Tarmizi A Karim : Dana Desa itu Saya yang Desain

Tarmizi A Karim berkampanye di Meulaboh, Aceh Barat

SERAMBINEWS.COM, MEULABOH - Silaturrahmi relawan pasangan Cagub dan Cawagub nomor urut satu Tarmizi A Karim - Machsalmina Ali yang dilaksanakan di Lapangan Teuku Umar, Jumat (3/2/2017) dihadiri relawan dan masyarakat kota Meulaboh.

Tarmizi mengajak masyarakat untuk berani mengambil sikap dan menetapkan pilihan tanpa rasa takut akan intimidasi dari pihak-pihak manapun.

"Kita harus berani tentukan pilihan dan bersikap, tak perlu takut intimidasi dari pihak manapun," ucapnya disambut teriakan yel yel "hidup Tarmizi Karim" dari massa yang hadir. [VIDEO Kampanye Tarmizi A Karim di Aceh Barat]

Dia juga mengatakan akan membangun wilayah barat selatan yang dalam programnya disebut sebagai zona hinterland atau zona belakang.

Bahkan saat ini masyarakat sudah merasakan jerih payah Tarmizi Karim dalam bentuk dana desa yang disusun saat masih menjabat dirjen PMD di kementrian dalam negeri.

"Saya tak pandai mengungkit-ungkit apa yang sudah saya lakukan, dana desa itu memang saya yang desain," sebutnya.

Dia juga menambahkan, "ini bukan mengaku-ngaku melainkan memang buah fikiran saya," pungkasnya.

Acara ditutup dengan doa yang dipimpin langsung oleh kandidat gubernur nomor 1 Tarmizi A Karim.

KIP Pidie Sosialisasi Pilkada ke Rutan Benteng

KETUA KIP Pidie, Ridwan SPd menjelaskan tata cara pencoblosan pilkada di Rutan Benteng Kota Sigli, Pidie, Jumat (3/2/2017).

Laporan : Nur Nihayati| Pidie

SERAMBINEWS.COM, SIGLI - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Pidie melakukan sosialisasi pilkada ke Rumah Tahanan (Rutan) Benteng, Kota Sigli, Pidie, Jumat (3/2/2017) petang.

Ketua KIP Pidie, Ridwan SPd di hadapan penghuni bui tersebut menjelas tata cara mencoblos.

Ia juga menerangkan nama kandidat pasangan calon gubernur Aceh dan pasangan calon bupati di Pidie akan mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) berlangsung pada 15 Februari 2017.

Maka itu, penghuni Rutan Benteng dapat memberi hak pilihnya memilih siapa dihendaki untuk menjadi kepala daerah nanti.

Ketua KIP Pidie juga didampingi para Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dari Kecamatan Kota Sigli yakni, Putra Karyanto, Sayed Usman, M Ihsan, Ziat dan M Tareh.

Sementara itu, penghuni Rutan Benteng terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) berjumlah 155 orang.

Warga Pidie yang tidak terdata sebanyak 23 orang dan warga luar Pidie sebanyak 92 orang.

Dua Paslon di Lhokseumawe dan Abdya tak Gelar Kampanye Akbar

LHOKSEUMAWE - Dua pasangan calon (paslon) kepala daerah di Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) dipastikan tidak menggelar rapat umum atau kampanye akbar.

Di Kota Lhokseumawe, dua paslon dimaksud adalah pasangan nomor urut 1, Helmi Musa Kuta-Maisyuri, dan paslon nomor urut 3, Rachmatsyah-T Nauval. Kedua pasangan ini memilih untuk menggelar pertemuan dialogis.

Penanggungjawab Pokja Kampanye KIP Lhokseumawe, Armia M Nur SE, kepada Serambi, Rabu (1/2), mengatakan, sesuai jadwal yang ada, pasangan Rachmatsyah-T Nauval mendapatkan jatah untuk menggelar rapat umum pada 7 Januari 2017. Sedangkan pasangan Helmi Musa Kuta-Maisyuri pada 21 Januari 2017.

“Tetapi kedua paslon tersebut telah menginformasikan ke KIP kalau mereka tidak menggelar rapat umum, tapi memilih kampanye dialogis. Itu sah-sah saja, karena mau digelar rapat umum atau tidak, hak masing-masing paslon,” katanya.

