Jaja Miharja Sakit Hati atas Perlakuan Ahok Kepada KH Ma’ruf Amin

Pedangdut senior Jaja Miharja.

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Pedangdut kenamaan Jaja Miharja bereaksi keras merespons peristiwa yang dialami Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Maruf Amin, saat menjadi saksi dalam sidang lanjutan perkara dugaan penistaan agama, Selasa (31/1/2017).

Jaja merasa tersinggung apabila orang yang sangat dihormatinya diperlakukan secara tidak patut.

Bahkan cenderung dipojokkan dengan sejumlah tudingan dari tim penasihat hukum Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

"Gua sakit hati kalau kiai gua diginiin. Dia yang ngajarin gua ngaji," ujar Jaja di Kantor MUI, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (3/2/2017).

Sikap Ahok yang dinilainya buruk menyebabkan dirinya mengimbau masyarakat DKI Jakarta untuk tidak memilihnya sebagai gubernur.

"Saya sebagai orang Betawi, orang paling tua di Betawi, udah deh gak usah nusuk die (coblos Ahok). Paham," katanya.

Jaja menambahkan, seharusnya Ahok bisa lebih menjaga ucapannya menjelang Pilgub DKI Jakarta yang akan digelar pertengahan Februari mendatang.

Agar pembicaraan yang sifatnya sensitif tidak membuat panas suhu politik di Jakarta.

"Iya, Ayah (panggilan akrab Jaja) kan orang Islam juga, turut prihatin dong," ungkapnya.

Jaja Mihardja turut hadir dalam pertemuan sejumlah organisasi masyarakat (ormas) Islam di gedung MUI, siang tadi.

Kedatang mereka bertujuan untuk menyampaikan sikap guna menanggapi kejadian yang dialami Maruf Amin. (Rangga Baskoro)

Perwira Polda Digerebek saat Ngamar Bersama Polwan Cantik Tanpa Busana

SERAMBINEWS.COM - Seorang perwira menengah Polda Lampung berpangkat Ajun Komisaris Besar berinisial FI digerebek saat bersama seorang polisi wanita (polwan) Inspektur Dua berinisial AN, di Hotel Pop, Senin (30/1) sekitar pukul 11.30 WIB.

Penggerebekan dilakukan oleh suami AN, yang juga anggota polisi Inspektur Dua berinisial D.

D menggerebek istrinya didampingi anggota Provost Polda Lampung.

Pada saat digerebek, FI dalam keadaan tak berbusana yang ditutupi selimut. Sedangkan AN masih mengenakan pakaian.

Adanya penggerebekan ini diungkapkan kerabat DO berinisial AS.

AS mengatakan, keponakannya sudah melaporkan peristiwa tersebut ke Propam dan ke Direktorat Reserse Kriminal Umum dengan pasal perzinahan.

Wakapolda Lampung Brigjen Bonifasius Tamboi, saat dihubungi Tribun, tidak membantah maupun membenarkan peristiwa tersebut.

"Saya no comment-lah soal itu. Pokoknya no comment, saya tidak mau berkomentar soal itu," kata pria yang akrab disapa Boni ini.

Saat ditanya laporan Ipda D, suami dari AN, ke Polda Lampung pada Senin lalu, Boni mengaku proses hukum terhadap laporan tersebut tetap berjalan.

"Laporan tetap diproses, dan masih berjalan," pungkas Boni.


Direktur Kriminal Umum Polda Lampung Kombes Heri Sumarji, yang ditemui di Polda Lampung, juga enggan berkomentar perihal laporan dugaan perzinaan AN dengan perwira menengah Polda.

"Saya tidak mau berkomentar, saya lagi puasa berkomentar," ujarnya berseloroh.

Ketika ditanyakan tentang proses laporan tersebut, Heri memastikan, proses hukum atas laporan tersebut akan tetap berjalan. "Ya tetap kita proses laporan itu," tegasnya.

Kabid Propam Polda Lampung Kombes Anton S, yang beberapa kali dihubungi Tribun, Selasa (31/1) malam, tidak memberikan respons meskipun ponselnya dalam keadaan aktif.

Pesan singkat yang dikirim Tribun sekitar pukul 19.30 WIB, Selasa, untuk konfirmasi juga tak mendapat balasan.

Informasi yang dihimpun Tribun, terbongkarnya skandal ini bermula dari kecurigaan D terhadap perilaku istrinya.

Menurut AS, AN sering pergi keluar malam dengan alasan tugas.

Sang suami juga pernah mendengar percakapan telepon AN dengan seorang laki-laki menggunakan kata-kata mesra.

Terjadilah pertengkaran antara D dengan AN pada Minggu (29/1) malam. Akibat pertengkaran itu, AN pergi dari rumahnya dengan alasan pulang ke rumah orangtuanya.

Keesokan harinya, D mengecek keberadaan AN di rumah mertuanya.


Ternyata AN tidak ada di rumah orangtuanya. Karena tidak diketahui keberadaan AN hingga Senin siang, D berinisiatif mencari istrinya.

"Keponakan saya berhasil mengetahui keberadaan AN di Hotel Pop," ujar AS, Selasa (31/1).

D juga menemukan mobil sang istri diparkir di Rumah Sakit Bumi Waras, yang letaknya bersebelahan dengan Hotel Pop.

D berinisiatif menghubungi anggota Provost Polda Lampung untuk mendampinginya menggerebek sang istri.

Dugaan D benar. Di dalam sebuah kamar, D melihat istrinya bersama FIF, yang bertugas di Direktorat Reserse Kriminal ini.

Anggota Provost lalu membawa FI dan AN ke Polda Lampung untuk menjalani pemeriksaan.

AS mengatakan, FI dan AN menginap di hotel tersebut sejak Minggu malam. Ia juga menduga keduanya sudah lama menjalin hubungan.

AS berharap pihak kepolisian bertindak profesional mengingat kasus ini melibatkan seorang perwira menengah.(kos/rri/Bangka Pos)

Pipik Dian Irawati: Digosipkan Menikah Lagi, Saya Senyum Saja

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Istri mendiang Ustaz Jeffry Al Buchori atau Uje, Pipik Dian Irawati, mengatakan ia sudah biasa diterpa kabar tak sedap, termasuk gosip ia menikah lagi.

"Apa yang mau diklarifikasi? Dari dulu juga diberitain begini ah ya. Jadi saya no comment, monggo aja mau diberitain apapun, saya hanya senyum saja," kata Pipik seusai memberikan ceramah di Masjid Pondok Indah, Jakarta Selatan, Jumat (3/1/2017).

Pipik mengatakan, banyak dampak yang dirasakannya terkait pemberitaan itu. Bukan hanya terhadap pribadinya, tetapi juga terhadap anak-anaknya.

"Efeknya pasti ya. Pasti kasihanlah anak-anak saya, tolong hargai saya, tolong hargai anak-anak saya, terima kasih," ucap Pipik.

Saat ini Pipik sibuk dengan kegiatan dakwahnya ke berbagai daerah, bahkan hingga ke luar negeri.

"Jadi saya lagi dakwah ke sana kemari. Karena kemarin dari Singapura dan Malaysia dakwah di KBRI. Terus saya juga lagi mau nyiapin film saya dan ada umrah nanti bulan April," ujarnya.

Kisah Polisi yang Rela Jadi Pedagang Sayur Demi Membantu Petani

Bripka Wahyu Muliawan melaksanakan salat di antara sayur-sayuran di Kecamatan Medan Marelan, Medan, Kamis (2/2). Bripka Wahyu dari satuan Bhabinkamtibmas Polsek Medan Labuhan ini kesehariannya membina para pedagang sayur dan menggerakkan potensi masyarakat serta memberdayakan para mantan narkoba untuk bekerja.TRIBUN MEDAN/RISKI CAHYADI

SERAMBINEWS.COM, MEDAN - Masih ingatkah anda akan sosok polisi jujur, Brigadir Polisi Kepala Seladi asal Malang, Jawa Timur yang gigih menjadi pemulung sampah dan menolak uang sogokan, tidak lakukan pungli? Ternyata kisah inspiratif seperti itu terdapat pada diri Si Polisi Sayur berikut ini.

Kisah ini bermula Kamis (2/2/2017) ketika Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Rycko Amelza Dahniel, memberikan penghargaan kepada personel polisi berprestasi yang ada di jajaran Polda Sumut.

Dari sekian banyak personel polisi yang mendapat penghargaan, satu personel polisi mendapat penghargaan yang unik dari Kapolda Sumut, yaitu Si Polisi Sayur.

Penghargaan ini diterima Bripka Wahyu Mulyawan yang bertugas di Polsek Medan Labuhan.

Usut punya usut, ternyata Bripka Wahyu yang tinggal di Jalan Yong Panah Hijau, Lingkungan 3 Gang Mawar, Kelurahan Labuhan Deli, Kecamatan Medan Marelan ini ternyata memiliki kegiatan sebagai pedagang sayur dan membina petani-petani sayur di samping kegiatannya sebagai polisi yang bertugas di Bhabinkamtibmas Polsek Medan Labuhan.

Bripka Wahyu Muliawan membantu pedagang mengangkat sayur di Kecamatan Medan Marelan, Medan, Kamis (2/2). Bripka Wahyu dari satuan Bhabinkamtibmas Polsek Medan Labuhan ini kesehariannya membina para pedagang sayur dan menggerakkan potensi masyarakat serta memberdayakan para mantan narkoba untuk bekerja.TRIBUN MEDAN/RISKI CAHYADI

Saat disambangi Tribun Medan ke tempat dia beraktivitas sebagai pedagang sayur yang tidak jauh dari rumahnya, Bripka Wahyu yang mengenakan seragam cokelat kebanggaannya berkali-kali mengangkat sayur mayur dari becak barang yang silih berganti datang ke gudang sayur miliknya.

Gudang tempat menempatkan sayur mayur tersebut juga merupakan buah karya dari Bripka Wahyu untuk membantu para petani untuk menyalurkan hasil pertaniannya dengan harga pasaran (sesuai standar pasar).

Sayuran hasil pertanian para petani ini disalurkan ke berbagai penjuru pasar di Kota Medan.

Beginilah Keseharian Bripka Seladi

Saat diajak berbincang, Wahyu dengan bangga memperkenalkan bahwa dirinya adalah Polisi Sayur.

Kebanggaannya ini dia sampaikan karena dia merasa dirinya sangat berguna bagi masyarakat yang dia bantu dengan cara menjadi pedagang sayur mayur.


"Perkenalkan saya polisi sayur," ujar Wahyu sambil tertawa seraya menyalami wartawan yang berkunjung ke gudang sayur tersebut, Kamis sore (2/2/2017).

Sungguh tak diduga, Bripka Wahyu menggadaikan rumahnya untuk memeroleh modal melakukan usaha pemberdayaan ini.

"Modal awal saya ini dari menggadaikan rumah. Istri mendukung, cuma sempat khawatir. Istri saya pun sempat nyuruh saya tidur garasi karena hal ini. Cuma sekarang sangat mendukung," ucapnya sembari tertawa.

Ia bercerita bahwa setiap harinya dirinya memang selalu berkutat dengan sayur mayur hasil dari petani yang ada di sekitar lingkungan tersebut, baik yang dibinanya, maupun warga yang masih bekerja sediri-sendiri.

"Hasil sayuran dari petani binaan kami. Ada juga memang dari petani yang lain. Tapi kami lebih mengutamakan yang dari petani binaan. Berapa banyak pun yang diantarnya. Tidak pernah kami tolak dan harganya sesuai harga pasaran," bebernya.

Wahyu memaparkan bahwa mereka dari usahanya ini sudah membuat dunia pertanian yang ada di daerah tersebut seakan bergairah lagi seperti dahulu kala.

"Sempat redup memang hasil pertanian di sini. Sekarang alhamdulillah sudah mulai semakin digeluti para warga," ujarnya.

