tersebut, Kamis sore (2/2/2017).

Sungguh tak diduga, Bripka Wahyu menggadaikan rumahnya untuk memeroleh modal melakukan usaha pemberdayaan ini.

"Modal awal saya ini dari menggadaikan rumah. Istri mendukung, cuma sempat khawatir. Istri saya pun sempat nyuruh saya tidur garasi karena hal ini. Cuma sekarang sangat mendukung," ucapnya sembari tertawa.

Ia bercerita bahwa setiap harinya dirinya memang selalu berkutat dengan sayur mayur hasil dari petani yang ada di sekitar lingkungan tersebut, baik yang dibinanya, maupun warga yang masih bekerja sediri-sendiri.

"Hasil sayuran dari petani binaan kami. Ada juga memang dari petani yang lain. Tapi kami lebih mengutamakan yang dari petani binaan. Berapa banyak pun yang diantarnya. Tidak pernah kami tolak dan harganya sesuai harga pasaran," bebernya.

Wahyu memaparkan bahwa mereka dari usahanya ini sudah membuat dunia pertanian yang ada di daerah tersebut seakan bergairah lagi seperti dahulu kala.

"Sempat redup memang hasil pertanian di sini. Sekarang alhamdulillah sudah mulai semakin digeluti para warga," ujarnya.

Ia menceritakan bahwa mereka bisa menjual sayuran sebanyak enam pikap setiap harinya, dan selisih harga jual mereka dengan hasil pertanian warga hanya Rp 1.000 setiap kilonya.

Hal ini menurutnya selalu dia sampaikan kepada para petani, sehinga pada saat harga barang turun dan naik petani pun tetap percaya kepada mereka.

Wahyu bercerita inisiatifnya untuk mendirikan persatuan pedagang Kamtibmas ini adalah berawal dari kegelisahannya saat melihat sayur mayur milik petani dipermainkan para pedagang yang jahat.


Harga sayur mayur para petani kerap kali tidak dihargai oleh para pedagang tersebut.

"Di depan sana kan ada pasar. Dulu di sana aja dijual para warga ini. Saya pun dulu jualan di sana pertama kali. Kenapa saya terjun jualan ini? Karena saya tidak tega dengan para petani ini. Bawa hasil panen dari ladang, hingga malam gak ada yang beli. Kemudian malam, datanglah tauke-tauke yang mau beli dengan harga yang sangat murah," ujarnya.

Dari hasil berdagangnya ini, Wahyu memaparkan bahwa setiap bulannya mereka bisa rata-rata meraup untung hingga 28 juta. Ia juga sudah mempekerjakan empat pegawai yang digaji Rp 700 ribu setiap minggunya.

"Penghasilan kami setiap bulan ini kami bagi dua. Setengah buat saya dan setengah lagi dengan perkumpulan pedagang kamtibmas. Kemudian bagian saya setengahnya saya sumbangkan ke Zakat. Nah ada juga penghasilan kami pada hari Jumat itu kami sumbangkan ke masjid-masjid," ujarnya.

Sumardi salah seorang petani yang datang menjual hasil pertaniannya bercerita bahwa dirinya sangat nyaman sejak kehadiran dari Bripka Wahyu yang mau masuk ke pasar dan membeli dagangan dari petani.

"Dulu susah jualan. Ini tinggal antar aja ke gudang. Kalau dulu saya harus lama di pasar sana menjualnya. Kena panas. Sayuran saya pun jadi enggak segar lagi. Harganya pun sudah turun," ujarnya.(Royandi Hutasoit/tribun medan)

4 Ruang Operasi RSUZA Telantar

BANDA ACEH - Akibat masalah hukum yang belum tuntas, pembangunan 4 ruang operasi RSUZA senilai Rp 8,6 miliar yang dimulai tahu 2014, sampai kini belum bisa dilanjutkan alias telantar. Penyebabnya, PT Handaru Adhiputra selaku rekanan proyek itu tak menerima pemutusan kontrak oleh manajemen RSUZA pada akhir tahun 2014. Sehingga rekanan itu mengugat ke Pengadilan Negeri (PN) Banda Aceh dan Pengadilan Tinggi (PT) Aceh.

Karena putusan PN dan PT mengabulkan gugatan PT Handaru, manajemen RSUZA harus membayar kerugian penggugat Rp 3.341.679.267,01 ditambah bunga pinjaman bank Rp 434.418.305,34, serta membayar biaya perkara Rp 2.644.000.

Direktur RSUZA, dr Fachrul Jamal SpAN (Kic) menjelaskan hal itu kepada Wakil Ketua I DPRA, Drs Sulaiman Abda MSi dan Ketua Komisi VI DPRA, T Iskandar Daoed SE MSiAk saat meninjau lokasi proyek yang sudah terbengkalai dua tahun itu, Rabu (1/2).

Pada tahun 2015 dan 2016, kata Fachrul, pihaknya tetap mengusulkan anggaran untuk kelanjutan pembangunan 4 ruang operasi itu dengan harapan jika nanti pada awal tahun anggaran masalah hukumnya tuntas, pembangunannya bisa langsung dilanjutkan.

Setelah kalah di PN dan PT, menurutnya, Pemerintah Aceh dan RSUZA melalui pengacaranya dari kalangan jaksa kabarnya akan mengajukan kasasi ke Makamah Agung (MA). “Sambil menunggu ada putusan dari MA, kami berharap ada pihak yang bisa memberikan izin agar pembangunan 4 ruang operasi itu dapat dilanjutkan,” harap Fachrul Jamal.

