Pelabuhan Ulee Lheue Membuka Titipan mobil bagi Wisatawan yang Mau ke Sabang, Ini Tarifnya

BANDA ACEH - Saat ini sejumlah wisatawan yang ingin menuju ke Sabang memilih menitipkan mobilnya di Kompleks Pelabuhan Ulee Lheue, Banda Aceh.

Alasannya, karena mereka menghindari antrean masuk ke kapal saat pergi dan pulang dari Kota Sabang.

Apalagi penitipan kendaraan di pelabuhan dijamin keamanannya oleh otoritas pelabuhan.

Saat ini pihak pelabuhan sudah menyediakan satu gedung hanggar untuk menyimpan mobil yang dititipkan.

Meskipun pada saat musim liburan seperti ini, sebagian wisatawan harus memarkirkan mobil di area parkir karena hanggar sudah penuh.

Kepala UPTD Pelabuhan Ulee Lheue Banda Aceh, Aqil Perdana kepada Serambinews.com mengatakan, para wisatawan yang menitipkan mobil itu berasal dari sejumlah daerah di Aceh, hingga Sumatera Utara.

Ia merincikan, bagi mobil yang diinapkan akan dijaga oleh petugas pelabuhan.

Untuk yang diinapkan di hanggar dikenakan tarif Rp 20 ribu/malam. Sedangkan yang di luar hanggar Rp 10 ribu/malam, dan sepeda motor Rp 5 ribu/malam.

Jaja Miharja Sakit Hati atas Perlakuan Ahok Kepada KH Ma’ruf Amin

Pedangdut senior Jaja Miharja.

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Pedangdut kenamaan Jaja Miharja bereaksi keras merespons peristiwa yang dialami Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Maruf Amin, saat menjadi saksi dalam sidang lanjutan perkara dugaan penistaan agama, Selasa (31/1/2017).

Jaja merasa tersinggung apabila orang yang sangat dihormatinya diperlakukan secara tidak patut.

Bahkan cenderung dipojokkan dengan sejumlah tudingan dari tim penasihat hukum Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

"Gua sakit hati kalau kiai gua diginiin. Dia yang ngajarin gua ngaji," ujar Jaja di Kantor MUI, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (3/2/2017).

Sikap Ahok yang dinilainya buruk menyebabkan dirinya mengimbau masyarakat DKI Jakarta untuk tidak memilihnya sebagai gubernur.

"Saya sebagai orang Betawi, orang paling tua di Betawi, udah deh gak usah nusuk die (coblos Ahok). Paham," katanya.

Jaja menambahkan, seharusnya Ahok bisa lebih menjaga ucapannya menjelang Pilgub DKI Jakarta yang akan digelar pertengahan Februari mendatang.

Agar pembicaraan yang sifatnya sensitif tidak membuat panas suhu politik di Jakarta.

"Iya, Ayah (panggilan akrab Jaja) kan orang Islam juga, turut prihatin dong," ungkapnya.

Jaja Mihardja turut hadir dalam pertemuan sejumlah organisasi masyarakat (ormas) Islam di gedung MUI, siang tadi.

Kedatang mereka bertujuan untuk menyampaikan sikap guna menanggapi kejadian yang dialami Maruf Amin. (Rangga Baskoro)

Pipik Dian Irawati: Digosipkan Menikah Lagi, Saya Senyum Saja

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Istri mendiang Ustaz Jeffry Al Buchori atau Uje, Pipik Dian Irawati, mengatakan ia sudah biasa diterpa kabar tak sedap, termasuk gosip ia menikah lagi.

"Apa yang mau diklarifikasi? Dari dulu juga diberitain begini ah ya. Jadi saya no comment, monggo aja mau diberitain apapun, saya hanya senyum saja," kata Pipik seusai memberikan ceramah di Masjid Pondok Indah, Jakarta Selatan, Jumat (3/1/2017).

Pipik mengatakan, banyak dampak yang dirasakannya terkait pemberitaan itu. Bukan hanya terhadap pribadinya, tetapi juga terhadap anak-anaknya.

"Efeknya pasti ya. Pasti kasihanlah anak-anak saya, tolong hargai saya, tolong hargai anak-anak saya, terima kasih," ucap Pipik.

Saat ini Pipik sibuk dengan kegiatan dakwahnya ke berbagai daerah, bahkan hingga ke luar negeri.

"Jadi saya lagi dakwah ke sana kemari. Karena kemarin dari Singapura dan Malaysia dakwah di KBRI. Terus saya juga lagi mau nyiapin film saya dan ada umrah nanti bulan April," ujarnya.

Kisah Polisi yang Rela Jadi Pedagang Sayur Demi Membantu Petani

Bripka Wahyu Muliawan melaksanakan salat di antara sayur-sayuran di Kecamatan Medan Marelan, Medan, Kamis (2/2). Bripka Wahyu dari satuan Bhabinkamtibmas Polsek Medan Labuhan ini kesehariannya membina para pedagang sayur dan menggerakkan potensi masyarakat serta memberdayakan para mantan narkoba untuk bekerja.TRIBUN MEDAN/RISKI CAHYADI

SERAMBINEWS.COM, MEDAN - Masih ingatkah anda akan sosok polisi jujur, Brigadir Polisi Kepala Seladi asal Malang, Jawa Timur yang gigih menjadi pemulung sampah dan menolak uang sogokan, tidak lakukan pungli? Ternyata kisah inspiratif seperti itu terdapat pada diri Si Polisi Sayur berikut ini.

Kisah ini bermula Kamis (2/2/2017) ketika Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Rycko Amelza Dahniel, memberikan penghargaan kepada personel polisi berprestasi yang ada di jajaran Polda Sumut.

Dari sekian banyak personel polisi yang mendapat penghargaan, satu personel polisi mendapat penghargaan yang unik dari Kapolda Sumut, yaitu Si Polisi Sayur.

Penghargaan ini diterima Bripka Wahyu Mulyawan yang bertugas di Polsek Medan Labuhan.

Usut punya usut, ternyata Bripka Wahyu yang tinggal di Jalan Yong Panah Hijau, Lingkungan 3 Gang Mawar, Kelurahan Labuhan Deli, Kecamatan Medan Marelan ini ternyata memiliki kegiatan sebagai pedagang sayur dan membina petani-petani sayur di samping kegiatannya sebagai polisi yang bertugas di Bhabinkamtibmas Polsek Medan Labuhan.

Bripka Wahyu Muliawan membantu pedagang mengangkat sayur di Kecamatan Medan Marelan, Medan, Kamis (2/2). Bripka Wahyu dari satuan Bhabinkamtibmas Polsek Medan Labuhan ini kesehariannya membina para pedagang sayur dan menggerakkan potensi masyarakat serta memberdayakan para mantan narkoba untuk bekerja.TRIBUN MEDAN/RISKI CAHYADI

Saat disambangi Tribun Medan ke tempat dia beraktivitas sebagai pedagang sayur yang tidak jauh dari rumahnya, Bripka Wahyu yang mengenakan seragam cokelat kebanggaannya berkali-kali mengangkat sayur mayur dari becak barang yang silih berganti datang ke gudang sayur miliknya.

Gudang tempat menempatkan sayur mayur tersebut juga merupakan buah karya dari Bripka Wahyu untuk membantu para petani untuk menyalurkan hasil pertaniannya dengan harga pasaran (sesuai standar pasar).

Sayuran hasil pertanian para petani ini disalurkan ke berbagai penjuru pasar di Kota Medan.

Beginilah Keseharian Bripka Seladi

Saat diajak berbincang, Wahyu dengan bangga memperkenalkan bahwa dirinya adalah Polisi Sayur.