Ia menceritakan bahwa mereka bisa menjual sayuran sebanyak enam pikap setiap harinya, dan selisih harga jual mereka dengan hasil pertanian warga hanya Rp 1.000 setiap kilonya.

Hal ini menurutnya selalu dia sampaikan kepada para petani, sehinga pada saat harga barang turun dan naik petani pun tetap percaya kepada mereka.

Wahyu bercerita inisiatifnya untuk mendirikan persatuan pedagang Kamtibmas ini adalah berawal dari kegelisahannya saat melihat sayur mayur milik petani dipermainkan para pedagang yang jahat.


Harga sayur mayur para petani kerap kali tidak dihargai oleh para pedagang tersebut.

"Di depan sana kan ada pasar. Dulu di sana aja dijual para warga ini. Saya pun dulu jualan di sana pertama kali. Kenapa saya terjun jualan ini? Karena saya tidak tega dengan para petani ini. Bawa hasil panen dari ladang, hingga malam gak ada yang beli. Kemudian malam, datanglah tauke-tauke yang mau beli dengan harga yang sangat murah," ujarnya.

Dari hasil berdagangnya ini, Wahyu memaparkan bahwa setiap bulannya mereka bisa rata-rata meraup untung hingga 28 juta. Ia juga sudah mempekerjakan empat pegawai yang digaji Rp 700 ribu setiap minggunya.

"Penghasilan kami setiap bulan ini kami bagi dua. Setengah buat saya dan setengah lagi dengan perkumpulan pedagang kamtibmas. Kemudian bagian saya setengahnya saya sumbangkan ke Zakat. Nah ada juga penghasilan kami pada hari Jumat itu kami sumbangkan ke masjid-masjid," ujarnya.

Sumardi salah seorang petani yang datang menjual hasil pertaniannya bercerita bahwa dirinya sangat nyaman sejak kehadiran dari Bripka Wahyu yang mau masuk ke pasar dan membeli dagangan dari petani.

"Dulu susah jualan. Ini tinggal antar aja ke gudang. Kalau dulu saya harus lama di pasar sana menjualnya. Kena panas. Sayuran saya pun jadi enggak segar lagi. Harganya pun sudah turun," ujarnya.(Royandi Hutasoit/tribun medan)

Dua Paslon di Lhokseumawe dan Abdya tak Gelar Kampanye Akbar

LHOKSEUMAWE - Dua pasangan calon (paslon) kepala daerah di Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) dipastikan tidak menggelar rapat umum atau kampanye akbar.

Di Kota Lhokseumawe, dua paslon dimaksud adalah pasangan nomor urut 1, Helmi Musa Kuta-Maisyuri, dan paslon nomor urut 3, Rachmatsyah-T Nauval. Kedua pasangan ini memilih untuk menggelar pertemuan dialogis.

Penanggungjawab Pokja Kampanye KIP Lhokseumawe, Armia M Nur SE, kepada Serambi, Rabu (1/2), mengatakan, sesuai jadwal yang ada, pasangan Rachmatsyah-T Nauval mendapatkan jatah untuk menggelar rapat umum pada 7 Januari 2017. Sedangkan pasangan Helmi Musa Kuta-Maisyuri pada 21 Januari 2017.

“Tetapi kedua paslon tersebut telah menginformasikan ke KIP kalau mereka tidak menggelar rapat umum, tapi memilih kampanye dialogis. Itu sah-sah saja, karena mau digelar rapat umum atau tidak, hak masing-masing paslon,” katanya.

Sedangkan untuk paslon nomor urut 2, Zulkifli-Amni, sudah menggelar rapat umum pada 14 Januari 2017 di lapangan eks Cunda Plaza. Hanya pasangan nomor urut 4, Suaidi Yahya-Yusuf Muhammad, yang belum memiliki jadwal jelas setelah sebelumnya meminta penundaan dari jadwal seharusnya 28 Januari kemarin.