Sebab, ruang tersebut sekarang sangat dibutuhkan untuk mengurangi pasien yang membutuhkan operasi. Kini antrean mencapai 194 orang, yang terdiri atas 100 pasien bedah tulang atau orthopedi, 49 pasien bedah plastik dan 45 pasien bedah onkologi. Masa tunggu operasinya ada yang mencapai di atas 3 bulan, terutama untuk operasi bedah tulang.

Ketua Komisi VI DPRA, T Iskandar Daoed mengatakan, masalah yang dihadapi RSUZA hari segera dicarikan solusi dalam tahun ini. Sehingga pembangunan 4 ruang operasi baru itu bisa dilanjutkan tahun ini juga.

Salah satu solusinya, kata Iskandar, adalah meminta pendapat atau legal opinion (LO) ke pengadilan apakah pembangunan ruang bedah itu yang proses hukumnya belum tuntas bisa dilanjutkan atau tidak. Sebab, kehadiran gedung itu sangat dibutuhkan masyarakat. Apalagi, antrean pasien yang mau dioperasi mencapai ratusan orang dengan masa tunggu di atas tiga bulan.

Wakil Ketua I DPRA, Drs Sulaiman Abda MSi mengatakan, pihaknya akan bertemu Kepala PT Aceh untuk menanyakan apakah mereka bisa memberi solusi terhadap masalah itu atau tidak serta apa yang bisa dilakukan Pemerintah Aceh dan RSUZA untuk bisa melanjutkan pembangunan 4 ruang operasi tersebut.(her)

Dr Hafifuddin Jadi Rektor IAIN Malikussaleh

MENTERI Agama RI, Lukman Hakim Saifuddin menyalami Dr H Hafifuddin MAg usai melantik menjadi Rektor IAIN Malikussaleh Lhokseumawe di Aula Kantor Kementerian Agama Jakarta Pusat, Rabu (1/2).

LHOKSUKON - Menteri Agama RI, Lukman Hakim Saifuddin melantik Dr H Hafifuddin MA menjadi Rektor Istitut Agama Islam Negeri (IAIN) Malikussaleh Lhokseumawe periode 2017-2021 di Aula Kementerian Agama RI Jakarta Pusat, Rabu (1/2). Sebelumnya, Hafifuddin menjabat Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Malikussaleh Lhokseumawe.

STAIN Malikussaleh resmi beralih status menjadi IAIN Malikussaleh Lhokseumawe setelah Presiden RI Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72/2016 tentang IAIN Lhokseumawe pada 1 Agustus 2016. Sedangkan Organisasi dan Tata Kerja (Ortaker)-nya dengan Nomor 46 Tahun 2016 resmi diteken Menag RI pada 9 November 2016.

Hafifuddin dilantik bersama empat pimpinan kampus yang juga sudah beralih status menjadi IAIN. Masing-masing, IAIN Pekalongan, Ponorogo, Metro Lampung, dan IAIN Kerinci.

Hadir saat pelantikan Sekretaris Jenderal Menag RI Prof Dr Nursyam MA, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI Prof Dr Phil Kamaruddin MA, wakil ketua, ketua jurusan, dan para kabag di lingkungan STAIN Malikussaleh.

Saat memberikan sambutan, Menteri Agama menyebutkan alih status dari STAIN menjadi IAIN bukan akhir dari sebuah perjuangan. Tapi ini merupakan awal untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan dengan peningkatkan sumber daya manusia (SDM), peningkatkan kuallitas lulusan, dan pembinaan terhadap alumni.

Menteri Agama berharap, Rektor IAIN Malikussaleh yang pertama ini agar senantiasa membangun hubungan kerja sama dengan semua kampus dan stakeholder yang ada, untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Selain itu, perbanyak terus penelitian dan kajian untuk menjawab persoalan masyarakat tentang keagamaan yang terjadi di daerah masing-masing.

Lukman Hakim Saifuddin juga menyampaikan kepada Rektor IAIN Malikussaleh untuk mengembangkan kapasitas dalam memimpin perguran tinggi. “Selain itu. pengembangan akademik tidak boleh mengabaikan kehati-hatian pengelolaan administrasi,” imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Rektor IAIN Malikussaleh Lhokseumawe, Darmadi MA, kepada Serambi kemarin menyatakan, pihaknya sudah mempersiapkan kebutuhan administrasi untuk institut baru itu jauh-jauh hari, sehingga mulai hari ini logo, stempel, dan kelengkapan administrasi lainnya bisa langsung difungsikan.

“IAIN Malikussaleh sekarang sudah memiliki empat fakultas dan satu program pascasarjana,” sebut Darmadi.

Program pascasarjana di IAIN ini terdiri atas Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah, serta Pascasarjana Komunikasi Penyiaran Islam. (jaf)

Ada Kampanye, Ratusan Kendaraan Antre Panjang di Lintas Meulaboh-Nagan Raya

Laporan Dedi Iskandar | Nagan Raya

SERAMBINEWS.COM, SUKA MAKMUE-Antrean panjang kendaraan roda dua, empat hingga truk di lintasan Meulaboh-Jeuram tepatnya di kawasan Leupee, Kecamatan Kuala, Nagan Raya hingga Kamis (2/2/2017) siang masih terus memanjang mencapai satu kilometer.