Sedangkan untuk paslon nomor urut 2, Zulkifli-Amni, sudah menggelar rapat umum pada 14 Januari 2017 di lapangan eks Cunda Plaza. Hanya pasangan nomor urut 4, Suaidi Yahya-Yusuf Muhammad, yang belum memiliki jadwal jelas setelah sebelumnya meminta penundaan dari jadwal seharusnya 28 Januari kemarin.

“Secara aturan dibenarkan kalau setiap paslon meminta penundaan rapat akbar. Jadi dalam waktu dekat kami akan memutuskan kembali kapan paslon nomor urut 4 bisa mengelar rapat umum,” demikian Armia.

Sementara di Abdya, dua paslon yang juga tidak melakukan kampanye akbar adalah paslon nomor urut 10, Zainal Aripin Yur-Said Azhari, dan nomor urut 7, H Junaidi-Edwar Rahman. Kedua pasangan ini lebih memilih bergerilya melakukan kampanye dialogis.

“Iya, kita tidak melakukan kampanye terbuka karena waktu untuk mobilisasi massa tidak cukup, terlebih kita sudah ada jadwal yang sangat padat untuk melakukan pertemuan dialogis dengan para pendukung di sembilan kecamatan,” kata calon wakil bupati Abdya, Said Azhari.

Menurutnya, melakukan kampanye dialogis dengan para pendukung akan lebih efektif dibandingkan kampanye terbuka. “Para simpatisan dan relawan juga sepakat dengan dialogis ini, makanya hari ini (kemarin) kita tidak lakukan kampanye terbuka sesuai jadwal yang ditetapkan KIP Abdya,” terangnya.

Sementara, calon bupati Abdya nomor urut 7, Junaidi, mengatakan, alasannya tidak melakukan kampanye terbuka mempertimbangkan keamanan dan keselamatan para pendukungnya. “Kalau saya bawa massa saya dari Babahrot dan Lembah Sabil berkumpul di Susoh, saya khawatir keamanan dan keselamatan mereka tidak terjaga, seperti kecelakaan atau musibah yang tidak kita inginkankan. Makanya kita antisipasi itu, kalau cuma Susoh kan tidak meriah, dan lebih baik saya turun saja ke rumah masyarakat dan Alhamdulilah,” kata pensiunan TNI ini.

Komisioner KIP Abdya Pokja Kampanye, Said Masykur saat dikonfirmasi tidak mempermasalahkan apabila ada kandidat yang tidak melakukan kampanye terbuka. “Kalau mereka tidak melaksanakan kampanye terbuka, ya tidak masalah. Namun selaku penyelenggara, kita sudah sediakan waktu dan tempat, kalau tidak dimanfaatkan, itu hak masing-masing,” ucapnya.(bah/c50)

Kertas Suara tanpa Said-Nafis

Calon Bupati Abdya nomor urut 4, H Said Syamsul Bahri didamping calon wakil bupati, Drs HM NAfis A Manaf dan sejumlah partai pengusung menyampaikan orasi politik dan menyerahkan pernyataan sikap kepada Ketua KIP Abdya, Elfiza (nonaktif) saat mendatangi kantor KIP Abdya. SERAMBI/RAHMAT SAPUTRA

* KIP Adbya: Kami Patuh pada Perintah KIP Aceh

BLANGPIDIE - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Barat Daya (Abdya) memastikan tetap akan mencetak kertas suara sesuai dengan hasil koreksi KIP Aceh pada 21 Januari kemarin.

Ini berarti, kertas suara yang akan digunakan dalam Pilkada nanti berisikan sembilan pasangan calon (paslon), tanpa menyertakan nama Said Syamsul-HM Nafis A Manaf di dalamnya.

“Kami sedang melakukan persiapan untuk segera cetak surat suara hasil koreksi KIP Aceh,” kata Divisi Logistik KIP Abdya, Hasbi, kepada Serambi, Selasa (31/1) sore.

Jumlah kertas suara yang akan dicetak sebanyak 106.896 lembar, atau sama dengan jumlah kertas suara yang telah dicetak sebelumnya, yang berisi 10 paslon.

Hasbi juga menuturkan bahwa ia dan Sekretaris KIP, Hermi Suherdi, sudah bertemu dengan Ketua dan Anggota KPU, Senin (30/1). Dalam pertemuan itu, lanjut Hasbi, pihak KPU menanyakan kesiapan KIP Abdya untuk melaksanakan keputusan KIP Aceh tentang koreksi penetapan pasangan calon dan nomor urut Pilkada bupati dan wakil bupati.

Pihak KPU juga menegaskan bahwa apapun keputusan dan perintah KIP Aceh juga merupakan keputusan dan perintah KPU, sehingga harus dilaksanakan. “Kami menjawab, siap melaksanakan keputusan KIP Aceh tentang koreksi penetapan paslon, termasuk mencetak surat suara,” kata Hasbi.

Seperti diketahui, KIP Aceh sebelumnya mengoreksi penetapan pasangan calon dan nomor urut pemilihan bupati dan wakil bupati Abdya pada Pilkada 2017. Hasil koreksi tersebut berisikan sembilan nama dan nomor urut paslon, dengan meniadakan nama H Said Syamsul Bahri dan HM Nafis A Manaf, yang merupakan paslon nomor urut 4.

Keputusan KIP Aceh itu dituangkan dalam pengumuman Nomor 01/KIP-Aceh/I/2017 tanggal 21 Januari 2017, sebagai tindak lanjut dari keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI Nomor 2/DKPP-PKE-VI/2017.

Ketua KIP Abdya, Elfiza SH MH, mengatakan akan segera mencetak surat suara, sesuai hasil koreksi KIP Aceh. Elfiza juga mengklarifikasi pemberitaan sebelumnya bahwa surat suara bupati dan wakil bupati Abdya belum dilipat karena seolah-olah ada permintaan tim pemenangan Said Syamsul Bahri dan HM Nafis A Manaf.



“Perlu kami jelaskan bahwa surat suara belum kita lipat karena surat suara yang sesuai hasil koreksi KIP Aceh memang belum dicetak atau belum ada. Jadi bukan karena permintaan dari tim tertentu. Kami harus patuh kepada perintah KPU dan KIP Aceh,” tegas Elfiza.

Terkait surat suara berisi 10 paslon yang sebelumnya telah dicetak, Elfiza memastikan bahwa surat suara tersebut sudah disimpan dengan baik.

Terpisah, H Said Syamsul Bahri saat dihubungi Serambi Selasa sore kemarin, mengaku keberatan atas kebijakan KIP Abdya yang mencetak surat suara tanpa menyertakan dirinya (Said-Nafis).

Menurut Said Syamsul, dirinya dan Nafis sudah sah menjadi paslon bupati dan wakil bupati karena ditetapkan berdasarkan rapat pleno KIP Abdya. Selain itu, gugatan yang diajukannya tentang pelanggaran administrasi pemilihan juga sudah terdaftar (teregistrasi) di Mahkamah Agung (MA) pada 25 Januari lalu.

“Upaya hukum yang kita tempuh sedang diproses dan kita sedang menunggu keputusan MA RI yang diperkirakan akan turun dalam beberapa hari ini. Idealnya, KIP Abdya menunggu putusan MA yang sifatnya mengikat itu,” ujarnya.

Said juga mempertanyakan keputusan KPU RI yang mengaktifkan kembali empat komioner KIP Abdya hanya dalam kurun waktu empat hari setelah dinonaktifkan. “Diaktifkan kembali, berarti KIP Abdya tidak bersalah menetapkan saya sebagai calon, dan itu berarti kami (Said-Nafis) tidak bersalah atau sah sebagai calon. Kalau bersalah, kenapa empat komisioner KIP Abdya tidak diberhentikan secara tetap,” tegasnya.

Karena itu, apabila KIP Abdya menganggap pasangan Said-Nafis tidak sah, maka pihaknya akan menempuh jalur hukum karena telah dipermalukan oleh pihak KIP. “Kalau tidak sah, kenapa alat peraga kampanye (APK) kami disosialisikan kepada masyarakat? Kenapa kami diminta ikut melakukan debat kandidat? Malah sampai mencetak surat suara dengan 10 nama dan nomor urut paslon. Ini kan mempermalukan orang. Saya siap melakukan upaya hukum terhadap KIP Abdya,” pungkasn mantan Ketua DPRD Abdya ini.

