Polisi tidak Mempersulit Lalulintas

KAPOLRESTA Banda Aceh, Kombes Pol Zulkifli SStMk SH melalui Kasat Lantas Kompol M Junaeddy Jhonny SIK mengatakan, terkait banyaknya keluhan masyarakat untuk mendapatkan surat keterangan dari polisi sebagai korban lakalantas, pihaknya sama sekali tidak memperlambat apalagi mempersulit. Menurut dia, polisi tidak mengeluarkan surat keterangan kecelakaan TETAPI Laporan Polisi (LP) terkait kecelakaan. Laporan Polisi itu, jelas Junaeddy, diatur dalam UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 227.

Mengacu pada beberapa pasal undang-undang tersebut, kata Junaeddy, polisi membutuhkan tahapan untuk mengeluarkan surat itu, mulai dari mendatangi tempat kejadian perkara, menolong korban bila masih ada di lokasi, dan melakukan tindak pertama di tempat kejadian. Lalu, melakukan olah tempat kejadian perkara, mengatur lalu lintas, mengamankan barang bukti, dan melakukan penyidikan perkara. “Selama ini yang banyak diminta oleh masyarakat adalah surat keterangan, bukan LP, dengan alasan diminta oleh pihak rumah sakit. Bila tidak ada, maka biaya pengobatan tidak akan ditanggung oleh BPJS. Hal itu kan menjadi persoalan sebenarnya, karena polisi tidak mengeluarkan surat keterangan, yang dikeluarkan adalah LP,” kata Junaeddy.

Namun, karena pertimbangan kemanusiaan serta kasihan kepada masyarakat, pihak kepolisian juga mengeluarkan surat yang diminta, meskipun berbenturan dengan hukum. “Karena kita tidak ingin masyarakat membayar biaya rumah sakit yang mahal, sehingga selama ini kita terpaksa mengeluarkan surat keterangan kecelakaan tunggal, meski itu tidak ada dalam aturan,” ungkap Junaeddy.

Meskipun petugas memberikan penjelasan dan pemahaman tentang aturan hukum tersebut, kata Junaeddy, tidak sedikit masyarakat yang menganggap petugas mempersulit. “Kami tidak mau mencampuri kapling pihak lainnya. Tapi, bagaimana caranya birokrasi yang rumit selama ini harus dibenahi dan memberi kemudahan kepada masyarakat. Karena selama ini yang kami tahu, bila tidak ada surat keterangan polisi, maka si pasien tidak akan ditanggung biayanya,” sebutnya. Informasi lainnya yang dia peroleh, ada pasien emergency tidak ditangani bila belum mengantongi surat keterangan dari polisi. Hal yang bijak, ungkap Junaeddy, seharusnya pasien ditangani dahulu, baru kemudian surat dari kepolisian menyusul.

Persoalan lainnya, kata Kasat Lantas Polresta Banda Aceh, selama ini bila ada kejadian kecelakaan, masyarakat enggan menyerahkan barang bukti (kendaraan yang digunakan saat terjadi kecelakaan), dengan alasan itu kendaraan satu-satunya. Selain itu, korban juga kerap mengaku tidak ada saksi. Di sisi lain, korban dan keluarganya berharap surat keterangan dari polisi cepat dikeluarkan. Lalu, mengaku tidak ada saksi, terlambat melapor. Namun, masyarakat mengingingkan surat keterangan dari polisi cepat dikeluarkan.

Junaeddy mengaku selama ini permintaan surat keterangan akibat kecelakaan tunggal meningkat jumlahnya. “Padahal, dalam aturan tidak ada surat keterangan. Yang ada LP dan hal itu harus melalui proses seperti yang tertuang dalam pasal 227, dan kami harus mengikuti aturan itu,” ujar Junaeddy.

Kapolres Aceh Barat Daya (Abdya), AKBP Hairajadi melalui Kasat Lantas, Iptu Agung Pratomo saat ditanyai Serambi, Jumat (15/4) pekan lalu menjelaskan, pihaknya tidak mempersulit surat ‘Laporan Polisi’ kepada korban lakalantas, baik untuk klaim Jasa Raharja maupun ‘Surat Keterangan Kecelakaan Tunggal’ untuk klaim BPJS.

Cuma syaratnya, kata dia, untuk peristiwa tabrakan harus ada pihak yang melapor ke Pos Lantas dengan menghadirkan kendaraan yang terlibat dalam peristiwa kecelakaan. “Kalau tidak ada kendaraan secara fisik, maka laporan polisi tidak bisa dikeluarkan,” kata dia.

Menurut Iptu Agung Pratomo, bila ada korban meninggal dunia, maka proses hukum tetap berlanjut, meskipun para pihak sudah membuat surat perdamaian. “Surat perdamaian itu nantinya menjadi pertimbangan hakim ketika memutuskan perkara,” katanya.

Sedangkan peristiwa kecelakaan yang tidak menimbulkan korban jiwa, dan ada surat perdamaian yang diteken para pihak serta diketahui keuchik kedua belah pihak, kata dia, maka proses hukum bisa saja dipending.

sumber : serambi

Share this: