Ini Pendapat Aktivis Antikorupsi terhadap Rencana Pergub APBA 2017

DOK.FAKTA

Koordinator FAKTA, Indra P Keumala.

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH -- Forum Anti-Korupsi dan Transparansi Anggaran (FAKTA) menyoroti upaya negosiasi ulang pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2017 yang sebelumnya akan ditetapkan melalui Peraturan Gubernur (Pergub).

Organisasi antikorupsi itu meminta Plt Gubernur Aceh Soedarmo tetap konsisten terhadap komitmennya membenahi sistem penganggaran daerah ini.

"Kami mengapreasiasi langkah tegas Plt Gubernur mempergubkan APBA. Tapi kalau kemudian ada pembicaraan baru untuk mengubah kebijakan penetapan anggaran dengan menggunakan qanun, maka kami berharap Pak Darmo tetap konsisten dan tidak ikut-ikutan mengkhianati kepentingan rakyat," ujar Koordinator FAKTA, Indra P Keumala, kepada Serambinews.com, Selasa (3/1/2017).

Ia mengatakan, kebijakan untuk menetapkan anggaran menggunakan Pergub merupakan pilihan paling rasional yang harus ditempuh Plt Gubernur.

Apalagi selang sepekan sejak dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2017 diserahkan pada 22 Desember 2016 lalu, tidak diperoleh kesepakatan DPRA untuk segera membahasnya.

"Kendati bukan mutlak kesalahan DPRA karena waktu penyerahan KUA-PPAS yang relatif terlambat. Namun publik sudah sangat paham bagaimana kebiasaan buruk para anggota dewan yang terhormat jika menyangkut pembahasan anggaran," terangnya.

Kebiasaan buruk itu, jelas Indra, terwujud dalam tindakan utak-atik anggaran dan permintaan sejumlah jatah anggaran di luar dana aspirasi yang jumlahnya mencapai ratusan miliar rupiah.

Hal itu seperti terungkap berdasarkan pernyataan Gubernur Aceh Zaini Abdullah saat pembahasan anggaran tahun lalu.

"Gubernur Zaini bilang bahwa DPRA minta jatah anggaran mencapai Rp 1,5 triliun. Itu kan luar biasa sekali," katanya.

Kendati begitu, mantan anggota Badan Pekerja Aceh Recovery Forum ini tidak sepenuhnya setuju jika anggaran Aceh 2017 ditetapkan melalui Pergub.

Menurutnya, ada banyak kerugian yang akan dialami Aceh jika penetapan APBA tidak menggunakan qanun.

Pertama, besaran pembiayaan kegiatan pembangunan Aceh 2017 terjadi pembatasan yaitu sebesar anggaran tahun 2016 Rp12 triliun. Sedangkan proyeksi penerimaan Aceh 2017 berada pada angka Rp14,5 triliun.

Kedua, pelaksanaan anggaran dan program strategis di luar urusan wajib yang semula telah direncanakan pemerintah Aceh tidak dapat terlaksana.

Selain itu, anggaran program yang dilahirkan melalui Pergub juga tidak mampu menjawab kondisi kebutuhan terkini masyarakat Aceh.

"Intinya kepentingan masyarakat harus dikedepankan. Tapi kalau negosiasi yang dimaksudkan Plt Gubernur mengarah pada semangat bagi-bagi jatah maka lebih baik pembahasan tidak perlu terjadi," demikian Koordinator FAKTA. (*)

Pagu RAPBA 2017 Rp 14,5 Triliun

* Dokumen KUA dan PPAS ke Sekwan

BANDA ACEH - Dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2017 disampaikan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) kepada DPRA, pagu atau alokasi RAPBA 2017 mencapai Rp 14,5 triliun. Lebih tinggi dibanding pagu RAPBA 2016 yang saat itu Rp 12,874 triliun.

Kepala Bappeda Aceh, Prof Dr Amhar Abubakar MS menyampaikan hal ini kepada Serambi, Selasa (20/12), usai menyerahkan dokumen KUA dan PPAS 2017 kepada Sekretaris DPRA, A Hamid Zein di ruang kerja Sekwan. “Sementara target pendapatannya ditetapkan sekitar Rp 14,2 triliun,” kata Amhar.

Amhar mengatakan target RAPBA sejumlah itu ditetapkan karena target penerimaan yang telah dibuat Rp 14,210 triliun dan diperkirakan pada akhir tahun nanti ada sisa anggaran yang belum dipakai (Silpa) sekitar Rp 363 miliar.

Target penerimaan pendapatan senilai Rp 14,2 triliun itu, sebut Amhar, bersumber dari empat pendapatan, yakni Pendapatan Asli Aceh (PAA) ditargetkan Rp 2,078 triliun, pendapatan transfer pemerintah pusat/dana perimbangan Rp 3,736 triliun, pendapatan Aceh yang sah Rp 20,357 miliar, dan pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya yaitu dari dana otsus dan TBH Migas totalnya Rp 8,375 triliun.