Dia juga mempertanyakan koreksi yang dilakukan KIP Aceh, sebab yang dipahaminya koreksi bukanlah mencoret, melainkan melihat kembali berkas pencalonan, apakah sudah lengkap atau tidak. Bukan langsung mencoret. “Negara ini berdasarkan hukum, tindakan KIP menghilangkan nama kami (Said-Nafis) dari daftar calon adalah perbuatan melawan hukum. Saya percaya masih ada keadilan di negeri ini, maka saya siap menempuh jalur hukum,” demikian Said Syamsul Bahri.(nun)

Massa Mulai Berdatangan ke Lokasi Kampanye Mualem-TA di Nagan

Laporan Dedi Iskandar | Nagan Raya

SERAMBINEWS.COM, SUKA MAKMUE - Massa yang akan menghadiri kampanye akbar perdana pasangan calon gubernur/wakil gubernur Aceh, Muzakir Manaf-TA Khalid di Nagan Raya hingga Kamis (2/2/2017) siang mulai memadati Lapangan Bolakaki Leupee, Kecamatan Kuala.

Pantauan Serambinews.com massa yang berdatangan ke lokasi acara ini menggunakan truk, mobil bak terbuka, mobil pribadi, sepeda motor hingga berjalan kaki.

Sebagian massa juga terlihat mengenakan atribut Partai Aceh serta juga mengusung gambar pasangan calon bupati dan wakil bupati yang diusung oleh partai lokal dari sejumlah kabupaten/kota di wilayah pantai barat selatan Aceh. (*)

Massa Perempuan Dominasi Kampanye Mualem-TA Khalid di Nagan Raya

Laporan Dedi Iskandar | Nagan Raya

SERAMBINEWS.COM, SUKA MAKMUE-Massa dari kaum perempuan dilaporkan turut mendomimasi hadir ke arena kampanye pasangan cagub/cawagub Aceh, Muzakir Manaf-TA Khalid di Lapangan Bolakaki Leupee, Kecamatan Kuala, Nagan Raya, Rabu (2/2/2017) siang.

Pantauan Serambinews.com terlihat kaum perempuan ini turut mengenakan pakaian berwarna merah, serta turut mengenakan atribut Partai Aceh.

Sebagian perempuan lainnya juga duduk berjejer di bagian tribun guna menghindari teriknya panas matahari.

Ada Kampanye, Ratusan Kendaraan Antre Panjang di Lintas Meulaboh-Nagan Raya

Laporan Dedi Iskandar | Nagan Raya

SERAMBINEWS.COM, SUKA MAKMUE-Antrean panjang kendaraan roda dua, empat hingga truk di lintasan Meulaboh-Jeuram tepatnya di kawasan Leupee, Kecamatan Kuala, Nagan Raya hingga Kamis (2/2/2017) siang masih terus memanjang mencapai satu kilometer.

Hal ini terjadi stelah ratusan kendaraan yang mengangkut massa bertolak untuk menghadiri kampanye akbar perdana pasangan calon gubernur/wakil gubernur Aceh Muzakir Manaf-TA Khalid, berlangsung di Lapangan Bolakaki Leupee, Kecamatan Kuala.

Sejumlah petugss kepolisian dari Polres Nagan Raya bersama Satgas Partai Aceh juga terlihat di lokasi antrean, guna mengatur arus lalulintas.

Sesuai jadwal, kampanye akbar Mualem-TA Khalid di Nagan Raya ini dimulai sekitar pukul 14.00 WIB dan kabarnya akan dihadiri oleh sejumlah tokoh politik nasional lainnya.

Panelis Diduga tak Netral, Panwas Surati KIP

* Ekses Debat Cawalko Banda Aceh

BANDA ACEH - Satu dari tiga panelis debat publik calon wali kota dan wakil wali kota Banda Aceh diduga tidak netral dalam memberikan argumen terhadap penampilan kandidat saat berdebat. Hal ini mengemuka bukan saat berlangsungnya debat, melainkan ketika menjadi narasumber pada salah satu televisi nasional yang mengulas tentang debat yang berlangsung pada 24 Januari itu.