Kebanggaannya ini dia sampaikan karena dia merasa dirinya sangat berguna bagi masyarakat yang dia bantu dengan cara menjadi pedagang sayur mayur.


"Perkenalkan saya polisi sayur," ujar Wahyu sambil tertawa seraya menyalami wartawan yang berkunjung ke gudang sayur tersebut, Kamis sore (2/2/2017).

Sungguh tak diduga, Bripka Wahyu menggadaikan rumahnya untuk memeroleh modal melakukan usaha pemberdayaan ini.

"Modal awal saya ini dari menggadaikan rumah. Istri mendukung, cuma sempat khawatir. Istri saya pun sempat nyuruh saya tidur garasi karena hal ini. Cuma sekarang sangat mendukung," ucapnya sembari tertawa.

Ia bercerita bahwa setiap harinya dirinya memang selalu berkutat dengan sayur mayur hasil dari petani yang ada di sekitar lingkungan tersebut, baik yang dibinanya, maupun warga yang masih bekerja sediri-sendiri.

"Hasil sayuran dari petani binaan kami. Ada juga memang dari petani yang lain. Tapi kami lebih mengutamakan yang dari petani binaan. Berapa banyak pun yang diantarnya. Tidak pernah kami tolak dan harganya sesuai harga pasaran," bebernya.

Wahyu memaparkan bahwa mereka dari usahanya ini sudah membuat dunia pertanian yang ada di daerah tersebut seakan bergairah lagi seperti dahulu kala.

"Sempat redup memang hasil pertanian di sini. Sekarang alhamdulillah sudah mulai semakin digeluti para warga," ujarnya.

Ia menceritakan bahwa mereka bisa menjual sayuran sebanyak enam pikap setiap harinya, dan selisih harga jual mereka dengan hasil pertanian warga hanya Rp 1.000 setiap kilonya.

Hal ini menurutnya selalu dia sampaikan kepada para petani, sehinga pada saat harga barang turun dan naik petani pun tetap percaya kepada mereka.

Wahyu bercerita inisiatifnya untuk mendirikan persatuan pedagang Kamtibmas ini adalah berawal dari kegelisahannya saat melihat sayur mayur milik petani dipermainkan para pedagang yang jahat.


Harga sayur mayur para petani kerap kali tidak dihargai oleh para pedagang tersebut.

"Di depan sana kan ada pasar. Dulu di sana aja dijual para warga ini. Saya pun dulu jualan di sana pertama kali. Kenapa saya terjun jualan ini? Karena saya tidak tega dengan para petani ini. Bawa hasil panen dari ladang, hingga malam gak ada yang beli. Kemudian malam, datanglah tauke-tauke yang mau beli dengan harga yang sangat murah," ujarnya.

Dari hasil berdagangnya ini, Wahyu memaparkan bahwa setiap bulannya mereka bisa rata-rata meraup untung hingga 28 juta. Ia juga sudah mempekerjakan empat pegawai yang digaji Rp 700 ribu setiap minggunya.

"Penghasilan kami setiap bulan ini kami bagi dua. Setengah buat saya dan setengah lagi dengan perkumpulan pedagang kamtibmas. Kemudian bagian saya setengahnya saya sumbangkan ke Zakat. Nah ada juga penghasilan kami pada hari Jumat itu kami sumbangkan ke masjid-masjid," ujarnya.

Sumardi salah seorang petani yang datang menjual hasil pertaniannya bercerita bahwa dirinya sangat nyaman sejak kehadiran dari Bripka Wahyu yang mau masuk ke pasar dan membeli dagangan dari petani.