Belanja pembangunan Rp 14,5 triliun itu, kata Amhar, akan digunakan untuk kegiatan urusan wajib dan lainnya. Misalnya pembiayaan program pendidikan. Untuk dana pendidikan yang menurut aturannya minimal 20 persen. Pagu dana pendidikannya sekitar Rp 2,8 triliun dari total RAPBA 2017 yang diajukan kepada DPRA Rp 14,5 triliun. Kemudian kesehatan, miminal 10 persen atau Rp 1,45 triliun.

“Untuk anggaran urusan wajib, seperti dana pendidikan dan kesehatan yang besarannya sudah ditetapkan oleh UU, wajib kita penuhi. Kalau tidak, setelah DPRA mengesahkan RAPBA 2017, kemudian sebelum dilaksanakan, lebih dulu harus disampaikan ke Mendagri, Tim Evaluasi APBD dari Kemendagri akan mengoreksinya,” kata Amhar.

Karena itu, kata Amhar dalam RAPBA 2017 ini, pihaknya bersama DPRA akan berupaya mengurangi jumlah item program dan kegiatan yang akan dikoreksi Tim Evaluasi Mendagri. “Kita harapkan jumlahnya tidak terlalu banyak dibanding hasil koreksi tahun-tahun sebelumnya. Terutama yang sering dikoreksi mengenai program dan kegitan dana hibah dan bansos. Alokasi anggaran untuk urusan wajib dan percepatan pembangunan infrastruktur di daerah juga menjadi fokus utama dalam RAPBA 2017,” ujar Amhar. (her)


Sumber : Serambi Indonesia

Pedagang Protes Penutupan Jembatan Beurawe

Demonstran yang terdiri dari para pemilik usaha di kawasan Jalan Hasan Dek, Gampong Ateuk Pahlawan, Banda Aceh melakukan aksi di Jembatan Simpang Surabaya, Kamis (1/9/2016). Mereka meminta pemerintah memberikan solusi sistem buka tutup arus lalu lintas selama proyek pembangunan fly over dan under pass di kawasan itu. SERAMBI/M ANSHAR

BANDA ACEH - Puluhan pedagang di kawasan Simpang Surabaya, Banda Aceh, Kamis (1/9) menggelar aksi protes terhadap penutupan Jembatan Beurawe di ujung jembatan tersebut. Para pedagang yang didampingi oleh Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) memprotes, karena penutupan itu telah menganggu usaha mereka.

Amatan Serambi kemarin, aksi dimulai sekitar pukul 11.00 WIB dengan membentangkan spanduk dan poster yang bertuliskan kata-kata protes warga. Aksi itu sempat menutup akses keluar masuk truk ke proyek underpass Beurawe dari Simpang Surabaya selama satu jam. Namun hingga mereka membubarkan diri tidak ada perwakilan kontraktor yang menjumpai pedagang. Dalam aksi itu, juga hadir Anggota DPRK Banda Aceh, Abdul Rafur.

Samsunal Hamsa, seorang pedagang kemarin mengatakan, selama penutupan Jembatan Beurawe sekitar sebulan lalu, para pedagang langsung mengalami penurunan omset. Ia mengatakan, para pedagang tidak menolak pembangunan tersebut, namun mereka meminta agar proses pembangunan juga tidak menganggu usaha mereka. Sebab terdapat seratusan pedagang yang berjualan di kawasan itu.

“Saya yang membuka usaha travel sebelumnya bisa menjual tiket 60-70 lembar perhari, namun setelah ditutupnya jembatan hanya mampu menjual 3-4 lembar perhari. Hal itu karena pelanggan saya yang dari arah Lampriek maupun Peunayong kesulitan untuk menuju Simpang Surabaya,” ujar Samsunal kemarin.

Dalam aksi itu, mereka meminta kepada Pemerintah Aceh, Pemko Banda Aceh dan kontraktor agar dapat memberikan kompensasi kepada pedagang, atas kerugian yang mereka alami akibat penutupan. Selain itu, mereka juga meminta agar dibangun jembatan darurat di sisi jembatan yang sudah ada, sehingga lalu lintas di depan toko mereka tetap berjalan.

Sementara Ketua YARA, Safaruddin SH mengatakan, pihaknya hanya memdampingi para pedagang agar aspirasi mereka didengar oleh pemerintah dan meresponsnya. Ia menuntut agar pemerintah mengambil sikap atas terganggunya usaha pedagang.

Sebab, lanjutnya, pedagang yang terganggu itu merupakan para pembayar pajak rutin dan memiliki izin usaha. Namun pemerintah malah mengabaikan hak mereka yang telah melakukan kewajibannya. Terkait solusi dan kebijakan yang harus diambil untuk menjawab protes warga, Safar mengatakan, hal itu harus dipikirkan oleh pihak kontraktor bersama pemerintah. Sebab secara teknis hanya mereka yang mengetahui tentang proyek itu.(mun)

Editor: Muhammad Sayuthi
Sumber: Serambi Indonesia