Panelis dimaksud adalah Suraiya Kamaruzzaman ST. Terhadap ucapannya yang dinilai melanggar kode etik panelis tersebut, Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Banda Aceh menyurati Komisi Independen Pemilihan (KIP) Banda Aceh agar mempertimbangkan kelayakan dan kepatutan Suraiya untuk dijadikan kembali sebagai panelis dalam debat tahap dua.

Debat tersebut, menampilkan dua pasangan kandidat, yaitu calon nomor urut 1, Illiza Sa’aduddin Djamal-Farid Nyak Umar dan pasangan calon nomor urut 2, Aminullah Usman-Zainal Arifin.

“Iya benar, kami sudah layangkan surat rekomendasi, bukan istilahnya untuk ditindaklanjuti pada pelanggaran pidana, bukan. Kalau bisa ya menjadi catatan dan perhatian KIP agar untuk debat kedua pada tanggal 6 Februari 2017, mohon dipertimbangkan kelayakan panelis tersebut,” kata Ketua Panwaslih Banda Aceh, Drs Sabirin MD kepada Serambi di Banda Aceh, Rabu (1/2).

Berdasarkan penelusuran Serambi, pernyataan Suraiya yang dinilai melanggar independensi tersebut adalah ketika ia menjawab pertanyaan tentang gesture (bahasa tubuh) para kandidat saat berdebat. “Kalau pasangan nomor urut 1, relasi antara pasangan mereka, itu gesture kerja samanya sangat terlihat, kompak dan menarik gitu. Pasangan 2 belum sepenuhnya, kalau saya melihat cara mereka membagi jawaban. Kalau pasangan satu saya lihat mereka menyiapkan dan melengkapi: Anda ini, saya itu, dan ketika masuknya itu smooth (mulus). Tapi kalau pasangan satunya, belum habis, ada yang mau ditambahin, kesannya seperti itu. Ini pandangan saya personal, tentu saja setiap orang bisa memandang macem-macem. Tetapi tadi malam saya memandangnya seperti itu.”

Berdasarkan kajian dan laporan yang diterima dari masyarakat, Sabirin menyatakan bahwa disinyalir Suraiya Kamaruzzaman bertindak tidak netral. “Panelis itu kan sama dengan hakim, sangat-sangat mulia posisinya. Jadi, tidak perlu komentar sana-sini, bagus si pulan bagus si pulen. Itu yang komentar kalau kita lihat acara di pusat ada pakar masing-masing yang mengulas debat itu,” ujarnya.

Terkait laporan tersebut, Komisioner KIP Banda Aceh, Indra Milwady, mengaku sudah menerima surat rekomendasi dari Panwaslih Banda Aceh. Ia katakan, persoalan tersebut sudah dievaluasi dan diperingatkan pihaknya. “Panelis harus independen dan tidak boleh memberikan penilaian. Walaupun memang sudah selesai acara, tapi ini masalah etik saja,” imbuhnya.

Mengenai rekomendasi yang disampaikan panwaslih yang meminta agar dievaluasi keterlibatan Suraiya pada debat kedua, Indra mengatakan bahwa panelis debat tahap dua berbeda dengan tahap pertama. “Kita memang sudah menyiapkan panelis enam orang. Tiga untuk debat pertama dan tiga lagi untuk debat kedua. Jadi, memang tidak kita pakai lagi,” ungkap dia.

Bantah memihak
Terpisah, Suraiya Kamaruzzaman yang dihubungi Serambi kemarin sore membantah bahwa ia memihak kepada salah satu kandidat dalam memberikan pernyataan saat tampil sebagai narasumber di salah satu televisi nasional, 24 Januari lalu.

Kendati demikian, ia katakan bahwa jika ada pihak yang menilai lain, itu di luar kemampuan dirinya. “Saya tahu posisi kerja saya. Kita tidak bisa mengontrol cara orang lain menilai kita. Yang penting, kita berjalan sesuai role,” kata dosen Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala yang juga aktivis perempuan ini. (mas)