Hal ini terjadi stelah ratusan kendaraan yang mengangkut massa bertolak untuk menghadiri kampanye akbar perdana pasangan calon gubernur/wakil gubernur Aceh Muzakir Manaf-TA Khalid, berlangsung di Lapangan Bolakaki Leupee, Kecamatan Kuala.

Sejumlah petugss kepolisian dari Polres Nagan Raya bersama Satgas Partai Aceh juga terlihat di lokasi antrean, guna mengatur arus lalulintas.

Sesuai jadwal, kampanye akbar Mualem-TA Khalid di Nagan Raya ini dimulai sekitar pukul 14.00 WIB dan kabarnya akan dihadiri oleh sejumlah tokoh politik nasional lainnya.

Panelis Diduga tak Netral, Panwas Surati KIP

* Ekses Debat Cawalko Banda Aceh

BANDA ACEH - Satu dari tiga panelis debat publik calon wali kota dan wakil wali kota Banda Aceh diduga tidak netral dalam memberikan argumen terhadap penampilan kandidat saat berdebat. Hal ini mengemuka bukan saat berlangsungnya debat, melainkan ketika menjadi narasumber pada salah satu televisi nasional yang mengulas tentang debat yang berlangsung pada 24 Januari itu.

Panelis dimaksud adalah Suraiya Kamaruzzaman ST. Terhadap ucapannya yang dinilai melanggar kode etik panelis tersebut, Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Banda Aceh menyurati Komisi Independen Pemilihan (KIP) Banda Aceh agar mempertimbangkan kelayakan dan kepatutan Suraiya untuk dijadikan kembali sebagai panelis dalam debat tahap dua.

Debat tersebut, menampilkan dua pasangan kandidat, yaitu calon nomor urut 1, Illiza Sa’aduddin Djamal-Farid Nyak Umar dan pasangan calon nomor urut 2, Aminullah Usman-Zainal Arifin.

“Iya benar, kami sudah layangkan surat rekomendasi, bukan istilahnya untuk ditindaklanjuti pada pelanggaran pidana, bukan. Kalau bisa ya menjadi catatan dan perhatian KIP agar untuk debat kedua pada tanggal 6 Februari 2017, mohon dipertimbangkan kelayakan panelis tersebut,” kata Ketua Panwaslih Banda Aceh, Drs Sabirin MD kepada Serambi di Banda Aceh, Rabu (1/2).

Berdasarkan penelusuran Serambi, pernyataan Suraiya yang dinilai melanggar independensi tersebut adalah ketika ia menjawab pertanyaan tentang gesture (bahasa tubuh) para kandidat saat berdebat. “Kalau pasangan nomor urut 1, relasi antara pasangan mereka, itu gesture kerja samanya sangat terlihat, kompak dan menarik gitu. Pasangan 2 belum sepenuhnya, kalau saya melihat cara mereka membagi jawaban. Kalau pasangan satu saya lihat mereka menyiapkan dan melengkapi: Anda ini, saya itu, dan ketika masuknya itu smooth (mulus). Tapi kalau pasangan satunya, belum habis, ada yang mau ditambahin, kesannya seperti itu. Ini pandangan saya personal, tentu saja setiap orang bisa memandang macem-macem. Tetapi tadi malam saya memandangnya seperti itu.”

Berdasarkan kajian dan laporan yang diterima dari masyarakat, Sabirin menyatakan bahwa disinyalir Suraiya Kamaruzzaman bertindak tidak netral. “Panelis itu kan sama dengan hakim, sangat-sangat mulia posisinya. Jadi, tidak perlu komentar sana-sini, bagus si pulan bagus si pulen. Itu yang komentar kalau kita lihat acara di pusat ada pakar masing-masing yang mengulas debat itu,” ujarnya.

Terkait laporan tersebut, Komisioner KIP Banda Aceh, Indra Milwady, mengaku sudah menerima surat rekomendasi dari Panwaslih Banda Aceh. Ia katakan, persoalan tersebut sudah dievaluasi dan diperingatkan pihaknya. “Panelis harus independen dan tidak boleh memberikan penilaian. Walaupun memang sudah selesai acara, tapi ini masalah etik saja,” imbuhnya.

Mengenai rekomendasi yang disampaikan panwaslih yang meminta agar dievaluasi keterlibatan Suraiya pada debat kedua, Indra mengatakan bahwa panelis debat tahap dua berbeda dengan tahap pertama. “Kita memang sudah menyiapkan panelis enam orang. Tiga untuk debat pertama dan tiga lagi untuk debat kedua. Jadi, memang tidak kita pakai lagi,” ungkap dia.

Bantah memihak
Terpisah, Suraiya Kamaruzzaman yang dihubungi Serambi kemarin sore membantah bahwa ia memihak kepada salah satu kandidat dalam memberikan pernyataan saat tampil sebagai narasumber di salah satu televisi nasional, 24 Januari lalu.

Kendati demikian, ia katakan bahwa jika ada pihak yang menilai lain, itu di luar kemampuan dirinya. “Saya tahu posisi kerja saya. Kita tidak bisa mengontrol cara orang lain menilai kita. Yang penting, kita berjalan sesuai role,” kata dosen Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala yang juga aktivis perempuan ini. (mas)

Isu JKA Dominasi Debat

Suasana Debat Publik Pilkada Aceh yang disiarkan secara langsung pada salah satu televisi swasta nasional di Gedung Amel Convention Halll, Banda Aceh, Selasa (31/1). Debat ini diikuti oleh enam pasangan cagub/cawagup Aceh yang akan bertarung dalam Pilkada serentak pada 15 Februari 2017 mendatang. SERAMBI/BUDI FATRIA

* Dua Paslon Saling Klaim

BANDA ACEH - Debat kandidat terakhir antarcalon gubernur (cagub)/calon wakil gubernur (cawagub) Aceh di Amel Convention Hall, Banda Aceh, Selasa (31/1) siang berlangsung alot dan meriah. Sejumlah isu mencuat dalam debat yang disiarkan langsung oleh salah satu televisi swasta nasional itu.

Dari beberapa isu yang mencuat, isu tentang Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) paling menyedot perhatian para hadirin yang menyaksikan langsung debat tersebut. Persoalan itu mengemuka saat cagub Aceh nomor urut dua, Zakaria Saman atau Apa Karya mengajukan pertanyaan kepada cagub Aceh nomor urut enam Irwandi Yusuf, dalam segmen tanya, jawab, tanggap, dan tanggap.

Apa Karya tampaknya tak menerima jika program JKA diklaim milik atau dicetuskan Irwandi Yusuf saat menjabat Gubernur Aceh periode 2007-2010. Menurut Apa Karya, program itu lahir berkat inisiasi dirinya bersama beberapa tokoh perdamaian Aceh dari luar Indonesia, sebelum penandatanganan MoU Helsniki.

“Bapak Irwandi Yusuf, baru-baru ini gencar di Aceh soal JKA, katanya (JKA) dengan bapak, kapan JKA itu lahir, siapa yang buatnya? Apa bukan saya yang duluan?” tanya Apa Karya, disambut tepuk tangan peserta yang hadir.

Seperti biasa, sosok Apa Karya bagaikan magnet dalam debat kandidat. Apa yang dia ujarkan memantik tawa dan tepuk tangan peserta debat.

Irwandi kemudian menjawabnya dengan santai atas pertanyaan tersebut. “Yang terhormat Apa Karya. JKA itu saya yang cetuskan pada tahun 2010, saya ada mendengar di kampanye (Anda) mengatakan, bahwa JKA itu Anda yang bikin sebelum MoU atau sesudah MoU, dengan menyampaikan pesan kepada Martti Ahtisaari,” cetus Irwandi.

Ia jelaskan bahwa anggapan itu salah, kabar itu tidak benar, lalu Irwandi meminta Apa Karya tidak mengada-ada soal itu dalam tiap kampanyenya. “Itu hoax Apa Karya, tidak benar. Oleh karena itu, janganlah dalam kampanye mengarang-ngarang cerita. Rakyat Aceh sudah pintar, tahu mana yang salah, mana yang benar, demikian,” ujar Irwandi Yusuf.

Jawaban itu kemudian kembali ditanggapi Apa Karya. Menurutnya, jelang penandatanganan MoU Helsinki 2005 silam, mantan ketua Aceh Monitoring Mission (AMM), Pieter Feith menjalin komunikasi dengan Apa Karya yang saat itu sedang berada di hutan. Saat itulah, menurut Apa Karya, dirinya menyampaikan persoalan jaminan kesehatan itu agar kemudian diperjuangkan bagi masyarakat Aceh, apalagi pascadamai terwujud akan banyak eks kombatan GAM yang akan berobat.

“Kemudian hal itu dibilang ke Jakarta, Jakarta kemudian bilang ke gubernur saat itu Mustafa Abubakar dan ketua DPRA Sayed Fuad Zakaria. Beliau buat dokumen itu, kemudian ketua DPRA naik Pak Hasbi Abdullah, beliau yang teken, apakah waktu sudah teken itu saya yang punya, orang lain punya, atau orang Aceh punya,” sebut Apa Karya.

Secara tidak langsung, Apa Karya menjelaskan bahwa program jaminan kesehatan itu awalnya permintaan atau inisiasi dirinya yang kemudian menjadi perbicangan dan perjanjian dengan Pemerintah Indonesia, lalu direalisasi setelah perdamaian.

Mendengar penjelasan Apa Karya itu, Irwandi tak tinggal diam, ia yang masih diberi kesempatan langsung menanggapi. Menurutnya, apa yang disampaikan Apa Karya soal permintaan atau komunikasi dirinya dengan Pieter Feith terkait jaminan kesehatan bagi masyarakat Aceh, tidak pernah ia dengar sebelumnya.

Ia jelaskan, JKA itu murni idenya, oleh karena itu Irwandi menuding Apa Karya sudah melakukan pembohongan publik terhadap persoalan tersebut. “JKA itu idenya dari saya, tapi yang melakukannya legislatif dan eksekutif. Tanpa persetujuan legislatif nggak bisa eksekutif melakukannya, waktu itu legislatif didominasi PA, partai saya waktu itu, maka saya pun lancar memberlakukan JKA. Jadi demikian, mudah-mudahan sejarah tidak salah,” pungkas Irwandi Yusuf.