“Secara aturan dibenarkan kalau setiap paslon meminta penundaan rapat akbar. Jadi dalam waktu dekat kami akan memutuskan kembali kapan paslon nomor urut 4 bisa mengelar rapat umum,” demikian Armia.

Sementara di Abdya, dua paslon yang juga tidak melakukan kampanye akbar adalah paslon nomor urut 10, Zainal Aripin Yur-Said Azhari, dan nomor urut 7, H Junaidi-Edwar Rahman. Kedua pasangan ini lebih memilih bergerilya melakukan kampanye dialogis.

“Iya, kita tidak melakukan kampanye terbuka karena waktu untuk mobilisasi massa tidak cukup, terlebih kita sudah ada jadwal yang sangat padat untuk melakukan pertemuan dialogis dengan para pendukung di sembilan kecamatan,” kata calon wakil bupati Abdya, Said Azhari.

Menurutnya, melakukan kampanye dialogis dengan para pendukung akan lebih efektif dibandingkan kampanye terbuka. “Para simpatisan dan relawan juga sepakat dengan dialogis ini, makanya hari ini (kemarin) kita tidak lakukan kampanye terbuka sesuai jadwal yang ditetapkan KIP Abdya,” terangnya.

Sementara, calon bupati Abdya nomor urut 7, Junaidi, mengatakan, alasannya tidak melakukan kampanye terbuka mempertimbangkan keamanan dan keselamatan para pendukungnya. “Kalau saya bawa massa saya dari Babahrot dan Lembah Sabil berkumpul di Susoh, saya khawatir keamanan dan keselamatan mereka tidak terjaga, seperti kecelakaan atau musibah yang tidak kita inginkankan. Makanya kita antisipasi itu, kalau cuma Susoh kan tidak meriah, dan lebih baik saya turun saja ke rumah masyarakat dan Alhamdulilah,” kata pensiunan TNI ini.

Komisioner KIP Abdya Pokja Kampanye, Said Masykur saat dikonfirmasi tidak mempermasalahkan apabila ada kandidat yang tidak melakukan kampanye terbuka. “Kalau mereka tidak melaksanakan kampanye terbuka, ya tidak masalah. Namun selaku penyelenggara, kita sudah sediakan waktu dan tempat, kalau tidak dimanfaatkan, itu hak masing-masing,” ucapnya.(bah/c50)

Kertas Suara tanpa Said-Nafis

Calon Bupati Abdya nomor urut 4, H Said Syamsul Bahri didamping calon wakil bupati, Drs HM NAfis A Manaf dan sejumlah partai pengusung menyampaikan orasi politik dan menyerahkan pernyataan sikap kepada Ketua KIP Abdya, Elfiza (nonaktif) saat mendatangi kantor KIP Abdya. SERAMBI/RAHMAT SAPUTRA

* KIP Adbya: Kami Patuh pada Perintah KIP Aceh

BLANGPIDIE - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Barat Daya (Abdya) memastikan tetap akan mencetak kertas suara sesuai dengan hasil koreksi KIP Aceh pada 21 Januari kemarin.

Ini berarti, kertas suara yang akan digunakan dalam Pilkada nanti berisikan sembilan pasangan calon (paslon), tanpa menyertakan nama Said Syamsul-HM Nafis A Manaf di dalamnya.

“Kami sedang melakukan persiapan untuk segera cetak surat suara hasil koreksi KIP Aceh,” kata Divisi Logistik KIP Abdya, Hasbi, kepada Serambi, Selasa (31/1) sore.

Jumlah kertas suara yang akan dicetak sebanyak 106.896 lembar, atau sama dengan jumlah kertas suara yang telah dicetak sebelumnya, yang berisi 10 paslon.

Hasbi juga menuturkan bahwa ia dan Sekretaris KIP, Hermi Suherdi, sudah bertemu dengan Ketua dan Anggota KPU, Senin (30/1). Dalam pertemuan itu, lanjut Hasbi, pihak KPU menanyakan kesiapan KIP Abdya untuk melaksanakan keputusan KIP Aceh tentang koreksi penetapan pasangan calon dan nomor urut Pilkada bupati dan wakil bupati.

Pihak KPU juga menegaskan bahwa apapun keputusan dan perintah KIP Aceh juga merupakan keputusan dan perintah KPU, sehingga harus dilaksanakan. “Kami menjawab, siap melaksanakan keputusan KIP Aceh tentang koreksi penetapan paslon, termasuk mencetak surat suara,” kata Hasbi.

Seperti diketahui, KIP Aceh sebelumnya mengoreksi penetapan pasangan calon dan nomor urut pemilihan bupati dan wakil bupati Abdya pada Pilkada 2017. Hasil koreksi tersebut berisikan sembilan nama dan nomor urut paslon, dengan meniadakan nama H Said Syamsul Bahri dan HM Nafis A Manaf, yang merupakan paslon nomor urut 4.

Keputusan KIP Aceh itu dituangkan dalam pengumuman Nomor 01/KIP-Aceh/I/2017 tanggal 21 Januari 2017, sebagai tindak lanjut dari keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI Nomor 2/DKPP-PKE-VI/2017.

Ketua KIP Abdya, Elfiza SH MH, mengatakan akan segera mencetak surat suara, sesuai hasil koreksi KIP Aceh. Elfiza juga mengklarifikasi pemberitaan sebelumnya bahwa surat suara bupati dan wakil bupati Abdya belum dilipat karena seolah-olah ada permintaan tim pemenangan Said Syamsul Bahri dan HM Nafis A Manaf.



“Perlu kami jelaskan bahwa surat suara belum kita lipat karena surat suara yang sesuai hasil koreksi KIP Aceh memang belum dicetak atau belum ada. Jadi bukan karena permintaan dari tim tertentu. Kami harus patuh kepada perintah KPU dan KIP Aceh,” tegas Elfiza.

Terkait surat suara berisi 10 paslon yang sebelumnya telah dicetak, Elfiza memastikan bahwa surat suara tersebut sudah disimpan dengan baik.

Terpisah, H Said Syamsul Bahri saat dihubungi Serambi Selasa sore kemarin, mengaku keberatan atas kebijakan KIP Abdya yang mencetak surat suara tanpa menyertakan dirinya (Said-Nafis).

Menurut Said Syamsul, dirinya dan Nafis sudah sah menjadi paslon bupati dan wakil bupati karena ditetapkan berdasarkan rapat pleno KIP Abdya. Selain itu, gugatan yang diajukannya tentang pelanggaran administrasi pemilihan juga sudah terdaftar (teregistrasi) di Mahkamah Agung (MA) pada 25 Januari lalu.

“Upaya hukum yang kita tempuh sedang diproses dan kita sedang menunggu keputusan MA RI yang diperkirakan akan turun dalam beberapa hari ini. Idealnya, KIP Abdya menunggu putusan MA yang sifatnya mengikat itu,” ujarnya.

Said juga mempertanyakan keputusan KPU RI yang mengaktifkan kembali empat komioner KIP Abdya hanya dalam kurun waktu empat hari setelah dinonaktifkan. “Diaktifkan kembali, berarti KIP Abdya tidak bersalah menetapkan saya sebagai calon, dan itu berarti kami (Said-Nafis) tidak bersalah atau sah sebagai calon. Kalau bersalah, kenapa empat komisioner KIP Abdya tidak diberhentikan secara tetap,” tegasnya.

Karena itu, apabila KIP Abdya menganggap pasangan Said-Nafis tidak sah, maka pihaknya akan menempuh jalur hukum karena telah dipermalukan oleh pihak KIP. “Kalau tidak sah, kenapa alat peraga kampanye (APK) kami disosialisikan kepada masyarakat? Kenapa kami diminta ikut melakukan debat kandidat? Malah sampai mencetak surat suara dengan 10 nama dan nomor urut paslon. Ini kan mempermalukan orang. Saya siap melakukan upaya hukum terhadap KIP Abdya,” pungkasn mantan Ketua DPRD Abdya ini.