"Dulu susah jualan. Ini tinggal antar aja ke gudang. Kalau dulu saya harus lama di pasar sana menjualnya. Kena panas. Sayuran saya pun jadi enggak segar lagi. Harganya pun sudah turun," ujarnya.(Royandi Hutasoit/tribun medan)

4 Ruang Operasi RSUZA Telantar

BANDA ACEH - Akibat masalah hukum yang belum tuntas, pembangunan 4 ruang operasi RSUZA senilai Rp 8,6 miliar yang dimulai tahu 2014, sampai kini belum bisa dilanjutkan alias telantar. Penyebabnya, PT Handaru Adhiputra selaku rekanan proyek itu tak menerima pemutusan kontrak oleh manajemen RSUZA pada akhir tahun 2014. Sehingga rekanan itu mengugat ke Pengadilan Negeri (PN) Banda Aceh dan Pengadilan Tinggi (PT) Aceh.

Karena putusan PN dan PT mengabulkan gugatan PT Handaru, manajemen RSUZA harus membayar kerugian penggugat Rp 3.341.679.267,01 ditambah bunga pinjaman bank Rp 434.418.305,34, serta membayar biaya perkara Rp 2.644.000.

Direktur RSUZA, dr Fachrul Jamal SpAN (Kic) menjelaskan hal itu kepada Wakil Ketua I DPRA, Drs Sulaiman Abda MSi dan Ketua Komisi VI DPRA, T Iskandar Daoed SE MSiAk saat meninjau lokasi proyek yang sudah terbengkalai dua tahun itu, Rabu (1/2).

Pada tahun 2015 dan 2016, kata Fachrul, pihaknya tetap mengusulkan anggaran untuk kelanjutan pembangunan 4 ruang operasi itu dengan harapan jika nanti pada awal tahun anggaran masalah hukumnya tuntas, pembangunannya bisa langsung dilanjutkan.

Setelah kalah di PN dan PT, menurutnya, Pemerintah Aceh dan RSUZA melalui pengacaranya dari kalangan jaksa kabarnya akan mengajukan kasasi ke Makamah Agung (MA). “Sambil menunggu ada putusan dari MA, kami berharap ada pihak yang bisa memberikan izin agar pembangunan 4 ruang operasi itu dapat dilanjutkan,” harap Fachrul Jamal.

Sebab, ruang tersebut sekarang sangat dibutuhkan untuk mengurangi pasien yang membutuhkan operasi. Kini antrean mencapai 194 orang, yang terdiri atas 100 pasien bedah tulang atau orthopedi, 49 pasien bedah plastik dan 45 pasien bedah onkologi. Masa tunggu operasinya ada yang mencapai di atas 3 bulan, terutama untuk operasi bedah tulang.

Ketua Komisi VI DPRA, T Iskandar Daoed mengatakan, masalah yang dihadapi RSUZA hari segera dicarikan solusi dalam tahun ini. Sehingga pembangunan 4 ruang operasi baru itu bisa dilanjutkan tahun ini juga.

Salah satu solusinya, kata Iskandar, adalah meminta pendapat atau legal opinion (LO) ke pengadilan apakah pembangunan ruang bedah itu yang proses hukumnya belum tuntas bisa dilanjutkan atau tidak. Sebab, kehadiran gedung itu sangat dibutuhkan masyarakat. Apalagi, antrean pasien yang mau dioperasi mencapai ratusan orang dengan masa tunggu di atas tiga bulan.

Wakil Ketua I DPRA, Drs Sulaiman Abda MSi mengatakan, pihaknya akan bertemu Kepala PT Aceh untuk menanyakan apakah mereka bisa memberi solusi terhadap masalah itu atau tidak serta apa yang bisa dilakukan Pemerintah Aceh dan RSUZA untuk bisa melanjutkan pembangunan 4 ruang operasi tersebut.(her)

Ada Kampanye, Ratusan Kendaraan Antre Panjang di Lintas Meulaboh-Nagan Raya

Laporan Dedi Iskandar | Nagan Raya

SERAMBINEWS.COM, SUKA MAKMUE-Antrean panjang kendaraan roda dua, empat hingga truk di lintasan Meulaboh-Jeuram tepatnya di kawasan Leupee, Kecamatan Kuala, Nagan Raya hingga Kamis (2/2/2017) siang masih terus memanjang mencapai satu kilometer.

Hal ini terjadi stelah ratusan kendaraan yang mengangkut massa bertolak untuk menghadiri kampanye akbar perdana pasangan calon gubernur/wakil gubernur Aceh Muzakir Manaf-TA Khalid, berlangsung di Lapangan Bolakaki Leupee, Kecamatan Kuala.

Sejumlah petugss kepolisian dari Polres Nagan Raya bersama Satgas Partai Aceh juga terlihat di lokasi antrean, guna mengatur arus lalulintas.

Sesuai jadwal, kampanye akbar Mualem-TA Khalid di Nagan Raya ini dimulai sekitar pukul 14.00 WIB dan kabarnya akan dihadiri oleh sejumlah tokoh politik nasional lainnya.

Panelis Diduga tak Netral, Panwas Surati KIP

* Ekses Debat Cawalko Banda Aceh

BANDA ACEH - Satu dari tiga panelis debat publik calon wali kota dan wakil wali kota Banda Aceh diduga tidak netral dalam memberikan argumen terhadap penampilan kandidat saat berdebat. Hal ini mengemuka bukan saat berlangsungnya debat, melainkan ketika menjadi narasumber pada salah satu televisi nasional yang mengulas tentang debat yang berlangsung pada 24 Januari itu.

Panelis dimaksud adalah Suraiya Kamaruzzaman ST. Terhadap ucapannya yang dinilai melanggar kode etik panelis tersebut, Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Banda Aceh menyurati Komisi Independen Pemilihan (KIP) Banda Aceh agar mempertimbangkan kelayakan dan kepatutan Suraiya untuk dijadikan kembali sebagai panelis dalam debat tahap dua.

Debat tersebut, menampilkan dua pasangan kandidat, yaitu calon nomor urut 1, Illiza Sa’aduddin Djamal-Farid Nyak Umar dan pasangan calon nomor urut 2, Aminullah Usman-Zainal Arifin.

“Iya benar, kami sudah layangkan surat rekomendasi, bukan istilahnya untuk ditindaklanjuti pada pelanggaran pidana, bukan. Kalau bisa ya menjadi catatan dan perhatian KIP agar untuk debat kedua pada tanggal 6 Februari 2017, mohon dipertimbangkan kelayakan panelis tersebut,” kata Ketua Panwaslih Banda Aceh, Drs Sabirin MD kepada Serambi di Banda Aceh, Rabu (1/2).

Berdasarkan penelusuran Serambi, pernyataan Suraiya yang dinilai melanggar independensi tersebut adalah ketika ia menjawab pertanyaan tentang gesture (bahasa tubuh) para kandidat saat berdebat. “Kalau pasangan nomor urut 1, relasi antara pasangan mereka, itu gesture kerja samanya sangat terlihat, kompak dan menarik gitu. Pasangan 2 belum sepenuhnya, kalau saya melihat cara mereka membagi jawaban. Kalau pasangan satu saya lihat mereka menyiapkan dan melengkapi: Anda ini, saya itu, dan ketika masuknya itu smooth (mulus). Tapi kalau pasangan satunya, belum habis, ada yang mau ditambahin, kesannya seperti itu. Ini pandangan saya personal, tentu saja setiap orang bisa memandang macem-macem. Tetapi tadi malam saya memandangnya seperti itu.”

Berdasarkan kajian dan laporan yang diterima dari masyarakat, Sabirin menyatakan bahwa disinyalir Suraiya Kamaruzzaman bertindak tidak netral. “Panelis itu kan sama dengan hakim, sangat-sangat mulia posisinya. Jadi, tidak perlu komentar sana-sini, bagus si pulan bagus si pulen. Itu yang komentar kalau kita lihat acara di pusat ada pakar masing-masing yang mengulas debat itu,” ujarnya.