Pertanyaan yang sama juga ditanyakan calon wakil gubernur Aceh nomor urut lima, TA Khalid kepada Apa Karya. Pertanyaan itu ditujukan lantaran, menurut TA Khalid, debat antara Apa Karya dan Irwandi Yusuf terkait JKA tidak tuntas. Jawaban Apa Karya tetap sama, ia mengklaim JKA itu lahir di Aceh berkat inisiasi dirinya sebelum perdamaian. “Meunyo hana disetujui le Jakarta, meunyo hana lon kheun ‘e watei di gle, meuhan tan. Bek keubue punya susu lembu punya nama/Kalau tidak disetujui oleh Jakarta, kalau tidak saya utarakan saat di gunung, mana pernah ada. Janganlah kerbau punya susu, lembu punya nama,” pungkas Apa Karya.

Debat untuk kali ketiga ini dihadiri sejumlah wajah baru, di antaranya Adnan Ganto (Penasihat Menteri Pertahanan Bidang Ekonomi), Mayjen TNI (Purn) Djali Yusuf (mantan Pangdam Iskandar Muda), dan Mayjen TNI (Purn) Chairawan (mantan Danrem Lilawangsa). (dan)

Ahok Minta Maaf kepada KH Ma'ruf Amin

Gubenur DKI Jakarta non aktif Basuki Tjahaja Purnama atau yang biasa disapa Ahok mengikuti persidangan perdana kasusnya di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Jakarta, Selasa (13/12/2016). Ahok diajukan ke pengadilan terkait dugaan penistaan agama yang dilakukannya dalam sebuah acara di Kepulauan Seribu beberapa waktu silam. TRIBUNNEWS/CNN

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyatakan permintaan maaf kepada Ketua MUI Ma'ruf Amin. Dia juga menegaskan tidak akan melaporkan Ma'ruf Amin.

"Saya meminta maaf kepada KH Ma'ruf Amin apabila terkesan memojokkan beliau," kata pria yang akrab disapa Ahok itu dalam keterangan tertulisnya, Rabu (1/2/2017).

Menurut Ahok, meski jaksa menghadirkan Ma'ruf Amin sebagai Ketua Umum MUI, dia mengakui bahwa Ma'ruf juga sesepuh NU.

"Dan saya menghormati beliau sebagai sesepuh NU, seperti halnya tokoh-tokoh lain di NU, Gus Dur, Gus Mus, tokoh-tokoh yang saya hormati dan panuti," ujarnya.


surat permintaan maaf

Dia juga menegaskan bahwa apa yang terjadi kemarin merupakan proses yang ada dalam persidangan.

"Saya sebagai terdakwa sedang mencari kebenaran untuk kasus saya," katanya.

Terkait informasi telepon SBY ke Kiai Ma'ruf pada 7 Oktober, kata Ahok, hal itu adalah urusan penasihat hukumnya.

"Saya hanya disodorkan berita liputan6.com tanggal 7 Oktober, bahwa ada informasi telepon SBY ke Kiai Ma'ruf, selanjutnya terkait soal ini saya serahkan kepada penasihat hukum saya," ujarnya.

Dia menegaskan kembali bahwa saksi yang dilaporkan pihaknya ke polisi adalah saksi pelapor.

Di Takengon Ada Bakso Berbahan Daging Babi

SERAMBINEWS.COM, TAKENGON - Plt Bupati Aceh Tengah, Drs. H. Alhudri, MM berang dan mengatakan akan menindak tegas para pedagang bakso yang mengandung daging babi.

Indikasi adanya bahan baku bakso daging babi ditemukan oleh Balai Veteriner Medan di Takengon setelah melakukan pengujian surveilans/monitoring cemaran mikroba pada 29 November-2 Desember 2016 lalu.

Hasil pengujian Balai tersebut terungkap ada salah satu usaha penggilingan bakso yang positif BBCPCR atau Spesies Babi Polymerase Chain Reaction (PCR) Konvensional.

Usaha penggilingan bakso itu beralamat di Kawasan Blang Kolak II, Takengon.

Informasi tersebut cepat menyebar di tengah masyarakat dan sempat membuat resah.

"Tidak benar ini, kita akan tidak tegas," ujar Alhudri Rabu (1/2/2017),  dengan nada marah, saat mengetahui beredarnya informasi terkait adanya bakso berbahan baku daging babi. [BACA: Ahok Minta Maaf Karena Sudah Lancang kepada KH Ma'ruf Amin Ketua MUI]

Menurutnya, sebagai daerah yang berpenduduk mayoritas muslim, Aceh Tengah maupun Aceh umumnya, seharusnya pedagang atau pihak terkait menyadari wajibnya memperdagangkan produk halal.

Alhudri menambahkan, untuk langkah awal pihaknya sudah menghentikan sementara operasional usaha penggilingan terindikasi menjual bakso mengandung daging babi yang terletak di Blang Kolak II, Takengon.

"Masyarakat diharapkan tidak resah, Pemerintah Daerah dengan Polres Aceh Tengah akan menindak tegas pelaku dan melakukan pemeriksaan setiap usaha bakso yang ada," demikian Alhudri. (*)

Pemkab Simeulue Diminta Bentuk Forum Maritim

Laporan Sari Muliyasno I Simeulue

SERAMBINEWS.COM, SINABANG - Perwakilan khusus Pemerintah RI untuk Internasional Maritim Organization (IMO) berkunjung ke Kabupaten Simeulue selama dua hari, Selasa hingga Rabu (1/2/2017).

Kedatangan rombongan yang diketuai oleh DR Marsetio MM ke wilayah kepulauan itu, selain kunjungan lapangan juga melakukan pertemuan silaturahmi dengan jajaran Pemkab Simeulue.