Dia juga mempertanyakan koreksi yang dilakukan KIP Aceh, sebab yang dipahaminya koreksi bukanlah mencoret, melainkan melihat kembali berkas pencalonan, apakah sudah lengkap atau tidak. Bukan langsung mencoret. “Negara ini berdasarkan hukum, tindakan KIP menghilangkan nama kami (Said-Nafis) dari daftar calon adalah perbuatan melawan hukum. Saya percaya masih ada keadilan di negeri ini, maka saya siap menempuh jalur hukum,” demikian Said Syamsul Bahri.(nun)

4 Ruang Operasi RSUZA Telantar

BANDA ACEH - Akibat masalah hukum yang belum tuntas, pembangunan 4 ruang operasi RSUZA senilai Rp 8,6 miliar yang dimulai tahu 2014, sampai kini belum bisa dilanjutkan alias telantar. Penyebabnya, PT Handaru Adhiputra selaku rekanan proyek itu tak menerima pemutusan kontrak oleh manajemen RSUZA pada akhir tahun 2014. Sehingga rekanan itu mengugat ke Pengadilan Negeri (PN) Banda Aceh dan Pengadilan Tinggi (PT) Aceh.

Karena putusan PN dan PT mengabulkan gugatan PT Handaru, manajemen RSUZA harus membayar kerugian penggugat Rp 3.341.679.267,01 ditambah bunga pinjaman bank Rp 434.418.305,34, serta membayar biaya perkara Rp 2.644.000.

Direktur RSUZA, dr Fachrul Jamal SpAN (Kic) menjelaskan hal itu kepada Wakil Ketua I DPRA, Drs Sulaiman Abda MSi dan Ketua Komisi VI DPRA, T Iskandar Daoed SE MSiAk saat meninjau lokasi proyek yang sudah terbengkalai dua tahun itu, Rabu (1/2).

Pada tahun 2015 dan 2016, kata Fachrul, pihaknya tetap mengusulkan anggaran untuk kelanjutan pembangunan 4 ruang operasi itu dengan harapan jika nanti pada awal tahun anggaran masalah hukumnya tuntas, pembangunannya bisa langsung dilanjutkan.

Setelah kalah di PN dan PT, menurutnya, Pemerintah Aceh dan RSUZA melalui pengacaranya dari kalangan jaksa kabarnya akan mengajukan kasasi ke Makamah Agung (MA). “Sambil menunggu ada putusan dari MA, kami berharap ada pihak yang bisa memberikan izin agar pembangunan 4 ruang operasi itu dapat dilanjutkan,” harap Fachrul Jamal.

Sebab, ruang tersebut sekarang sangat dibutuhkan untuk mengurangi pasien yang membutuhkan operasi. Kini antrean mencapai 194 orang, yang terdiri atas 100 pasien bedah tulang atau orthopedi, 49 pasien bedah plastik dan 45 pasien bedah onkologi. Masa tunggu operasinya ada yang mencapai di atas 3 bulan, terutama untuk operasi bedah tulang.

Ketua Komisi VI DPRA, T Iskandar Daoed mengatakan, masalah yang dihadapi RSUZA hari segera dicarikan solusi dalam tahun ini. Sehingga pembangunan 4 ruang operasi baru itu bisa dilanjutkan tahun ini juga.

Salah satu solusinya, kata Iskandar, adalah meminta pendapat atau legal opinion (LO) ke pengadilan apakah pembangunan ruang bedah itu yang proses hukumnya belum tuntas bisa dilanjutkan atau tidak. Sebab, kehadiran gedung itu sangat dibutuhkan masyarakat. Apalagi, antrean pasien yang mau dioperasi mencapai ratusan orang dengan masa tunggu di atas tiga bulan.

Wakil Ketua I DPRA, Drs Sulaiman Abda MSi mengatakan, pihaknya akan bertemu Kepala PT Aceh untuk menanyakan apakah mereka bisa memberi solusi terhadap masalah itu atau tidak serta apa yang bisa dilakukan Pemerintah Aceh dan RSUZA untuk bisa melanjutkan pembangunan 4 ruang operasi tersebut.(her)