Terkait laporan tersebut, Komisioner KIP Banda Aceh, Indra Milwady, mengaku sudah menerima surat rekomendasi dari Panwaslih Banda Aceh. Ia katakan, persoalan tersebut sudah dievaluasi dan diperingatkan pihaknya. “Panelis harus independen dan tidak boleh memberikan penilaian. Walaupun memang sudah selesai acara, tapi ini masalah etik saja,” imbuhnya.

Mengenai rekomendasi yang disampaikan panwaslih yang meminta agar dievaluasi keterlibatan Suraiya pada debat kedua, Indra mengatakan bahwa panelis debat tahap dua berbeda dengan tahap pertama. “Kita memang sudah menyiapkan panelis enam orang. Tiga untuk debat pertama dan tiga lagi untuk debat kedua. Jadi, memang tidak kita pakai lagi,” ungkap dia.

Bantah memihak
Terpisah, Suraiya Kamaruzzaman yang dihubungi Serambi kemarin sore membantah bahwa ia memihak kepada salah satu kandidat dalam memberikan pernyataan saat tampil sebagai narasumber di salah satu televisi nasional, 24 Januari lalu.

Kendati demikian, ia katakan bahwa jika ada pihak yang menilai lain, itu di luar kemampuan dirinya. “Saya tahu posisi kerja saya. Kita tidak bisa mengontrol cara orang lain menilai kita. Yang penting, kita berjalan sesuai role,” kata dosen Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala yang juga aktivis perempuan ini. (mas)

Isu JKA Dominasi Debat

Suasana Debat Publik Pilkada Aceh yang disiarkan secara langsung pada salah satu televisi swasta nasional di Gedung Amel Convention Halll, Banda Aceh, Selasa (31/1). Debat ini diikuti oleh enam pasangan cagub/cawagup Aceh yang akan bertarung dalam Pilkada serentak pada 15 Februari 2017 mendatang. SERAMBI/BUDI FATRIA

* Dua Paslon Saling Klaim

BANDA ACEH - Debat kandidat terakhir antarcalon gubernur (cagub)/calon wakil gubernur (cawagub) Aceh di Amel Convention Hall, Banda Aceh, Selasa (31/1) siang berlangsung alot dan meriah. Sejumlah isu mencuat dalam debat yang disiarkan langsung oleh salah satu televisi swasta nasional itu.

Dari beberapa isu yang mencuat, isu tentang Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) paling menyedot perhatian para hadirin yang menyaksikan langsung debat tersebut. Persoalan itu mengemuka saat cagub Aceh nomor urut dua, Zakaria Saman atau Apa Karya mengajukan pertanyaan kepada cagub Aceh nomor urut enam Irwandi Yusuf, dalam segmen tanya, jawab, tanggap, dan tanggap.

Apa Karya tampaknya tak menerima jika program JKA diklaim milik atau dicetuskan Irwandi Yusuf saat menjabat Gubernur Aceh periode 2007-2010. Menurut Apa Karya, program itu lahir berkat inisiasi dirinya bersama beberapa tokoh perdamaian Aceh dari luar Indonesia, sebelum penandatanganan MoU Helsniki.

“Bapak Irwandi Yusuf, baru-baru ini gencar di Aceh soal JKA, katanya (JKA) dengan bapak, kapan JKA itu lahir, siapa yang buatnya? Apa bukan saya yang duluan?” tanya Apa Karya, disambut tepuk tangan peserta yang hadir.

Seperti biasa, sosok Apa Karya bagaikan magnet dalam debat kandidat. Apa yang dia ujarkan memantik tawa dan tepuk tangan peserta debat.

Irwandi kemudian menjawabnya dengan santai atas pertanyaan tersebut. “Yang terhormat Apa Karya. JKA itu saya yang cetuskan pada tahun 2010, saya ada mendengar di kampanye (Anda) mengatakan, bahwa JKA itu Anda yang bikin sebelum MoU atau sesudah MoU, dengan menyampaikan pesan kepada Martti Ahtisaari,” cetus Irwandi.