Dalam pertemuan tatap muka dengan jajaran Pemkab Simeulue, Marsetio, yang juga mantan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) itu, menyebutkan bahwa wilayah Simeulue ini belum diexplor dan perlu dikelola dengan baik.

"Pemda Simeulue perlu berbenah, jangan banyak berdiam diri karena itu mari tingkatkan kemaritiman dengan membentuk forum maritim di Simeulue," ujar Marsetio di hadapan jajaran Pemda Simeulue dan juga para Muspida plus.

Sementara itu, Sekda Simeulue Drs Naskah Bin Kamar, mewakili Plt Bupati Simeulue, pada kesempatan itu menyatakan rasa terimakasih atas kunjungan rombongan ke Simelue dan telah memaparkan tentang ilmu kemaritiman.

Di hadapan Marsetio, Sekda Naskah mengakui kalau daerah ini masih tertinggal, dari segi sumber daya manusia (SDM) juga masih kurang.

553 Personel Gabungan Amankan Kampanye Akbar di Aceh Timur

Kapolres Aceh Timur, AKBP Rudi Purwiyanto

Laporan Seni Hendri | Aceh Timur

SERAMBINEWS.COM, IDI - Pengamanan kampanye akbar pasangan calon bupati dan wakil bupati Aceh Timur Ridwan Abubakar (Nek Tu) dan Tgk Abdul Rani (Polem) pada Rabu (1/2/2017) besok akan dikawal 553 personel gabungan terdiri dari TNI, Polri, BKO Brimob Polda Sumsel, Brimob Aramia, Satpol PP, dan Dishub Aceh Timur.

“Sekitar 553 personel gabungan turut mengamankan pelaksanaan kampanye terbuka paslonbup dan cawabup Aceh Timur,” ungkap Kabag Ops Polres Aceh Timur, Kompol Rusman Sinaga dalam rapat koordinasi tentang pengamanan pelaksanaan kampanye terbuka panlonbup dan cawabup Aceh Timur, dengan intansi terkait di Aula Polres.

Selain membahas tentang pengamanan, rapat koordinasi itu juga dibahas tentang pengaturan lalu lintas.

Kabag Ops menyebutkan, kendaraan massa pendukung cabup dan cawabup Aceh Timur Nek Tu-Polem yang dari arah Barat (Kecamatan Madat sampai Idi Rayeuk) telah disediakan parkir di halaman gedung Idi Sport Center (ISC).

Sedangkan, kendaraan massa pendukung dari arah Timur (Kecamatan Birem Bayeun-Idi Rayeuk) telah disediakan tempat parkir di ruas jalan masuk Puspemkab Aceh Timur.

“Hal ini dilakukan agar tidak mengganggu arus lalu lintas di jalan Nasional Medan-Banda Aceh,” jelas Kabag Ops.

Sesuai jadwal kampanye akbar yang telah ditetapkan oleh KIP Aceh Timur, jelas Kabag Ops, yaitu Rabu (1/2/2017) merupakan jadwal kampanye paslonbup dan cawabup nomor urut 1 yakni Ridwan Abubakar (Nek Tu) dan Tgk Abdul Rani (Polem).

Sedangkan, Senin (6/2/2017) merupakan jadwal kampanye akbar paslonbup dan cawabup Aceh Timur nomor urut 2 yakni H Hasballah HM Thaib (Rocky) dan Syahrul bin Syamaun (Linud).

Sedangkan lokasi kampanye akbar telah ditetapkan di Lapangan Pusat Pemerintahan Kabupaten (Puspemkab) Aceh Timur, di Gampong Titi Baro, Kecamatan Idi Rayeuk. (*)

Ini Alasan Polda Jabar Tetapkan Habib Rizieq sebagai Tersangka Penodaan Pancasila

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA  — Kapolda Jawa Barat Irjen Anton Charliyan mengatakan, penetapan pemimpin Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab, sebagai tersangka telah memenuhi alat bukti yang cukup.

Anton menyebutkan, penyidik telah mengantongi empat alat bukti.

"Adanya pelapor, saksi, saksi ahli, dan video. Bahkan, saksi ahli klasifikasi sendiri. Jadi sudah ada empat alat bukti sehingga dari para penyidik ditetapkanlah sebagai tersangka," kata Anton di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (31/1/2017).

Anto menyebutkan, penyidik dalam waktu dekat akan memanggil Rizieq. Setelah itu, penyidik akan mengonfrontasi Rizieq dengan putri Presiden pertama RI Soekarno, Sukmawati Soekarnoputri.

"Karena pada saat penayangan video pertama yang bersangkutan tidak mengakui bahwa itu dirinya. (Pemanggilan terdekat) minggu depan mungkin," ujar Anton.

Anton menuturkan, hingga kini penyidik tidak melakukan penahanan. Menurut Anton, penahanan dapat dilakukan bila Rizieq terindikasi menghilangkan alat bukti, melarikan diri, atau mengulangi tindak pidana.

Penetapan tersangka Rizieq merupakan tindak lanjut dari laporan yang dibuat oleh Sukmawati Soekarnoutri pada 27 Oktober 2016.

Sukmawati Soekarnoputri melaporkan Rizieq atas pernyataan Rizieq yang dianggap melecehkan Pancasila dan Bung Karno yang yang ikut merumuskan Pancasila.

Laporan dibuat di Bareskrim Mabes Polri, tetapi akhirnya dilimpahkan ke Polda Jawa Barat.

Sukmawati mempersoalkan ceramah Rizieq yang menyebut, "Pancasila Soekarno ketuhanan ada di pantat, sedangkan Pancasila piagam Jakarta ketuhanan ada di kepala."

Sukmawati mengaku tahu pernyataan tersebut dari video berisi ceramah Rizieq di wilayah Jawa Barat. Video tersebut sudah beredar dua tahun lalu. Rizieq dijerat Pasal 154a dan 320 KUHP dengan ancaman hukuman paling berat empat tahun penjara.

Abusyiek Terima Dukungan dari Partai Atjeh Hijau

Presiden Partai Atjeh Hijau, Zahrul SH membacakan surat dukungan kepada Paslon Bupati dan Wakil Bupati Pidie Periode 2017-2022 Roni Ahmad-Fadhlullah TM Daud ST di Gampong Puuk Aree, Kecamatan Delima, Pidie, pada Minggu (29/1/ 2017).

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH -- Calon Bupati Pidie, Roni Ahmad Ahmad alias Abusyiek menerima dukungan dari pengurus Partai Atjeh Hijau (PAH)--partai yang telah terbentuk dan dideklarasikan beberapa tahun lalu.

Dukungan politik untuk pertama kali kepada calon kandidat yang bertarung dalam Pilkada 2017 oleh partai yang didominasi para pegiat lingkungan itu disampaikan Presiden PAH, Zahrul SH di Gampong Puuk Aree, Kecamatan Delima, Pidie, pada Minggu (29/1/ 2017) .

Dalam kesempatan itu, Zahrul juga membacakan surat dukungan yang dihadiri langsung Abusyiek yang turut disaksikan oleh ketua dan beberapa unsur tim pemenangan Paslon tersebut.

Zahrul mengatakan, Partai Atjeh Hijau telah memutuskan dan selanjutnya menetapkan untuk memberi dukungan politik secara penuh dan memenangkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie Periode 2017-2022 Nomor urut 2 atas nama Roni Ahmad-Fadhlullah TM Daud ST.

Dikatakan, sebagai salah satu elemen politik, Partai Atjeh Hijau menyatakan dan memastikan untuk terlibat aktif dan partisipatif pada momentum Pilkada Aceh 2017.

Zahrul menambahkan, penentuan dukungan dilakukan melalui serangkaian proses penilaian dan analisis objektif dan terukur yang menitikberatkan pada keberpihakan para masing- masing Paslon terhadap upaya perlindungan, pelestarian lingkungan hidup serta pemanfaatan sumber daya alam Aceh.

Selain itu, kata Zahrul, juga dilakukan penilaian dan analisa terukur setentang rekam jejak serta visi misi yang diusung oleh masing-masing pasangan calon kepala daerah berkaitan isu-isu seperti penghormatan HAM, ekonomi kerakyatan, kesetaraan akses, termasuk perlidungan untuk para dissabilitas, hak dan penguatan peran perempuan, ruang ramah anak serta percepatan pengakuan secara penuh akan kedaulatan masyarakat adat Aceh. (*)

Siapa Firza Husein yang Mendadak Heboh?

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - NAMA Firza Husein mendadak melejit. Perempuan yang kerap tampil cantik dengan jilbab menutup auratnya ini, pada 2 Desember 2016 lalu ditangkap polisi bersama sembilan tokoh lain dengan tuduhan makar.

Yang menghebohkan lagi, Selasa (31/1/2017) siang mendadak beredar babar bahwa Firza ditangkap polisi di kediamannya, kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur.

Penangkapan Firza tak lama setelah beredar rumor di dunia maya yang menggosipkan Firza memiliki kedekatan dengan Imam Besar FPI Rizieq Shihab yang kemudian dibantah pihak FPI dan juga Firza.

Firza Husein adalah salah satu dari 10 tokoh yang ditangkap atas tuduhan makar menjelang aksi damai 2 Desember 2016 di kawasan Monumen Nasional. Firza dituntut dengan pasal 107 jo 110 KUHP jo 87 KUHP (makar).

Firza Husein dikenal sebagai Ketua Solidaritas Sahabat Cendana (SSC). Firza ditangkap di Hotel San Pasific Jakarta Rabu, (2/12/2016) pada pukul 16.30 WIB.

Ia mengaku menjadi seorang pengagum berat Soeharto, mantan Presiden RI Ke-2 yang terkenal dengan julukan Bapak Pembangunan Indonesia ini.

Tak sampai 24 jam setelah ditangkap, Firza Husein diperbolehkan pulang dan tidak ikut ditahan seperti 3 aktivis lainnya.

Dana Makar

Beberapa waktu lalu Kapolda Metro Jaya Irjen Mochamad Iriawan mengatakan, Ketua Yayasan Solidaritas Sahabat Cendana, Firza Husein, berperan sebagai pengumpul dana makar.

"Sudah dijelaskan, kita ambil (tangkap) malam itu, Firza ada aliran dana," ujar Irjen Iriawan

Menurut Irjen Iriawan, Firza salah satu pemegang dana untuk menyediakan mobil komando.

Sebelumnya, Ahmad Dhani juga menyatakan, ia sempat dimintai Firza menyumbang uang untuk mobil komando.

Namun, mobil komando itu akhirnya batal dibayar oleh Dhani karena sudah ada yang membayar.
Baca: Tuduhan Makar, Ahmad Dhani: Saya Datang ke Universitas Bung Karno Atas Undangan Firza

Rencananya, Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab akan berorasi di mobil itu.

Tommy Soeharto

Mengenai status Firza sebagai Ketua Solidaritas Sahabat Cendana (SSC), membuat kubu Cendana berang.

Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto melalui kuasa hukumnya, Cynthia Sutrisno, mengatakan Tommy Soeharto bukan sebagai pemilik atau pendiri Yayasan SSC yang dipimpin Firza Husein.

Justru Cynthia Sutrisno menunggu itikad baik dari Firza Husein untuk menjawab somasi pertama terkait pencatutan nama Tommy Soeharto.

Cynthia menyatakan jika somasi pertama tidak dijawab, pihaknya akan berdiskusi guna menyiapkan teguran kedua kepada Firza Husein, yang menuding Tommy sebagai pemilik Yayasan Solidaritas Sahabat Cendana.

"Kami sudah mengirimkan somasi pertama pada 20 Desember 2016. Kami memberikan teguran untuk tidak membawa nama klien kami dalam sebuah yayasan," kata Cynthia saat dihubungi dari Jakarta, Selasa.

Ia menambahkan, "Kami tunggu jawabannya. Jika tidak melalui kuasa hukum, silakan Firza sendiri yang menjawab secara pribadi."

Cynthia menjelasakan dua hal utama pada somasi yang dilayangkan tim kuasa hukum Tommy, Erwin Kallo & Co, pada 20 Desember 2016 adalah klarifikasi pernyataan Firza yang tidak benar dengan menyebut Tommy sebagai pemilik Yayasan Solidaritas Sahabat Cendana.

Selain itu, kuasa hukum Tommy juga meminta Firza tidak menggunakan nama, foto dan menyebarkan informasi dengan mencatut nama Tommy untuk kepentingan apapun.

"Mas Tommy sama sekali tidak mengetahui. Sebenarnya Mas Tommy tidak mau ribet seperti ini, tapi ini merugikan klien kami," kata dia.

Cynthia juga memastikan bahwa kliennya sama sekali tidak terlibat dan tidak mengetahui dengan kasus makar yang menjerat Firza dan sejumlah tokoh antara lain Kivlan Zen, Ratna Sarumpaet, Ahmad Dhani, Sri Bintang Pamungkas dan Rachmawati Sukarnoputri. (dennis destriawan/theresia felisiani)

Hakim Tegur Pengacara Ahok agar Tidak Membentak Saksi

Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjalani sidang lanjutan kasus dugaan penodaan agama di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (31/1/2017). Sidang kedelapan tersebut masih mengagendakan mendengarkan keterangan lima saksi dari pihak Jaksa Penuntut Umum.

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA — Seorang kuasa hukum Basuki Tjahaja Purnama, Fifi, mencecar saksi pelapor Ibnu Baskoro dalam persidangan kasus dugaan penodaan agama. Sebab, keterangan Ibnu dalam berita acara pemeriksaan (BAP) sering berbeda di beberapa poinnya.

Contohnya, dalam BAP, Ibnu mengaku menerima laporan dari warga pada 28 September 2016 tentang Ahok yang menyebut Al-Maidah ayat 51 di Kepulauan Seribu. Itu merupakan awal mula Ibnu mengetahui kejadian tersebut.

Padahal, dalam sidang, Ibnu mengaku pertama kali tahu dari diskusi di Masjid Darusallam, Kota Wisata, pada 6 Oktober 2016.

"Yang benar yang mana?" tanya Fifi, dengan nada bicara tinggi kepada Ibnu, dalam persidangan yang digelar PN Jakarta Utara di Kementerian Pertanian, Ragunan, Selasa (31/1/2017).

Selain itu, kata Fifi, BAP menyatakan lbnu menerima laporan dari warga sekitar pukul 11.00 WIB. Padahal, Pemprov DKI baru mengunggah video pidato Ahok ke akun YouTube sekitar pukul 12.38 WIB.

"Apa ada penampakan lagi pukul 11.00?" tanya Fifi.

"Ya, saya tetap berpendirian dan saya tetap meyakini bahwa tanggal 6 Oktober itu benar adanya. Tanggal 28 sampai jamnya saya sudah lupa," jawab Ibnu.

Fifi juga mempersoalkan isi BAP Ibnu yang menyebutkan tidak mengenal siapa saja orang yang ada dalam video pidato Ahok.

Padahal, di poin lain dalam BAP itu, Ibnu menyebutkan orang yang ada dalam video adalah warga, muspida, anggota DPRD DKI, camat, lurah, dan bupati.

Ibnu mengatakan, dia mengetahui hal itu karena Ahok sempat menyebut jabatan mereka dalam video. Hanya saja, Ibnu memang tidak hafal siapa saja nama orang tersebut. Ibnu pun bertanya kepada Fifi apakah perlu diputarkan kembali video pidato Ahok.

"Kan Anda yang lihat video kok tanya saya?" ujar Fifi.

"Ya sudah kalau enggak boleh lihat, saya tetap pada pernyataan saya itu," kata Ibnu.

Majelis hakim sempat menegur Fifi agar tidak membentak Ibnu dalam persidangan.

"Tolong Saudara jangan membentak," ujar hakim.

"Baik," jawab Fifi.

Setelah itu, Fifi melanjutkan pertanyaan dengan nada bicara yang lebih rendah.