Ia jelaskan bahwa anggapan itu salah, kabar itu tidak benar, lalu Irwandi meminta Apa Karya tidak mengada-ada soal itu dalam tiap kampanyenya. “Itu hoax Apa Karya, tidak benar. Oleh karena itu, janganlah dalam kampanye mengarang-ngarang cerita. Rakyat Aceh sudah pintar, tahu mana yang salah, mana yang benar, demikian,” ujar Irwandi Yusuf.

Jawaban itu kemudian kembali ditanggapi Apa Karya. Menurutnya, jelang penandatanganan MoU Helsinki 2005 silam, mantan ketua Aceh Monitoring Mission (AMM), Pieter Feith menjalin komunikasi dengan Apa Karya yang saat itu sedang berada di hutan. Saat itulah, menurut Apa Karya, dirinya menyampaikan persoalan jaminan kesehatan itu agar kemudian diperjuangkan bagi masyarakat Aceh, apalagi pascadamai terwujud akan banyak eks kombatan GAM yang akan berobat.

“Kemudian hal itu dibilang ke Jakarta, Jakarta kemudian bilang ke gubernur saat itu Mustafa Abubakar dan ketua DPRA Sayed Fuad Zakaria. Beliau buat dokumen itu, kemudian ketua DPRA naik Pak Hasbi Abdullah, beliau yang teken, apakah waktu sudah teken itu saya yang punya, orang lain punya, atau orang Aceh punya,” sebut Apa Karya.

Secara tidak langsung, Apa Karya menjelaskan bahwa program jaminan kesehatan itu awalnya permintaan atau inisiasi dirinya yang kemudian menjadi perbicangan dan perjanjian dengan Pemerintah Indonesia, lalu direalisasi setelah perdamaian.

Mendengar penjelasan Apa Karya itu, Irwandi tak tinggal diam, ia yang masih diberi kesempatan langsung menanggapi. Menurutnya, apa yang disampaikan Apa Karya soal permintaan atau komunikasi dirinya dengan Pieter Feith terkait jaminan kesehatan bagi masyarakat Aceh, tidak pernah ia dengar sebelumnya.

Ia jelaskan, JKA itu murni idenya, oleh karena itu Irwandi menuding Apa Karya sudah melakukan pembohongan publik terhadap persoalan tersebut. “JKA itu idenya dari saya, tapi yang melakukannya legislatif dan eksekutif. Tanpa persetujuan legislatif nggak bisa eksekutif melakukannya, waktu itu legislatif didominasi PA, partai saya waktu itu, maka saya pun lancar memberlakukan JKA. Jadi demikian, mudah-mudahan sejarah tidak salah,” pungkas Irwandi Yusuf.

Pertanyaan yang sama juga ditanyakan calon wakil gubernur Aceh nomor urut lima, TA Khalid kepada Apa Karya. Pertanyaan itu ditujukan lantaran, menurut TA Khalid, debat antara Apa Karya dan Irwandi Yusuf terkait JKA tidak tuntas. Jawaban Apa Karya tetap sama, ia mengklaim JKA itu lahir di Aceh berkat inisiasi dirinya sebelum perdamaian. “Meunyo hana disetujui le Jakarta, meunyo hana lon kheun ‘e watei di gle, meuhan tan. Bek keubue punya susu lembu punya nama/Kalau tidak disetujui oleh Jakarta, kalau tidak saya utarakan saat di gunung, mana pernah ada. Janganlah kerbau punya susu, lembu punya nama,” pungkas Apa Karya.

Debat untuk kali ketiga ini dihadiri sejumlah wajah baru, di antaranya Adnan Ganto (Penasihat Menteri Pertahanan Bidang Ekonomi), Mayjen TNI (Purn) Djali Yusuf (mantan Pangdam Iskandar Muda), dan Mayjen TNI (Purn) Chairawan (mantan Danrem Lilawangsa). (dan)